3S4A9653 (1)

Aksi Tanam Pohon: Komitmen Bappenas dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo

by News

Sebagai salah satu bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli lalu, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam melakukan aksi tanam pohon di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Minggu (22/9). Sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasamala ditanam oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA), Ibu Vivi Yulaswati, jajaran direktur di bawah Kedeputian, serta para staf. Aksi Tanam Pohon ini juga didukung oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

WhatsApp Image 2024-08-15 at 11.16.53_fa2be119

Peluncuran IBSAP 2025-2045: Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin meluncurkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wakil Presiden, Kamis (8/8). Dokumen IBSAP 2025-2045 disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat. Dokumen IBSAP 2025-2045 menjadi panduan strategis dalam mengelola keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan yang juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan pemanfaatan keanekaragaman hayati bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan, melainkan juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan, disertai standar-standar keberlanjutan, serta penggunaan inovasi dan teknologi. “Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan secara holistik, mencakup ekosistem daratan dan perairan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Dokumen IBSAP 2025-2045 memiliki tiga tujuan utama, yaitu: kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik; pemanfaatan yang berkelanjutan; dan pelaksanaan yang dapat mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam dokumen IBSAP 2025-2045 juga telah ditetapkan ukuran yang jelas untuk menilai capaian setiap tujuan dan target. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan IBSAP 2025-2045 selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. “IBSAP merupakan dokumen strategis yang penting sebagai arahan kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati menuju Visi Indonesia Emas 2045, dan sudah melalui proses penyelarasan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” papar Menteri Suharso.

Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2023, kawasan yang dilindungi di daratan telah mencapai 26,7 persen dan di perairan mencapai 8,9 persen, dengan target 30 persen pada 2045. “Dengan peluncuran  strategi dan rencana aksi IBSAP 2025-2045, akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Wapres RI Ma’ruf Amin.

Akselerasi Ekosistem Ekonomi Sirkular Indonesia, Bappenas Gelar Green Economy Expo

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity, yang berlangsung 3-5 Juli 2024, di Jakarta Convention Center. Dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Rabu (3/7), Green Economy Expo menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau. Menteri Suharso menegaskan komitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.

“Indonesia terus mempertahankan kualitas lingkungan, mengingat posisi kita sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan sumber daya alam melimpah. Indeks kualitas lingkungan hidup terus meningkat, mencapai 72,53 poin pada 2023,” ungkap Menteri Suharso. Menteri Airlangga juga menambahkan potensi kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi hijau. “Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau akan fokus pada penciptaan investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan yang lebih berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,” jelas Menteri Airlangga.

Transformasi Ekonomi Hijau merupakan komitmen Pemerintah Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan. Ekonomi hijau akan menjadi pendorong transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam acara yang juga dihadiri beberapa perwakilan duta besar negara sahabat dan lembaga internasional ini, Menteri Suharso juga meluncurkan dua dokumen penting, yaitu: Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia, serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

“Jika diterapkan dengan serius di lima sektor prioritas (pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil), ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat tinggi pada pembangunan kita. Contohnya, ekonomi sirkular meningkatkan PDB Indonesia kisaran Rp 593 hingga 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga pada 2030 dengan 75 persen dari total pekerjaan merupakan tenaga kerja perempuan, mengurangi timbulan limbah 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030, juga berkontribusi menurunkan emisi GRK 126 juta ton CO2,” tegas Menteri Suharso.

Menutup pembukaan Green Economy expo hari ini, Menteri Suharso juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak, dan berharap acara ini menjadi melting point gagasan dan perumusan solusi berbagai persoalan pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari ekonomi hijau, sebagai akselerator perubahan,” pungkas Menteri Suharso.

Musrenbangnas52

Penghargaan Pembangunan Daerah: Pertunjukan Inovasi dan Produk Unggulan Daerah melalui Expo PPD 2024

by News

Kementerian PPN/Bappenas kembali menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” (6/5) lalu. PPD tahun 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, yang didampingi juga oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. 

 

Sebagai bagian dari acara tersebut, diselenggarakan juga expo yang menampilkan inovasi dan produk unggulan daerah-daerah dengan tujuan untuk menjadi sebuah forum pembelajaran praktik-praktik inovasi/program unggulan yang dapat memberi manfaat kepada para pelaku dan pemerhati pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, yang diwakili oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Kelautan dan Perikanan dengan dukungan dari GIZ Indonesia, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berkesempatan juga dalam meramaikan acara dengan membuka satu booth pameran yang bertemakan Ekonomi Hijau dan Biru.

