IMG_0478

Perkuat Daya Saing Industri Tekstil, Bappenas dan InTex Indonesia Gelar Pelatihan Ekonomi Sirkular dan Penilaian Daur Hidup

by News

JAKARTA –Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) melalui proyek InTex Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Denmark, serta berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyelenggarakan pelatihan “Pengenalan Konsep Ekonomi Sirkular dan Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assessment/LCA)” yang mempertemukan pelaku industri tekstil untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan dalam mengadopsi praktik ekonomi sirkular di Jakarta (09/04).

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi mengatakan “Acara hari ini  diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait kerangka kebijakan ekonomi sirkular dan potensi pasar bagi industri tekstil, meningkatkan kesadaran mengenai pendekatan ekonomi sirkular dan LCA sebagai instrumen praktis untuk mendukung produksi berkelanjutan, serta pengambilan keputusan bisnis yang ramah lingkungan, sirkular, dan berkelanjutan”.

Kegiatan yang berlangsung pada 8–9 April 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas industri tekstil dalam memahami dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, sekaligus memperkuat daya saing industri di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk berkelanjutan.

Selain meningkatkan pemahaman, pelatihan ini juga mendorong peserta untuk mengidentifikasi peluang awal penerapan praktik ekonomi sirkular di perusahaan masing-masing. Ke depan, peserta yang terlibat akan berkesempatan mengikuti pelatihan lanjutan serta mendapatkan pendampingan teknis dalam menyusun langkah implementasi yang konkret.

Program ini menargetkan partisipasi pelaku industri tekstil dari berbagai wilayah sentra produksi di Indonesia. Pendekatan pelatihan yang digunakan bersifat interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan latihan praktik untuk memastikan materi dapat langsung diterapkan dalam konteks bisnis.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transisi menuju ekonomi sirkular sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Melalui Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045, sektor tekstil ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas yang perlu didorong transformasinya menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan efisien sumber daya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan pelaku industri, diharapkan sektor tekstil Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global.

TJA00379

Dari Komitmen ke Aksi, NTB Perkuat Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMD

by News

Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi NTB: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim pada 4 Maret 2026.

Kegiatan dialog kebijakan ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office dalam mendorong integrasi pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah.

Momentum ini sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia,” yang menempatkan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Sirkuler sebagai fondasi pertumbuhan daerah. Sebagai provinsi kepulauan dengan sektor pertanian, pesisir, dan pariwisata sebagai penopang ekonomi, NTB menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, sehingga integrasi PRKBI dalam RPJMD menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“NTB memiliki semua modal dari sumber daya alam yang melimpah, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus diperkuat, dan visi politik yang jelas untuk memimpin. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya DPRD untuk menjadikan PRKBI bagian integral dalam RPJMD dan APBD, serta memperkuat kolaborasi multipihak agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

Dialog kebijakan ini diawali dengan audiensi bersama DPRD Provinsi NTB untuk memperkuat dukungan legislatif terhadap integrasi PRKBI ke dalam RPJMD dan kebijakan sektoral daerah. Dukungan DPRD dinilai strategis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur NTB pada 15 Agustus 2023, berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D), peningkatan kapasitas melalui system dynamics modelling, penguatan pemantauan aksi melalui aplikasi AKSARA, serta pengembangan pilot project pembangunan rendah karbon. Upaya ini dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra pembangunan, khususnya UKFCDO, dalam kerangka implementasi LCDI 2023–2027.

Melalui dialog ini, Pemerintah mendorong penetapan RPRKBI-D dalam bentuk Peraturan Gubernur agar memiliki landasan hukum yang kuat dan terintegrasi dalam RPJMD serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar komitmen pembangunan rendah karbon dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan momentum ini, NTB diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emissions 2060.

