Photo 2

Indonesia-Inggris Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

by Press Release

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) yang didukung oleh Oxford Policy Management(OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menyelenggarakan Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029 di Jakarta, Jumat (17/10).

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mencapai target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan Net Zero Emissions 2060. Melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), pemerintah bersama mitra pembangunan mendorong integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui forum ini kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan juga ketahanan bangsa di masa depan. Sejak RPJMN 2020-2024, hingga diperkuat dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia telah menempatkan transisi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi utama menuju Indonesia Maju 2045,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.

Rangkaian dialog multipihak yang telah diselenggarakan di Sumatera Utara dan Maluku mewakili penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menuju pembangunan rendah karbon. Sumatera Utara menghadapi tantangan emisi tinggi, tetapi memiliki potensi besar dari energi terbarukan dan kawasan hutan. Sementara itu, Maluku dengan basis ekonomi kelautannya menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan yang solid akan mendukung PRKBI sebagai bagian dari blueprint pembangunan daerah.

Forum ini diharapkan dapat mewujudkan agenda pembangunan rendah karbon nasional dan implementasinya di daerah, didukung oleh konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. “Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim,” tutup Direktur Nizhar.

Photo 1

Teguhkan Komitmen Capai NZE, Maluku Terapkan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim

by Press Release

AMBON – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) yang didukung oleh Oxford Policy Management (OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar forum strategis yang mewadahi para pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama menuju transformasi rendah karbon di wilayah Kepulauan Maluku. “Dialog kebijakan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi PRKBI. Maluku memiliki posisi strategis sebagai provinsi kepulauan dengan potensi besar dalam energi baru terbarukan dan sumber daya kelautan. Melalui kolaborasi multipihak ini, kami optimis bahwa Maluku dapat menjadi model implementasi PRKBI yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam Dialog Kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI)” di Ambon, Maluku, Selasa (16/9).

Maluku dikenal sebagai lumbung ikan nasional dengan subsektor perikanan yang menyumbang 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi. Sekitar 87 persen penduduk Maluku bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan wilayah Maluku Tengah dan Seram sebagai pusat produksi unggulan. Sebagai bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 714, provinsi ini kaya akan sumber daya strategis bernilai ekonomi tinggi yang juga berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. Provinsi ini berkontribusi tinggi dalam penyerapan karbon dengan luas tutupan hutan seluas 3.077.900 hektare dan kekayaan ekosistem karbon biru (blue carbon) seluas 1.210.192 hektare yang mencakup ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Kegiatan yang berlangsung pada 15-16 September 2025 ini juga menjadi forum audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang membahas peran strategis lembaga legislatif daerah dalam mendukung transformasi rendah karbon, yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Provincial Context Assessment for LCDI, implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kerangka kebijakan yang terbatas hingga partisipasi pemangku kepentingan yang belum optimal. Namun, hal ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat fondasi, tata kelola, dan kapasitas, sehingga PRK dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dialog ini diharapkan dapat menjalin sinergi multipihak, terutama pelaku usaha, masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan masyarakat adat, serta tokoh agama dalam mendorong percepatan PRKBI di Maluku. “Integrasi agenda PRKBI dalam perencanaan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Maluku dengan target pengurangan emisi 60,93% pada 2030 dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam mencapai target Net Zero Emissions 2060 yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.

_1080938

Perkuat Kolaborasi Multipihak, Sumatera Utara Dorong Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim

by Press Release

Medan 28 Agustus 2025 – Dialog kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)” mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi, akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk memperkuat komitmen bersama menuju transformasi pembangunan hijau. Forum yang digelar pada 27–28 Agustus 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi program Low Carbon Development Initiative (LCDI), kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

“Transisi menuju pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai tanpa dukungan politik, kebijakan yang tepat, dan partisipasi multipihak. Karena itu, DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan harus bergerak bersama agar agenda PRKBI dapat benar-benar diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.

Rangkaian kegiatan penguatan kolaborasi diawali audiensi dengan DPRD Sumatera Utara pada 27 Agustus 2025 yang menekankan pentingnya peran legislatif dalam memperkuat agenda PRKBI di tingkat daerah. Tanpa komitmen politik dari parlemen daerah, transformasi rendah karbon sulit terwujud secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi erat antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan penting bagi percepatan pembangunan hijau di Sumatera Utara.

“Dialog ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi panggung kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim, lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. DPRD Sumut siap menjalankan tiga fungsi utama, regulating, budgeting, dan controlling untuk mendorong transformasi pembangunan rendah karbon berketahanan iklim yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan,” ujar Dr. Sutarto, M.Si, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara.