 

Dalam booth Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam ditampilkan beberapa program dan hasil implementasi berupa aplikasi AKSARA serta kajian-kajian mengenai penerapan ekonomi hijau yang didukung oleh kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah, serta Keanekaragaman Hayati. Sedangkan untuk Ekonomi Biru, terdapat beberapa kajian seperti Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, Model Bioekonomi Spesies Tuna, dan Blue Finance. BMKG pun turut mendukung dengan menampilkan alat informasi ‘Warning Receiver System’ yang dapat menunjukan peringatan bencana seperti gempa secara real-time.

 

Selain Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, terdapat 12 Provinsi, 10 Kabupaten, dan 10 Kota yang turut hadir memeriahkan Expo PPD 2024 dengan menampilkan produk unggulan khas mereka. Beberapa di antaranya adalah daerah yang mendapatkan penghargaan Provinsi/Kab/Kota Terbaik, yakni Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kab. Temanggung, Kab. Banyuwangi, Kab. Gowa, Kota Malang, Kota Palu, serta Kota Metro

3S4A9904 copy

Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia

by News

Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman menyelenggarakan kegiatan Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia pada Kamis, (22/2) lalu di Menara Bappenas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Awal Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dan menjaring masukan atas rancangan awal tersebut dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi bisnis, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.

 

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berfokus [ada pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, tetapi juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi sepanjang rantai pasok. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dengan potensi menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat membawa manfaat sosial berupa penciptaan 4,4 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030 dengan 75% dari total pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk tenaga kerja perempuan. Menilik aspek lingkungan, ekonomi sirkular dapat memberi manfaat berupa pengurangan timbulan sampah sebesar 18-52% dibandingkan dengan pendekatan business-as-usual (BaU) tanpa penerapan ekonomi sirkular serta pengurangan emisi CO2e sebesar 126 juta ton pada tahun 2030. 

 

Saat ini, arah kebijakan ekonomi sirkular telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bersama-sama dengan pengelolaan limbah menjadi salah satu sektor prioritas di bawah Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, ekonomi sirkular pun telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian ekonomi hijau untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Action Plan) Ekonomi Sirkular. Dokumen ini memuat aksi-aksi yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, yang terlibat dalam lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu sektor makanan minuman, sektor retail, sektor tekstil, sektor konstruksi, dan sektor elektronik.

Dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak yang diundang Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi dengan diskusi panel dengan tema Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Priyanto Rohmattullah, dan Team Leader Circular Economy Roadmap and Action Plan, Ibu Maria Dian Nuraini. Paparan kedua narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCDS), Ibu Indah Budiani, Executive Director at Center of Reform on Economics (CORE), Bapak Mohammad Faisal, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ibu Emenda Sembiring, dan Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional, Bapak Heru Suseno. Selanjutnya, kegiatan pada sesi siang dilanjutkan dengan workshop breakout session yang dibagi ke dalam dua tema, yakni Reformasi Tata Kelola Persampahan untuk Ekonomi Sirkular dan Tantangan dan Peluang Industri dan Bisnis Sirkular.

 

Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Head of East Asia and South East Division, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

 
GAP08222

Bappenas dan Pemerintah Jerman Rekomendasikan Reformasi Pengelolaan Sampah

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ melakukan Dialog Reformasi Pengelolaan Sampah untuk menyampaikan langkah prioritas perbaikan pengelolaan sampah yang perlu dijalankan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sampah. “Pengelolaan sampah ini sudah menjadi dua agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini, yaitu dalam Prioritas Nasional 5 dan 6. Ke depannya, Reformasi Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini juga akan menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas atau game changer di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,” kata Deputi Vivi, Selasa (30/1).

Terdapat enam faktor pengungkit reformasi pengelolaan sampah, yaitu perencanaan berkualitas, data persampahan aktual dan akurat, kapasitas pemangku kepentingan, kelembagaan pengelolaan sampah inklusif, pendanaan kuat, dan binding mechanism. Enam faktor pengungkit dirumuskan berdasarkan analisis dan upaya perbaikan di tingkat nasional dan daerah yang telah dilaksanakan dalam Proyek Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah (ERiC DKTI). Proyek kerja sama Indonesia-Jerman yang dimulai sejak 2020 ini didukung komite pengarah K/L, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat aspek non teknis persampahan, mulai dari perencanaan, pendanaan, kelembagaan, hingga pengelolaan data.

Fokus intervensi proyek kerja sama adalah di 6 kabupaten/kota pilot, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Beberapa hasil yang telah dihasilkan selama proyek berlangsung adalah enam laporan analisis rekomendasi kebijakan, tiga peraturan daerah tentang penyesuaian angka retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, dan Kota Cirebon, pendampingan pemilahan sampah di lebih dari 558 kepala keluarga di 6 kabupaten/kota pilot, pembangunan Kalkulator Digital Perhitungan Biaya Retribusi Pengelolaan Sampah, serta penguatan interoperabilitas data persampahan lintas K/L.