DSC00694

Bappenas dan GGGI Luncurkan Proyek Pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular

by News

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menyelenggarakan pertemuan kick-off proyek Pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular di Jakarta pada (26/02). Pertemuan ini mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan untuk memulai kolaborasi dalam memperkuat implementasi ekonomi sirkular di sektor elektronik di Indonesia. Proyek ini didanai oleh Pemerintah Republik Korea melalui Korean Green New Deal Trust Fund (KGNDTF)  bertujuan mendukung transisi menuju ekonomi hijau serta pengelolaan limbah elektronik yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait limbah elektronik (e-waste). Pada 2022, Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 1,9 juta ton limbah elektronik, dengan sekitar 95 persen di antaranya belum dikelola secara optimal. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan transisi menuju energi bersih. Sejalan dengan target nasional mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030, pengelolaan siklus hidup baterai kendaraan listrik menjadi isu strategis yang perlu dipersiapkan sejak dini.

Melalui proyek ini, Bappenas dan GGGI akan melakukan penilaian tingkat sirkularitas sektor elektronik, termasuk pemetaan inisiatif ekonomi sirkular yang telah berjalan, identifikasi sub sektor prioritas, serta pengembangan metodologi untuk mengukur tingkat sirkularitas sektor tersebut. Selain itu, proyek ini juga akan mengembangkan proposal proyek percontohan untuk sistem pengumpulan dan fasilitas daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia.

“Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bentuk konsolidasi multipihak, khususnya para pemangku kepentingan di sektor elektronik dari hulu hingga hilir, termasuk dalam pengelolaan dan daur ulangnya,” ujar Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.

Ke depan, proyek ini akan menghasilkan analisis situasional mengenai sistem pengumpulan dan daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pemetaan pemangku kepentingan, kebutuhan infrastruktur, serta analisis pasar material baterai. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan proposal proyek percontohan yang akan diajukan kepada mitra pendanaan internasional.

3S4A0482

Bappenas dan UNDP Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular melalui Validasi Keselarasan Kebijakan di Sektor Elektronik dan Konstruksi

by News

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) terus mendorong implementasi ekonomi sirkular sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop Validasi Hasil Kajian Circular Economy (CE) Policy Review Sektor Elektronik dan Konstruksi di Jakarta (04/06).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dalam kerangka Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase II yang berfokus pada penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, serta menciptakan nilai tambah dalam sistem produksi dan konsumsi.

Workshop ini merupakan bagian dari proses validasi hasil kajian policy review yang telah dilakukan, sekaligus menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi industri, akademisi, hingga mitra pembangunan. Melalui diskusi tersebut, peserta memberikan masukan terhadap hasil kajian, khususnya dalam memvalidasi kesenjangan dan potensi tumpang tindih regulasi, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dari aspek tata kelola, teknis, maupun pasar.

Pada sektor elektronik, pembahasan menyoroti tantangan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) serta penguatan peran produsen melalui skema extended producer responsibility (EPR). Sementara itu, pada sektor konstruksi, perhatian difokuskan pada pengurangan intensitas penggunaan material, pengelolaan limbah konstruksi, serta integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam pembangunan infrastruktur.

Melalui pendekatan ini, Bappenas bersama UNDP mendorong terbangunnya kesepahaman lintas sektor dalam memperkuat koherensi kebijakan. Hasil workshop diharapkan dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif serta mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

DSC03044

InTex Indonesia Project Officially Launched, Accelerating Transition Toward Circular Economy in Textile Sector

by News

The Indonesia Government through the Ministry of National Development Planning/Bappenas, officially launched the InTex Indonesia Project, an initiative that aims to accelerate the transition toward a circular textile system, on Thursday (5/11). The project, which will run from 2025 to 2027, is a collaborative effort with the United Nations Environment Programme (UNEP) funded by the Danish Government. The project aims to provide training for 200 individuals (with a minimum of 40% women), involving approximately 50 textile industry companies, as well as capacity building for 60 policymakers in policy formulation to establish a circular textile sector.

The textile sector is one of Indonesia’s priority sectors for circular economy implementation, with policy interventions outlined in the Circular Economy Roadmap and Action Plan, which have been integrated into the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN).  Five priority sectors were selected based on their contribution to national GDP—through economic growth and job creation—their circularity potential, and the level of stakeholder support. In Indonesia, there are approximately 13,000 medium and large textile companies, as well as 25 million out of 60 million MSMEs engaged in micro-scale textile activities. 