“Integrasi agenda rendah karbon dalam perencanaan daerah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Dengan memasukkan prinsip PRKBI ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi dampak risiko iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau,” jelas Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas.

“Melalui forum kebijakan ini, saya berharap lahir rekomendasi kebijakan yang nantinya menjadi program dan kegiatan yang diimplementasikan bersama dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk akselerasi pembangunan rendah karbon,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumut.

Rangkaian dialog kebijakan tersebut diakhiri dengan penghimpunan masukan peserta yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah. Hasil ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh INFID selaku mitra LCDI untuk memperkuat implementasi PRKBI di Sumatera Utara, sejalan dengan target nasional penurunan emisi GRK sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Emisi Nol Bersih pada 2060.

_1090003
Photo 5
3S4A0483

Bappenas Kerja Sama dengan GGGI dan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik

by News

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea merancang Knowledge Sharing Program (KSP) yang berfokus pada kendaraan listrik, terutama baterainya. Didanai oleh Korea Eximbank (KEXIM), KSP berjudul Policy Framework for Strengthening EV Battery Recycling Capacity in Indonesia ini akan dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari Korea Testing Laboratory, Hyundai Research Institute Co., Ltd. dan Jeju TechnoPark (“Korea Testing Laboratory Consortium”). Proyek yang akan berlangsung hingga bulan Agustus 2025 ini diawali dengan launch seminar yang dilaksanakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (12/3) lalu. Proyek ini akan menjalankan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sirkular yang bertujuan untuk menciptakan rantai nilai daur ulang baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang berkelanjutan, selaras dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045.

Agenda seminar dibuka dengan sambutan kunci oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Ibu Teni Widuriyanti, yang menekankan manfaat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. “Penggunaan kendaraan listrik secara luas membawa tiga manfaat utama bagi Indonesia, yakni menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Inilah yang kami sebut sebagai triple win,” ujar Sesmen/Sestama Teni.

Indonesia telah mencatatkan peningkatan pesat dalam penggunaan kendaraan listrik. Hanya pada tahun 2023, jumlah kendaraan listrik di Indonesia meningkat 179% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Pemerintah juga menargetkan penggunaan satu juta unit kendaraan listrik pada tahun 2035 yang diproyeksikan dapat menghemat sekitar 12,5 juta barel minyak dan mengurangi emisi CO2 hingga 4,6 juta ton.

Proyek di bawah KSP ini menjadi salah satu upaya nyata untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam pengelolaan baterai kendaraan listrik yang juga sejalan dengan kerangka Ekonomi Hijau. Indonesia telah mengadopsi strategi Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kemudian diturunkan ke dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mempercepat pencapaian netralitas karbon. Selain itu, proyek KSP ini diharapkan dapat menyusun kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan daur ulang baterai kendaraan listrik melalui analisis mendalam terhadap praktik terbaik dari Korea dan negara-negara lain. “Pengembangan ekosistem sirkular untuk baterai kendaraan listrik merupakan elemen kunci dalam menutup rantai nilai yang berkelanjutan,” tambah Sesmen Teni.

Seminar ini juga menjadi ajang penandatanganan Implementation Agreement KSP antara pihak Indonesia, Korea, dan GGGI Indonesia. Selain melakukan kick-off kegiatan berupa seminar, para delegasi Republik Korea tersebut juga mengunjungi berbagai kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menunjang pelaksanaan proyek ke depannya.

3S4A0541
3S4A0556
3S4A0621
3S4A0556
3S4A0636
ROM_7721

Bappenas Gelar Dialog Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau

by News

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau di Jakarta (20/2). Acara ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi percepatan adopsi kendaraan listrik dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini didukung oleh Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia melalui UNDP, UNIDO, dan UNITAR serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, akademisi, sektor industri, dan mitra pembangunan.

Dalam sesi pembukaan, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya kebijakan dan strategi nasional dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Sektor transportasi, yang berkontribusi hingga 21,85% dari total emisi GRK sektor energi nasional pada tahun 2022, menjadi salah satu sektor prioritas dalam upaya menekan emisi GRK. “Indonesia telah merumuskan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat ukur progres transformasi ekonomi hijau, dengan target peningkatan skor dari 59,17 pada 2020 menjadi 90,65 pada tahun 2045. Studi PAGE Indonesia menunjukkan bahwa adopsi kendaraan listrik dapat meningkatkan capaian indeks ekonomi hijau, terutama jika didukung oleh manufaktur dalam negeri,” ujar Deputi Teguh.