Acara Dialog Reformasi Pengelolaan Sampah ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Jerman, salah satunya Deputy Head of Mission of the German Embassy to Indonesia Thomas Graf. “Pemerintah Jerman mengapresiasi dan akan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mereformasi pengelolaan sampah. Semoga rekomendasi yang dihasilkan dari proyek ini dapat segera diimplementasikan sehingga pengelolaan sampah di Indonesia dapat lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkap Thomas.

3S4A8778

Jaring Isu Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas Gelar Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2025-2029

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Konsultasi Publik dan Penjaringan Isu sebagai bagian proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan KLHS penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, dan menjadi integral dari perencanaan dan implementasi pembangunan. “Kita tidak bisa melupakan isu lingkungan dalam konteks pembangunan ke depan di dalam RPJMN 2025-2029. Tadinya isu lingkungan tidak ada dalam perencanaan pembangunan, tapi sekarang menjadi bagian utuh dalam perencanaan pembangunan,” ujar Medrilzam, Selasa (12/12). Sebagai bagian penting RPJMN 2025-2029, KLHS bertujuan agar perencanaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya keluar dari middle income trap dan penurunan emisi gas rumah kaca untuk net zero emission.

Penyusunan KLHS RPJMN 2025-2029 terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama, penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang melibatkan identifikasi dan penilaian isu kritis. Tahap kedua, pengembangan model untuk memahami dan memprediksi dampak berbagai kebijakan dan strategi pembangunan, guna merumuskan dan mengevaluasi skenario pembangunan. Tahap ketiga, kajian pengaruh kebijakan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir, penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan jangka panjang berdasarkan hasil penjaringan isu, pengembangan model, dan kajian pengaruh kebijakan. “Kami sangat concern pada penyusunan RPJMN 2025-2029, karena ini menjadi tatakan awal dari RPJPN 2025-2045 dalam rangka mencapai Indonesia Emas. Inilah penentu bagaimana nantinya kita membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan, sehingga bisa mencapai sasaran yang ditetapkan untuk Indonesia 2045,” ungkap Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kementerian PPN/Bappenas Ika Widyawati.

Di penghujung acara, Direktur Medrilzam mengatakan konsultasi publik terkait KLHS tidak cukup hanya dengan menjaring isu. Ke depannya, perlu perluasan survei, pemetaan akar masalah, implikasi, distorsi hingga proyeksi di masa yang akan datang sehingga perencanaan dapat lebih komprehensif dan dinamis. “KLHS dengan RPJMN 2025-2029 akan terus kait mengait, sehingga kita betul-betul bisa mengawal perencanaan pembangunan lebih baik di masa mendatang,” pungkas Medrilzam.

PHOTO-2023-12-04-19-21-51_1

Siap Terapkan Ekonomi Hijau, Bappenas Buka Diskusi dengan Para Ahli di COP28 UEA

by News

Sebagai bagian dari side event Konferensi Anggota (Conference of Parties/COP) Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-28 yang tengah diadakan di Expo City Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab hingga 12 Desember nanti, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas turut berpartisipasi dengan menggelar sesi talk show di Paviliun Indonesia yang berjudul “Transforming to Inclusive Green Economy Development Framework Towards Net Zero Emissions” (4/12). Menghadirkan berbagai pakar dari bidang pembangunan berkelanjutan, finansial, dan energi, talk show tersebut menjadi ajang bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan dalam penerapan ekonomi hijau untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) dan pembangunan berkelanjutan serta menyaring perspektif global dalam mendukung kerangka pembangunan Ekonomi Hijau melalui inovasi teknologi dan keuangan.

 

Dalam sambutan kuncinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa masalah yang dikenal dengan sebutan triple planetary crisis bukan hanya merupakan masalah lingkungan, tetapi juga masalah pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. “Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan kebijakan Ekonomi Hijau”, ujar Deputi Vivi. Beliau menjelaskan bahwa penerapan kebijakan Ekonomi Hijau menuju NZE memerlukan transformasi mendasar melalui transisi energi, implementasi pembangunan rendah karbon yang lebih kuat dan lebih luas, hingga ekonomi sirkular. “Indonesia telah memasukkan target intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Ekonomi Hijau (termasuk pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim) dalam rencana pembangunan jangka panjangnya”, tutup Deputi Vivi.

