Posts in category: News

Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi NTB: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim pada 4 Maret 2026.

Kegiatan dialog kebijakan ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office dalam mendorong integrasi pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah.

Momentum ini sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia,” yang menempatkan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Sirkuler sebagai fondasi pertumbuhan daerah. Sebagai provinsi kepulauan dengan sektor pertanian, pesisir, dan pariwisata sebagai penopang ekonomi, NTB menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, sehingga integrasi PRKBI dalam RPJMD menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“NTB memiliki semua modal dari sumber daya alam yang melimpah, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus diperkuat, dan visi politik yang jelas untuk memimpin. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya DPRD untuk menjadikan PRKBI bagian integral dalam RPJMD dan APBD, serta memperkuat kolaborasi multipihak agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

Dialog kebijakan ini diawali dengan audiensi bersama DPRD Provinsi NTB untuk memperkuat dukungan legislatif terhadap integrasi PRKBI ke dalam RPJMD dan kebijakan sektoral daerah. Dukungan DPRD dinilai strategis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur NTB pada 15 Agustus 2023, berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D), peningkatan kapasitas melalui system dynamics modelling, penguatan pemantauan aksi melalui aplikasi AKSARA, serta pengembangan pilot project pembangunan rendah karbon. Upaya ini dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra pembangunan, khususnya UKFCDO, dalam kerangka implementasi LCDI 2023–2027.

Melalui dialog ini, Pemerintah mendorong penetapan RPRKBI-D dalam bentuk Peraturan Gubernur agar memiliki landasan hukum yang kuat dan terintegrasi dalam RPJMD serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar komitmen pembangunan rendah karbon dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan momentum ini, NTB diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emissions 2060.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menyelenggarakan pertemuan kick-off proyek Pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular di Jakarta pada (26/02). Pertemuan ini mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan untuk memulai kolaborasi dalam memperkuat implementasi ekonomi sirkular di sektor elektronik di Indonesia. Proyek ini didanai oleh Pemerintah Republik Korea melalui Korean Green New Deal Trust Fund (KGNDTF)  bertujuan mendukung transisi menuju ekonomi hijau serta pengelolaan limbah elektronik yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait limbah elektronik (e-waste). Pada 2022, Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 1,9 juta ton limbah elektronik, dengan sekitar 95 persen di antaranya belum dikelola secara optimal. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan transisi menuju energi bersih. Sejalan dengan target nasional mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030, pengelolaan siklus hidup baterai kendaraan listrik menjadi isu strategis yang perlu dipersiapkan sejak dini.

Melalui proyek ini, Bappenas dan GGGI akan melakukan penilaian tingkat sirkularitas sektor elektronik, termasuk pemetaan inisiatif ekonomi sirkular yang telah berjalan, identifikasi sub sektor prioritas, serta pengembangan metodologi untuk mengukur tingkat sirkularitas sektor tersebut. Selain itu, proyek ini juga akan mengembangkan proposal proyek percontohan untuk sistem pengumpulan dan fasilitas daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia.

“Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bentuk konsolidasi multipihak, khususnya para pemangku kepentingan di sektor elektronik dari hulu hingga hilir, termasuk dalam pengelolaan dan daur ulangnya,” ujar Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.

Ke depan, proyek ini akan menghasilkan analisis situasional mengenai sistem pengumpulan dan daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pemetaan pemangku kepentingan, kebutuhan infrastruktur, serta analisis pasar material baterai. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan proposal proyek percontohan yang akan diajukan kepada mitra pendanaan internasional.

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) terus mendorong implementasi ekonomi sirkular sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop Validasi Hasil Kajian Circular Economy (CE) Policy Review Sektor Elektronik dan Konstruksi di Jakarta (04/06).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dalam kerangka Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase II yang berfokus pada penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, serta menciptakan nilai tambah dalam sistem produksi dan konsumsi.

Workshop ini merupakan bagian dari proses validasi hasil kajian policy review yang telah dilakukan, sekaligus menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi industri, akademisi, hingga mitra pembangunan. Melalui diskusi tersebut, peserta memberikan masukan terhadap hasil kajian, khususnya dalam memvalidasi kesenjangan dan potensi tumpang tindih regulasi, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dari aspek tata kelola, teknis, maupun pasar.

Pada sektor elektronik, pembahasan menyoroti tantangan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) serta penguatan peran produsen melalui skema extended producer responsibility (EPR). Sementara itu, pada sektor konstruksi, perhatian difokuskan pada pengurangan intensitas penggunaan material, pengelolaan limbah konstruksi, serta integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam pembangunan infrastruktur.

Melalui pendekatan ini, Bappenas bersama UNDP mendorong terbangunnya kesepahaman lintas sektor dalam memperkuat koherensi kebijakan. Hasil workshop diharapkan dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif serta mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

The Indonesia Government through the Ministry of National Development Planning/Bappenas, officially launched the InTex Indonesia Project, an initiative that aims to accelerate the transition toward a circular textile system, on Thursday (5/11). The project, which will run from 2025 to 2027, is a collaborative effort with the United Nations Environment Programme (UNEP) funded by the Danish Government. The project aims to provide training for 200 individuals (with a minimum of 40% women), involving approximately 50 textile industry companies, as well as capacity building for 60 policymakers in policy formulation to establish a circular textile sector.

The textile sector is one of Indonesia’s priority sectors for circular economy implementation, with policy interventions outlined in the Circular Economy Roadmap and Action Plan, which have been integrated into the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN).  Five priority sectors were selected based on their contribution to national GDP—through economic growth and job creation—their circularity potential, and the level of stakeholder support. In Indonesia, there are approximately 13,000 medium and large textile companies, as well as 25 million out of 60 million MSMEs engaged in micro-scale textile activities. 

Efforts to implement a circular economy in the textile sector face significant challenges, including high energy consumption, the use of hazardous chemicals, and large volumes of production and post-consumer waste. The Director of Environmental Affairs at the Ministry of National Development Planning/Bappenas, Nizhar Marizi, stated that the launch of InTex Indonesia marks an important momentum to strengthen circular economy implementation in the textile sector. Collaboration between the government, international partners, and industry players will contribute  to promoting more efficient production practices, reducing waste, and enhancing the competitiveness of Indonesia’s textile industry. He also emphasized the importance of focusing on MSMEs, which contribute around 61.9% of national GDP and 97% of total employment.

The InTex Indonesia Project is implemented by a consortium comprising the Resilience Development Initiative (RDI), the National Research and Innovation Agency (BRIN), and James Cook University. The project focuses on developing industry support—particularly for small and medium enterprises—in adopting circular economy practices through LCA application, eco-design, and sustainable production strategies. InTex Indonesia is also designed to strengthen evidence-based policymaking through training, workshops, and facilitation of inter-ministerial and institutional coordination.

InTex Indonesia activities will be carried out across six regions with high textile industry concentration: Jakarta and surrounding areas (including Cikarang), Purwakarta (including Majalaya), Bandung, Semarang, Solo, and Surabaya (including Sidoarjo). These locations were selected to reflect the diverse characteristics of Indonesia’s textile industry and are expected to serve as models for nationwide implementation. Moving forward, InTex will collaborate with relevant ministries, agencies, and stakeholders to support MSME capacity-building and advance textile circularity in Indonesia.