IMG_1904

Paparkan Hasil KLHS RPJMN 2025-2029, Bappenas Gelar Konsultasi Publik

by News

Kementerian PPN/Bappenas kembali menggelar Konsultasi Publik kedua sebagai bentuk sosialisasi dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta (17/1). Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Leonardo A.A. Teguh Sambodo, tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan atas hasil analisis KLHS.

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS didefinisikan sebagai analisis yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pengembangan wilayah untuk, dalam konteks Indonesia, mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya keluar dari middle-income trap dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net-zero emission.

 

Proses penyusunan KLHS RPJMN 2025-2029 terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, tahap penjaringan dan scoping isu-isu pembangunan berkelanjutan untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang melibatkan identifikasi dan penilaian isu-isu kritis. Proses ini telah dilakukan pada bulan Desember 2023 yang lalu, sekaligus sebagai kick-off penyusunan dokumen KLHS tersebut. Tahap kedua adalah pengembangan model untuk memahami dan memprediksi dampak dari berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang akan membantu dalam merumuskan dan mengevaluasi berbagai skenario pembangunan. Tahap ketiga adalah pelibatan pengkajian terhadap pengaruh kebijakan terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang melibatkan analisis mendalam tentang pengaruh kebijakan saat ini dan masa depan terhadap keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk kebijakan jangka panjang, berdasarkan hasil penjaringan isu, pengembangan model, dan pengkajian pengaruh kebijakan. Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 untuk pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

 

Dalam acara Konsultasi Publik kedua tersebut, terdapat dua diskusi panel dengan tema yang berbeda yang menghadirkan narasumber ahli dalam bidangnya. Diskusi panel pertama bertemakan “Tantangan dan Peluang Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK dan Pertumbuhan Ekonomi 8%”, yang dimoderatori oleh Anna Amalia, Perencana Madya dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, dan menghadirkan Asep Sofyan, Tim Ahli Penyusun KLHS RPJMN 2025-2029, Prof. Hagus Tarno, Dosen & Peneliti Universitas Brawijaya, ⁠Hendaryanto, Fungsional Direktorat PDLKWS KLH, Kunto Bimaji, Kasubdit LH Kemendagri,  serta ⁠Egi Suarga, Climate Manager WRI Indonesia sebagai panelis. Selanjutnya, pada sesi diskusi panel kedua yang dimoderatori oleh Irfan D. Yananto, Perencana Pertama dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas mengusung tema “Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Energi”. Sesi diskusi panel kedua ini mengundang beberapa ahli sebagai panelis, di antaranya Arnita Rishanty, Asisten Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ahmad Safrudin dari KPBB, Budhi Setiawan mewakili LAPI ITB, Dr. Ratih Damayanti, Direktur Kebijakan LH, Kemaritiman, SDA, dan Ketenaganukliran BRIN, serta M. Zaenul Muhtaram, Vice President HSSE Pertamina NRE.

IMG_2068
IMG_2223
IMG_7659

Kedeputian KSDA Bappenas Lunasi Janji dan Komitmen dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo 2024

by News

Di sela-sela agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) 2024, pada Jumat (6/12) lalu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) beserta Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, ditemani oleh Perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Kebumen dan mitra pembangunan, kembali menanam bibit mangrove sebagai bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli 2024 lalu. Kali ini, sebanyak 500 bibit mangrove ditanam di Biosite Hutan Mangrove Ayah, Kebumen, Jawa Tengah.

 

Aksi tanam mangrove Kedeputian KSDA kali ini merupakan tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara Green Economy Expo berlangsung. Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap adalah sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah sendiri telah dilakukan selama acara melalui program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change. 


Berdasarkan hasil perhitungan emisi GRK serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi sisa emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasama telah ditanam sebagai bentuk aksi yang sama pada bulan Oktober 2024 lalu. Aksi tanam mangrove di Biosite Hutan Mangrove Ayah, Kebumen, Jawa Tengah ini melunasi sisa 1.700 pohon yang perlu ditanam. Pasalnya, mangrove mampu menyerap karbon empat kali lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan atau pohon lainnya di hutan hujan tropis. Kegiatan ini didukung oleh konsorsium Solutions for Land and Seascape in Indonesia–atau yang lebih dikenal dengan SOLUSI–yang terdiri dari GIZ, ICRAF, Yayasan KEHATI, dan SNV.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

3S4A9653 (1)

Aksi Tanam Pohon: Komitmen Bappenas dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo

by News

Sebagai salah satu bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli lalu, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam melakukan aksi tanam pohon di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Minggu (22/9). Sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasamala ditanam oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA), Ibu Vivi Yulaswati, jajaran direktur di bawah Kedeputian, serta para staf. Aksi Tanam Pohon ini juga didukung oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

Musrenbangnas52

Penghargaan Pembangunan Daerah: Pertunjukan Inovasi dan Produk Unggulan Daerah melalui Expo PPD 2024

by News

Kementerian PPN/Bappenas kembali menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” (6/5) lalu. PPD tahun 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, yang didampingi juga oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. 