 

Masih terkait pentingnya penerapan Ekonomi Hijau, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappanas, Medrilzam, menyoroti tantangan ke depan dalam penerapan Ekonomi Hijau. Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 80,98% setiap tahun pada tahun 2045, selaras dengan tujuan Visi 2045. Mengenai hal tersebut, kendala yang disoroti oleh Direktur Lingkungan Hidup, antara lain pendanaan dan investasi hijau, akses teknologi dan pengetahuan yang relevan, dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah dan LSM. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Bappenas juga telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) sebagai alat ukur untuk mengevaluasi progres penerapan Ekonomi Hijau Indonesia yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

 

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Myrna Asnawati Safitri, turut menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejalan dengan Green Economy Development Framework (GEDF). Hal ini terlihat dari tujuan besar IKN yang ingin menjadikan Nusantara sebagai kota yang bersih, berketahanan iklim, dan berkelanjutan serta kota hutan cerdas dan kota net-zero. “Nusantara memiliki key performance index (KPI) yang sangat strict, contohnya 65 persen kawasannya harus merupakan kawasan lindung dan menggunakan 100 persen energi terbarukan”, ujar Deputi Myrna.

 

Selanjutnya, Matthew Webb, Deputy Director International Energy Transition yang mewakili United Kingdom Foreign, Commonwealth, Development Office (UK FDCO) berbicara mengenai peran kerja sama Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Indonesia melalui Low Carbon Development Initiative Program yang menjadi salah satu “backbone” penerapan Ekonomi Hijau. Pada sesi tersebut, Webb menyoroti keselarasan antara GEDF Indonesia dan rencana jangka panjang Inggris. Kolaborasi dalam membangun kerangka hukum yang kuat, berbagi wawasan, dan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan merupakan bidang-bidang utama kerja sama antara kedua negara.

 

Menghadirkan perwakilan dari lembaga keuangan, Justin Wu dari HSBC Asia Pasifik, menekankan peran mereka dalam membangun perekonomian net-zero. Wu menggarisbawahi pentingnya menilai teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan, seperti kendaraan bertenaga surya dan listrik, sembari mempertimbangkan inovasi baru, seperti hidrogen. Produk keuangan berkelanjutan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan hidup Indonesia dan mampu menarik minat yang signifikan dari investor internasional.

 

Terakhir, Philip Gass dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menjabarkan bahwa transisi yang adil dalam pembiayaan serta penyeimbangan harga karbon untuk mendorong transformasi industri tanpa mengorbankan daya saing. Ia juga menekankan pentingnya kekuatan internasional dalam penetapan harga karbon dan keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.


Sesi talk show yang dipandu oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), tersebut berlangsung di Pavilion Indonesia COP28 UEA, Expo City Dubai. Sebagai pertemuan tertinggi yang berupaya mengatasi perubahan iklim, COP28 ini berlangsung dari tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023.

3S4A5771

Dukung Pengelolaan Food Loss and Waste, Bappenas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Denmark

by News

Dalam rangka merayakan International Day of Awareness of Food Loss and Waste, Bappenas menyelenggarakan acara yang bertema “Tiada Sisa yang Tak Berdaya”, pada Selasa (10/10), di Gedung Bappenas, Jakarta. Acara tersebut dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW). Setelah penandatanganan MOU SSC on FLW, acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kompetisi menulis SGD Academy: Mengurangi Sampah Makanan, demo solusi pengelolaan FLW oleh pemenang pertama kompetisi National Youth Ideathon: Better Management of Food Loss and Waste to Support Green and Circular Economy, serta talkshow terkait FLW yang menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Founder Life Cycle Indonesia, FAO Program Officer, serta Co-Founder Burgreens.

 

Isu FLW telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Berdasarkan kajian dari Bappenas, timbulan FLW selama tahun 2000-2019 berada pada rentang 23-48 juta ton/tahun atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. “Hal tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu Megaton CO2-eq dan kerugian sebesar 213 – 551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, diperkirakan timbulan FLW akan mencapai 334 kg/kapita/tahun di tahun 2045,” tegas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam sambutan pembuka pada sesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark.

 

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua pihak terkait permasalahan FLW sebagai upaya pencapaian efisiensi sumber daya dalam produksi pangan dan pertanian. Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerangka kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia dalam ruang lingkup pengembangan perencanaan, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), peraturan dan kebijakan, pengalaman, pengelolaan data, dan praktik terbaik sambil menjajaki kemitraan inovatif baru yang relevan dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan tantangan lingkungan.


Acara International Day of Awareness of Food Loss and Waste: Tiada Sisa yang Tak Berdaya juga dimeriahkan dengan pameran langkah nyata penerapan Ekonomi Sirkular di Indonesia oleh para pelaku bisnis berkelanjutan di Indonesia, seperti Siklus, Surplus Indonesia, Alner, Allas, Plasticpay, dan Burgreens.