Efforts to implement a circular economy in the textile sector face significant challenges, including high energy consumption, the use of hazardous chemicals, and large volumes of production and post-consumer waste. The Director of Environmental Affairs at the Ministry of National Development Planning/Bappenas, Nizhar Marizi, stated that the launch of InTex Indonesia marks an important momentum to strengthen circular economy implementation in the textile sector. Collaboration between the government, international partners, and industry players will contribute  to promoting more efficient production practices, reducing waste, and enhancing the competitiveness of Indonesia’s textile industry. He also emphasized the importance of focusing on MSMEs, which contribute around 61.9% of national GDP and 97% of total employment.

The InTex Indonesia Project is implemented by a consortium comprising the Resilience Development Initiative (RDI), the National Research and Innovation Agency (BRIN), and James Cook University. The project focuses on developing industry support—particularly for small and medium enterprises—in adopting circular economy practices through LCA application, eco-design, and sustainable production strategies. InTex Indonesia is also designed to strengthen evidence-based policymaking through training, workshops, and facilitation of inter-ministerial and institutional coordination.

InTex Indonesia activities will be carried out across six regions with high textile industry concentration: Jakarta and surrounding areas (including Cikarang), Purwakarta (including Majalaya), Bandung, Semarang, Solo, and Surabaya (including Sidoarjo). These locations were selected to reflect the diverse characteristics of Indonesia’s textile industry and are expected to serve as models for nationwide implementation. Moving forward, InTex will collaborate with relevant ministries, agencies, and stakeholders to support MSME capacity-building and advance textile circularity in Indonesia. 

WhatsApp Image 2024-12-23 at 10.15.15

Bersama Lima Lembaga PBB, Bappenas Berkomitmen Percepat Transformasi Ekonomi Hijau untuk Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan lima agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program Partnership for Actions on Green Economy (PAGE) menggelar Dialog Nasional “Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau”. Dialog ini menandai berakhirnya fase pertama Program PAGE 2019-2024 sekaligus membuka fase kedua yang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan.  Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Transformasi ekonomi hijau adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui Program PAGE selama lima tahun terakhir, Indonesia tidak hanya mencapai hasil yang luar biasa dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau, tetapi juga mempersiapkan langkah strategis untuk fase kedua guna mencapai target Net Zero Emissions pada 2060,” papar Wamen Febrian, Selasa (3/12). 

Sebagai hasil kolaborasi bersama dengan UNEP, ILO, UNIDO, UNITAR, dan UNDP, program PAGE telah memberikan kontribusi signifikan, termasuk peluncuran Indeks Ekonomi Hijau pertama di Indonesia, Peta Jalan Ekonomi Sirkular, serta Rencana Aksi Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Regional. “Saat Indonesia melangkah ke fase kedua program PAGE, penting untuk memperkecil gap dalam investasi hijau dan mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif. Bersama, kita dapat mempercepat implementasi proyek berkelanjutan dan memastikan ekonomi hijau mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” jelas Chair of PAGE Management Board Steven Stone dalam sambutannya.

Dialog nasional ini menegaskan konsep kolaborasi pentahelix sebagai kunci mendorong pembangunan inklusif, dan berkelanjutan. Wamen Febrian optimistis kerja sama ini adalah jalan terbaik untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau, dan bentuk komitmen Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. “Pelaksanaan PAGE Fase 2 menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pendekatan berbasis ekonomi sirkular dan keuangan berkelanjutan,” pungkas Wamen Febrian.

Akselerasi Ekosistem Ekonomi Sirkular Indonesia, Bappenas Gelar Green Economy Expo

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity, yang berlangsung 3-5 Juli 2024, di Jakarta Convention Center. Dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Rabu (3/7), Green Economy Expo menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau. Menteri Suharso menegaskan komitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.