Dialog kebijakan ini dibagi menjadi dua sesi panel diskusi. Sesi panel diskusi pertama membahas mengenai Rekomendasi Kebijakan Nasional Menuju Transisi Kendaraan Listrik di Indonesia dan menghadirkan empat narasumber ahli, yaitu perwakilan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan, Kementerian ESDM, Direktur Center of Reform on Economics Indonesia, Direktur PT Life Cycle Indonesia dan Tenaga Ahli dari ILO. Sesi ini juga menghadirkan penanggap, yakni perwakilan dari Direktorat Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas. Jika panel diskusi pertama menitikberatkan pada pandangan nasional mengenai kebijakan kendaraan listrik, sesi panel diskusi kedua berfokus pada perspektif global dengan tema Driving Change: A Global Policy Perspective on the Future of Electric Vehicle. Sesi ini kembali menghadirkan empat narasumber internasional, yaitu Regional Energy Specialist Sustainable Energy Hub Bureau for Policy and Program Support Global Policy Network dari UNDP, Technical Officer for Just Energy Transition dari ILO, Industrial Development Officer Energy System and Industry Decarbonization Unit dari UNIDO dan Programme Officer Sustainable Mobility Unit dari UNEP. Terdapat dua penanggap pada sesi kedua ini, yakni Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan Ketua Center for Sustainability and Waste Management dari Universitas Indonesia. Dialog kebijakan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih konkret dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia guna mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

ROM_7864
ROM_7843
ROM_8268
IMG_1904

Paparkan Hasil KLHS RPJMN 2025-2029, Bappenas Gelar Konsultasi Publik

by News

Kementerian PPN/Bappenas kembali menggelar Konsultasi Publik kedua sebagai bentuk sosialisasi dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta (17/1). Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Leonardo A.A. Teguh Sambodo, tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan atas hasil analisis KLHS.

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS didefinisikan sebagai analisis yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pengembangan wilayah untuk, dalam konteks Indonesia, mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya keluar dari middle-income trap dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net-zero emission.

 

Proses penyusunan KLHS RPJMN 2025-2029 terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, tahap penjaringan dan scoping isu-isu pembangunan berkelanjutan untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang melibatkan identifikasi dan penilaian isu-isu kritis. Proses ini telah dilakukan pada bulan Desember 2023 yang lalu, sekaligus sebagai kick-off penyusunan dokumen KLHS tersebut. Tahap kedua adalah pengembangan model untuk memahami dan memprediksi dampak dari berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang akan membantu dalam merumuskan dan mengevaluasi berbagai skenario pembangunan. Tahap ketiga adalah pelibatan pengkajian terhadap pengaruh kebijakan terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang melibatkan analisis mendalam tentang pengaruh kebijakan saat ini dan masa depan terhadap keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk kebijakan jangka panjang, berdasarkan hasil penjaringan isu, pengembangan model, dan pengkajian pengaruh kebijakan. Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 untuk pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

 

Dalam acara Konsultasi Publik kedua tersebut, terdapat dua diskusi panel dengan tema yang berbeda yang menghadirkan narasumber ahli dalam bidangnya. Diskusi panel pertama bertemakan “Tantangan dan Peluang Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK dan Pertumbuhan Ekonomi 8%”, yang dimoderatori oleh Anna Amalia, Perencana Madya dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, dan menghadirkan Asep Sofyan, Tim Ahli Penyusun KLHS RPJMN 2025-2029, Prof. Hagus Tarno, Dosen & Peneliti Universitas Brawijaya, ⁠Hendaryanto, Fungsional Direktorat PDLKWS KLH, Kunto Bimaji, Kasubdit LH Kemendagri,  serta ⁠Egi Suarga, Climate Manager WRI Indonesia sebagai panelis. Selanjutnya, pada sesi diskusi panel kedua yang dimoderatori oleh Irfan D. Yananto, Perencana Pertama dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas mengusung tema “Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Energi”. Sesi diskusi panel kedua ini mengundang beberapa ahli sebagai panelis, di antaranya Arnita Rishanty, Asisten Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ahmad Safrudin dari KPBB, Budhi Setiawan mewakili LAPI ITB, Dr. Ratih Damayanti, Direktur Kebijakan LH, Kemaritiman, SDA, dan Ketenaganukliran BRIN, serta M. Zaenul Muhtaram, Vice President HSSE Pertamina NRE.

IMG_2068
IMG_2223
WhatsApp Image 2024-12-23 at 10.15.15

Bersama Lima Lembaga PBB, Bappenas Berkomitmen Percepat Transformasi Ekonomi Hijau untuk Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan lima agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program Partnership for Actions on Green Economy (PAGE) menggelar Dialog Nasional “Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau”. Dialog ini menandai berakhirnya fase pertama Program PAGE 2019-2024 sekaligus membuka fase kedua yang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan.  Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Transformasi ekonomi hijau adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui Program PAGE selama lima tahun terakhir, Indonesia tidak hanya mencapai hasil yang luar biasa dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau, tetapi juga mempersiapkan langkah strategis untuk fase kedua guna mencapai target Net Zero Emissions pada 2060,” papar Wamen Febrian, Selasa (3/12). 