 

Sebagai bagian dari acara tersebut, diselenggarakan juga expo yang menampilkan inovasi dan produk unggulan daerah-daerah dengan tujuan untuk menjadi sebuah forum pembelajaran praktik-praktik inovasi/program unggulan yang dapat memberi manfaat kepada para pelaku dan pemerhati pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, yang diwakili oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Kelautan dan Perikanan dengan dukungan dari GIZ Indonesia, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berkesempatan juga dalam meramaikan acara dengan membuka satu booth pameran yang bertemakan Ekonomi Hijau dan Biru.

 

Dalam booth Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam ditampilkan beberapa program dan hasil implementasi berupa aplikasi AKSARA serta kajian-kajian mengenai penerapan ekonomi hijau yang didukung oleh kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah, serta Keanekaragaman Hayati. Sedangkan untuk Ekonomi Biru, terdapat beberapa kajian seperti Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, Model Bioekonomi Spesies Tuna, dan Blue Finance. BMKG pun turut mendukung dengan menampilkan alat informasi ‘Warning Receiver System’ yang dapat menunjukan peringatan bencana seperti gempa secara real-time.

 

Selain Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, terdapat 12 Provinsi, 10 Kabupaten, dan 10 Kota yang turut hadir memeriahkan Expo PPD 2024 dengan menampilkan produk unggulan khas mereka. Beberapa di antaranya adalah daerah yang mendapatkan penghargaan Provinsi/Kab/Kota Terbaik, yakni Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kab. Temanggung, Kab. Banyuwangi, Kab. Gowa, Kota Malang, Kota Palu, serta Kota Metro

3S4A9904 copy

Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia

by News

Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman menyelenggarakan kegiatan Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia pada Kamis, (22/2) lalu di Menara Bappenas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Awal Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dan menjaring masukan atas rancangan awal tersebut dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi bisnis, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.

 

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berfokus [ada pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, tetapi juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi sepanjang rantai pasok. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dengan potensi menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat membawa manfaat sosial berupa penciptaan 4,4 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030 dengan 75% dari total pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk tenaga kerja perempuan. Menilik aspek lingkungan, ekonomi sirkular dapat memberi manfaat berupa pengurangan timbulan sampah sebesar 18-52% dibandingkan dengan pendekatan business-as-usual (BaU) tanpa penerapan ekonomi sirkular serta pengurangan emisi CO2e sebesar 126 juta ton pada tahun 2030. 

 

Saat ini, arah kebijakan ekonomi sirkular telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bersama-sama dengan pengelolaan limbah menjadi salah satu sektor prioritas di bawah Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, ekonomi sirkular pun telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian ekonomi hijau untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Action Plan) Ekonomi Sirkular. Dokumen ini memuat aksi-aksi yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, yang terlibat dalam lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu sektor makanan minuman, sektor retail, sektor tekstil, sektor konstruksi, dan sektor elektronik.

Dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak yang diundang Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi dengan diskusi panel dengan tema Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Priyanto Rohmattullah, dan Team Leader Circular Economy Roadmap and Action Plan, Ibu Maria Dian Nuraini. Paparan kedua narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCDS), Ibu Indah Budiani, Executive Director at Center of Reform on Economics (CORE), Bapak Mohammad Faisal, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ibu Emenda Sembiring, dan Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional, Bapak Heru Suseno. Selanjutnya, kegiatan pada sesi siang dilanjutkan dengan workshop breakout session yang dibagi ke dalam dua tema, yakni Reformasi Tata Kelola Persampahan untuk Ekonomi Sirkular dan Tantangan dan Peluang Industri dan Bisnis Sirkular.

 

Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Head of East Asia and South East Division, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

 
3S4A5771

Dukung Pengelolaan Food Loss and Waste, Bappenas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Denmark

by News

Dalam rangka merayakan International Day of Awareness of Food Loss and Waste, Bappenas menyelenggarakan acara yang bertema “Tiada Sisa yang Tak Berdaya”, pada Selasa (10/10), di Gedung Bappenas, Jakarta. Acara tersebut dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW). Setelah penandatanganan MOU SSC on FLW, acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kompetisi menulis SGD Academy: Mengurangi Sampah Makanan, demo solusi pengelolaan FLW oleh pemenang pertama kompetisi National Youth Ideathon: Better Management of Food Loss and Waste to Support Green and Circular Economy, serta talkshow terkait FLW yang menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Founder Life Cycle Indonesia, FAO Program Officer, serta Co-Founder Burgreens.

 

Isu FLW telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Berdasarkan kajian dari Bappenas, timbulan FLW selama tahun 2000-2019 berada pada rentang 23-48 juta ton/tahun atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. “Hal tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu Megaton CO2-eq dan kerugian sebesar 213 – 551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, diperkirakan timbulan FLW akan mencapai 334 kg/kapita/tahun di tahun 2045,” tegas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam sambutan pembuka pada sesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark.

