Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman menyelenggarakan kegiatan Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia pada Kamis, (22/2) lalu di Menara Bappenas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Awal Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dan menjaring masukan atas rancangan awal tersebut dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi bisnis, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.
Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berfokus [ada pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, tetapi juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi sepanjang rantai pasok. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dengan potensi menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat membawa manfaat sosial berupa penciptaan 4,4 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030 dengan 75% dari total pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk tenaga kerja perempuan. Menilik aspek lingkungan, ekonomi sirkular dapat memberi manfaat berupa pengurangan timbulan sampah sebesar 18-52% dibandingkan dengan pendekatan business-as-usual (BaU) tanpa penerapan ekonomi sirkular serta pengurangan emisi CO2e sebesar 126 juta ton pada tahun 2030.
Saat ini, arah kebijakan ekonomi sirkular telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bersama-sama dengan pengelolaan limbah menjadi salah satu sektor prioritas di bawah Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, ekonomi sirkular pun telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian ekonomi hijau untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Action Plan) Ekonomi Sirkular. Dokumen ini memuat aksi-aksi yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, yang terlibat dalam lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu sektor makanan minuman, sektor retail, sektor tekstil, sektor konstruksi, dan sektor elektronik.
Dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak yang diundang Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi dengan diskusi panel dengan tema Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Priyanto Rohmattullah, dan Team Leader Circular Economy Roadmap and Action Plan, Ibu Maria Dian Nuraini. Paparan kedua narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCDS), Ibu Indah Budiani, Executive Director at Center of Reform on Economics (CORE), Bapak Mohammad Faisal, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ibu Emenda Sembiring, dan Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional, Bapak Heru Suseno. Selanjutnya, kegiatan pada sesi siang dilanjutkan dengan workshop breakout session yang dibagi ke dalam dua tema, yakni Reformasi Tata Kelola Persampahan untuk Ekonomi Sirkular dan Tantangan dan Peluang Industri dan Bisnis Sirkular.
Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Head of East Asia and South East Division, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.