“Indonesia terus mempertahankan kualitas lingkungan, mengingat posisi kita sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan sumber daya alam melimpah. Indeks kualitas lingkungan hidup terus meningkat, mencapai 72,53 poin pada 2023,” ungkap Menteri Suharso. Menteri Airlangga juga menambahkan potensi kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi hijau. “Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau akan fokus pada penciptaan investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan yang lebih berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,” jelas Menteri Airlangga.

Transformasi Ekonomi Hijau merupakan komitmen Pemerintah Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan. Ekonomi hijau akan menjadi pendorong transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam acara yang juga dihadiri beberapa perwakilan duta besar negara sahabat dan lembaga internasional ini, Menteri Suharso juga meluncurkan dua dokumen penting, yaitu: Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia, serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

“Jika diterapkan dengan serius di lima sektor prioritas (pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil), ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat tinggi pada pembangunan kita. Contohnya, ekonomi sirkular meningkatkan PDB Indonesia kisaran Rp 593 hingga 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga pada 2030 dengan 75 persen dari total pekerjaan merupakan tenaga kerja perempuan, mengurangi timbulan limbah 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030, juga berkontribusi menurunkan emisi GRK 126 juta ton CO2,” tegas Menteri Suharso.

Menutup pembukaan Green Economy expo hari ini, Menteri Suharso juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak, dan berharap acara ini menjadi melting point gagasan dan perumusan solusi berbagai persoalan pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari ekonomi hijau, sebagai akselerator perubahan,” pungkas Menteri Suharso.

3S4A9904 copy

Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia

by News

Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman menyelenggarakan kegiatan Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia pada Kamis, (22/2) lalu di Menara Bappenas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Awal Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dan menjaring masukan atas rancangan awal tersebut dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi bisnis, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.

 

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berfokus [ada pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, tetapi juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi sepanjang rantai pasok. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dengan potensi menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat membawa manfaat sosial berupa penciptaan 4,4 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030 dengan 75% dari total pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk tenaga kerja perempuan. Menilik aspek lingkungan, ekonomi sirkular dapat memberi manfaat berupa pengurangan timbulan sampah sebesar 18-52% dibandingkan dengan pendekatan business-as-usual (BaU) tanpa penerapan ekonomi sirkular serta pengurangan emisi CO2e sebesar 126 juta ton pada tahun 2030. 

 

Saat ini, arah kebijakan ekonomi sirkular telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bersama-sama dengan pengelolaan limbah menjadi salah satu sektor prioritas di bawah Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, ekonomi sirkular pun telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian ekonomi hijau untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Action Plan) Ekonomi Sirkular. Dokumen ini memuat aksi-aksi yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, yang terlibat dalam lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu sektor makanan minuman, sektor retail, sektor tekstil, sektor konstruksi, dan sektor elektronik.

Dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak yang diundang Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi dengan diskusi panel dengan tema Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Priyanto Rohmattullah, dan Team Leader Circular Economy Roadmap and Action Plan, Ibu Maria Dian Nuraini. Paparan kedua narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCDS), Ibu Indah Budiani, Executive Director at Center of Reform on Economics (CORE), Bapak Mohammad Faisal, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ibu Emenda Sembiring, dan Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional, Bapak Heru Suseno. Selanjutnya, kegiatan pada sesi siang dilanjutkan dengan workshop breakout session yang dibagi ke dalam dua tema, yakni Reformasi Tata Kelola Persampahan untuk Ekonomi Sirkular dan Tantangan dan Peluang Industri dan Bisnis Sirkular.

 

Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Head of East Asia and South East Division, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

 
3S4A5771

Dukung Pengelolaan Food Loss and Waste, Bappenas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Denmark

by News

Dalam rangka merayakan International Day of Awareness of Food Loss and Waste, Bappenas menyelenggarakan acara yang bertema “Tiada Sisa yang Tak Berdaya”, pada Selasa (10/10), di Gedung Bappenas, Jakarta. Acara tersebut dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW). Setelah penandatanganan MOU SSC on FLW, acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kompetisi menulis SGD Academy: Mengurangi Sampah Makanan, demo solusi pengelolaan FLW oleh pemenang pertama kompetisi National Youth Ideathon: Better Management of Food Loss and Waste to Support Green and Circular Economy, serta talkshow terkait FLW yang menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Founder Life Cycle Indonesia, FAO Program Officer, serta Co-Founder Burgreens.