 

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua pihak terkait permasalahan FLW sebagai upaya pencapaian efisiensi sumber daya dalam produksi pangan dan pertanian. Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerangka kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia dalam ruang lingkup pengembangan perencanaan, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), peraturan dan kebijakan, pengalaman, pengelolaan data, dan praktik terbaik sambil menjajaki kemitraan inovatif baru yang relevan dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan tantangan lingkungan.


Acara International Day of Awareness of Food Loss and Waste: Tiada Sisa yang Tak Berdaya juga dimeriahkan dengan pameran langkah nyata penerapan Ekonomi Sirkular di Indonesia oleh para pelaku bisnis berkelanjutan di Indonesia, seperti Siklus, Surplus Indonesia, Alner, Allas, Plasticpay, dan Burgreens.

3S4A1685

Bappenas-Pemerintah Provinsi Eratkan Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon

by News

JAKARTA – Bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani Nota Kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Selasa (15/8), di Gedung Bappenas, Jakarta. Menteri Suharso menegaskan Nota Kesepakatan ini merupakan momentum penting untuk mempertegas dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam menyukseskan keberhasilan PRKBI di daerah. “Saat ini, Indonesia mengalami Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, tingginya tingkat polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Implikasi Triple Planetary Crisis ini telah lama dirasakan dan berdampak pada pembangunan khususnya dan umumnya menimbulkan kerugian ekonomi,” ujar Menteri Suharso.

Komitmen ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 yang mengusung visi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi langkah strategis mewujudkan Indonesia keluar dari Middle Income Trap sebelum 2045. Pasalnya, meratanya pembangunan daerah berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan nasional. Menteri Suharso mengatakan, Pemerintah Indonesia berprinsip untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan, secara jangka panjang memastikan pembangunan yang selaras dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. “Manfaat dari pembangunan dapat terus dirasakan generasi di masa mendatang, kita harus hidup berdampingan, menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Hanya dengan cara respect pada lingkungan, mudah-mudahan kita bisa memetik pertumbuhan ekonomi yang di atas potensinya,” tutur Menteri Suharso.

Selain menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan nasional melalui penyusunan dan integrasi kebijakan PRKBI ke dalam dokumen perencanaan daerah, ruang lingkup Nota Kesepakatan ini juga meliputi penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian penurunan serta intensitas emisi; penyusunan kajian enabler dalam mempercepat implementasi PRKBI; dan implementasi program PRK pada sektor energi, lahan, dan blue carbon serta program Berketahanan Iklim pada sektor pertanian, perairan, dan sektor kelautan dan pesisir. Penandatanganan kerja sama ini dibidik mampu meningkatkan dukungan pusat terhadap misi pembangunan setiap provinsi terkait PRK dan ketahanan iklim menuju pembangunan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari berhasilnya tujuh provinsi menjadi percontohan PRKBI, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau, dan Bali. 

WhatsApp Image 2023-08-28 at 14.59.52

Bersama Pakar dan Guru Besar, Bappenas Tajamkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim

by News

JAKARTA – Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) untuk mencegah potensi kerugian pada empat sektor prioritas, yakni perairan, pertanian, kesehatan, serta pesisir dan laut. Kementerian PPN/Bappenas menghitung kerugiannya dapat mencapai Rp544 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan ancaman triple planetary crisis, seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, harus menjadi prioritas Indonesia. “Perubahan iklim telah nyata dirasakan Indonesia, bahkan telah diestimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi ini mencapai Rp22,8 triliun per tahun dan telah menimbulkan korban jiwa hingga 1.183 orang dalam sepuluh tahun terakhir,” jelas Menteri Suharso dalam Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Dialog yang melibatkan para pakar dan guru besar Indonesia di bidang perubahan iklim, pertanian, dan sumber daya air ini membahas pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang berkontribusi terhadap arah kebijakan, strategi, dan langkah aksi untuk mitigasi dampak perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menampilkan suhu permukaan global saat ini sudah lebih dari 1,090C dibandingkan pada 1850-1900, dan diprediksi akan terus meningkat akibat pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Sementara itu, jika peningkatan suhu global rata-rata mencapai 1,50C akan berdampak pada sektor perairan dan pertanian. Distribusi dan intensitas curah hujan ekstrem akan meningkat yang berpotensi banjir dan kekeringan, mengancam ekosistem pesisir dan laut, serta tergenangnya wilayah pesisir, hingga menimbulkan kemarau panjang, penurunan pasokan air bersih, penurunan produksi pertanian, hingga gagal panen total atau puso, bahkan dapat menyebabkan krisis pangan di Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun strategi ketahanan iklim dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim ke depan. Fokus strategi meliputi penguatan ketahanan infrastruktur, teknologi, tata kelola dan pendanaan, serta meningkatkan peran masyarakat. “Peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim akan mempengaruhi kapasitas kita dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus terus memperkuat basis pengetahuan melalui pengembangan kegiatan riset, teknologi, dan inovasi terkait perubahan iklim dan dampaknya, agar berbagai kebijakan dapat disusun berbasis bukti atau evidence based policy,” pungkas Menteri Suharso.