Denpasar, 25 Agustus 2025 – Kementerian PPN/Bappenas menegaskan kembali komitmennya dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam Forum Nasional Iklim pada Pekan Iklim Bali 2025 yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Acara yang berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 ini menjadi forum strategis untuk membahas peran pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, hadir sebagai main panel speaker. Dalam paparannya, Deputi Teguh menekankan pentingnya kepemimpinan daerah dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). “UNFCCC telah mengingatkan bahwa adaptasi dan mitigasi adalah hak sekaligus tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, indikator penurunan intensitas emisi GRK yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 harus diturunkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Deputi Teguh juga menyoroti bahwa tujuh provinsi saat ini telah menggunakan AKSARA, platform perencanaan aksi iklim terintegrasi, untuk menghitung dan melaporkan upaya pengurangan emisi. Ia menambahkan bahwa skema seperti ecological fiscal transfer, yang telah diadopsi oleh 38 pemerintah daerah, menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembiayaan pembangunan ramah lingkungan.
Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, tampil dalam sesi tematik mengenai strategi penganggaran adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan bahwa upaya adaptasi membutuhkan langkah yang lebih kompleks dibanding mitigasi, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. “Perubahan iklim sudah nyata terlihat, dari kenaikan permukaan laut di pesisir Demak hingga peningkatan kasus penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD). Oleh karena itu, penganggaran adaptasi perlu lebih terintegrasi sebagai Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” jelasnya. Ia juga menegaskan perlunya memperkuat sistem tagging, verifikasi, dan validasi agar aksi adaptasi benar-benar tercermin dalam perencanaan dan anggaran. Terakhir, Direktur Nizhar juga mengumumkan rencana pembentukan Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim sebagai ruang pembelajaran upaya adaptasi di sektor pesisir yang bisa direplikasi ke wilayah lain. Pekan Iklim Bali 2025 menghadirkan beragam tokoh nasional dan daerah, termasuk Gubernur Sumatera, Mahyeldi Ansharullah Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah NTT, Flouri Rita Wuisa. Forum ini menekankan peran kearifan lokal, ekonomi kerakyatan, dan energi terbarukan daerah sebagai pilar transisi menuju emisi nol bersih.
Melalui partisipasi aktifnya, Bappenas menegaskan komitmen untuk menjembatani keselarasan antara kebijakan pengelolaan perubahan iklim di tingkat nasional dan aksi daerah Sinergi ini diharapkan mempercepat transformasi menuju Indonesia yang tangguh, rendah karbon, dan berdaya saing global.