 

Isu FLW telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Berdasarkan kajian dari Bappenas, timbulan FLW selama tahun 2000-2019 berada pada rentang 23-48 juta ton/tahun atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. “Hal tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu Megaton CO2-eq dan kerugian sebesar 213 – 551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, diperkirakan timbulan FLW akan mencapai 334 kg/kapita/tahun di tahun 2045,” tegas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam sambutan pembuka pada sesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark.

 

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua pihak terkait permasalahan FLW sebagai upaya pencapaian efisiensi sumber daya dalam produksi pangan dan pertanian. Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerangka kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia dalam ruang lingkup pengembangan perencanaan, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), peraturan dan kebijakan, pengalaman, pengelolaan data, dan praktik terbaik sambil menjajaki kemitraan inovatif baru yang relevan dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan tantangan lingkungan.


Acara International Day of Awareness of Food Loss and Waste: Tiada Sisa yang Tak Berdaya juga dimeriahkan dengan pameran langkah nyata penerapan Ekonomi Sirkular di Indonesia oleh para pelaku bisnis berkelanjutan di Indonesia, seperti Siklus, Surplus Indonesia, Alner, Allas, Plasticpay, dan Burgreens.

3S4A9899

Workshop and Capacity Building Ekonomi Sirkular: Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia

by News

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup (Dit. LH) menyelenggarakan workshop dan capacity building ekonomi sirkular kepada key stakeholder tingkat nasional dengan tema ‘Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia’ di Bekasi (28/3).

Workshop ini dilaksanakan pada 28-30 Maret 2022 dan dihadiri oleh 56 peserta dari berbagai sektor, antara lain kementerian dan lembaga, pelaku usaha, organisasi, dan media. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan menggali potensi penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau di Indonesia. Penyelenggaraan workshop ini bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP), didukung oleh Pemerintah Kerajaan Denmark dan Greeneration Foundation melalui Indonesia Circular Economy Forum (ICEF). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan “Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Ekonomi Sirkular di Indonesia” dan menjadi tahapan awal dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular.

Turut hadir memberi sambutan pembuka, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, Environment Counselor Danish Embassy for Indonesia, Julie Bulow A., dan Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Agus Prabowo. Setting The Context dipaparkan oleh Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam. Selain itu, kegiatan diisi oleh pembelajaran oleh berbagai ahli dalam bidang Ekonomi Sirkular, antara lain:

  • Sustainability Expert: PFAN Country Coordinator for Indonesia, Hari Yuwono
  • Training Expert: CSR and Sustainability Management Expert, Maria Dian Nurani
  • Circular Economy Expert: CEO and Founder Waste4Change, Bijaksana Junerosano
  • Circular Economy Business Expert: Consultant for PR3 Project, ReSOLVE
  • Circular Economy Policy Expert: Consulting Manager Waste4Change, Annisa Ratna Putri

Kegiatan ini diisi pula oleh kuliah tamu penerapan ekonomi sirkular, antara lain:

  • Circular Economy Best Practices from Denmark

Circular Economy Specialist at Danish Environmental Protection Agency (DEPA)

  • Creating Enabling Systems to Achieve a Holistic Circular Business Model

Integration and Communication Head, Great Giant Foods (Gunung Sewu Group)

  • Implementation of Innovative Business Models to Achieve Circularity in Technology Industry

Director of Environment and Sustainability, Schneider Electric Indonesia

Dari kegiatan ini, ditekankan pentingnya strategi dan action plan dalam penerapan ekonomi sirkular melalui diskusi perencanaan aktivitas ekonomi sirkular untuk organisasi dan instansi masing-masing peserta. Kerjasama antar sektor juga menjadi langkah awal untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular di Indonesia, yang nantinya Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular diharapkan akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.