Sebagai hasil kolaborasi bersama dengan UNEP, ILO, UNIDO, UNITAR, dan UNDP, program PAGE telah memberikan kontribusi signifikan, termasuk peluncuran Indeks Ekonomi Hijau pertama di Indonesia, Peta Jalan Ekonomi Sirkular, serta Rencana Aksi Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Regional. “Saat Indonesia melangkah ke fase kedua program PAGE, penting untuk memperkecil gap dalam investasi hijau dan mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif. Bersama, kita dapat mempercepat implementasi proyek berkelanjutan dan memastikan ekonomi hijau mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” jelas Chair of PAGE Management Board Steven Stone dalam sambutannya.

Dialog nasional ini menegaskan konsep kolaborasi pentahelix sebagai kunci mendorong pembangunan inklusif, dan berkelanjutan. Wamen Febrian optimistis kerja sama ini adalah jalan terbaik untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau, dan bentuk komitmen Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. “Pelaksanaan PAGE Fase 2 menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pendekatan berbasis ekonomi sirkular dan keuangan berkelanjutan,” pungkas Wamen Febrian.

IMG_7659

Kedeputian KSDA Bappenas Lunasi Janji dan Komitmen dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo 2024

by News

Di sela-sela agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) 2024, pada Jumat (6/12) lalu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) beserta Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, ditemani oleh Perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Kebumen dan mitra pembangunan, kembali menanam bibit mangrove sebagai bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli 2024 lalu. Kali ini, sebanyak 500 bibit mangrove ditanam di Biosite Hutan Mangrove Ayah, Kebumen, Jawa Tengah.

 

Aksi tanam mangrove Kedeputian KSDA kali ini merupakan tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara Green Economy Expo berlangsung. Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap adalah sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah sendiri telah dilakukan selama acara melalui program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change. 


Berdasarkan hasil perhitungan emisi GRK serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi sisa emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasama telah ditanam sebagai bentuk aksi yang sama pada bulan Oktober 2024 lalu. Aksi tanam mangrove di Biosite Hutan Mangrove Ayah, Kebumen, Jawa Tengah ini melunasi sisa 1.700 pohon yang perlu ditanam. Pasalnya, mangrove mampu menyerap karbon empat kali lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan atau pohon lainnya di hutan hujan tropis. Kegiatan ini didukung oleh konsorsium Solutions for Land and Seascape in Indonesia–atau yang lebih dikenal dengan SOLUSI–yang terdiri dari GIZ, ICRAF, Yayasan KEHATI, dan SNV.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

3S4A9653 (1)

Aksi Tanam Pohon: Komitmen Bappenas dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo

by News

Sebagai salah satu bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli lalu, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam melakukan aksi tanam pohon di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Minggu (22/9). Sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasamala ditanam oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA), Ibu Vivi Yulaswati, jajaran direktur di bawah Kedeputian, serta para staf. Aksi Tanam Pohon ini juga didukung oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

WhatsApp Image 2024-08-15 at 11.16.53_fa2be119

Peluncuran IBSAP 2025-2045: Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin meluncurkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wakil Presiden, Kamis (8/8). Dokumen IBSAP 2025-2045 disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat. Dokumen IBSAP 2025-2045 menjadi panduan strategis dalam mengelola keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan yang juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan pemanfaatan keanekaragaman hayati bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan, melainkan juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan, disertai standar-standar keberlanjutan, serta penggunaan inovasi dan teknologi. “Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan secara holistik, mencakup ekosistem daratan dan perairan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Dokumen IBSAP 2025-2045 memiliki tiga tujuan utama, yaitu: kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik; pemanfaatan yang berkelanjutan; dan pelaksanaan yang dapat mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam dokumen IBSAP 2025-2045 juga telah ditetapkan ukuran yang jelas untuk menilai capaian setiap tujuan dan target. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan IBSAP 2025-2045 selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. “IBSAP merupakan dokumen strategis yang penting sebagai arahan kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati menuju Visi Indonesia Emas 2045, dan sudah melalui proses penyelarasan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” papar Menteri Suharso.

Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2023, kawasan yang dilindungi di daratan telah mencapai 26,7 persen dan di perairan mencapai 8,9 persen, dengan target 30 persen pada 2045. “Dengan peluncuran  strategi dan rencana aksi IBSAP 2025-2045, akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Wapres RI Ma’ruf Amin.