DSC00589

Indonesia-Inggris Bentuk Dana Inovasi dan Teknologi, Perkuat Solusi Berketahanan Iklim Lintas Sektor

by Press Release

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen bertransformasi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim sebagai upaya menghadapi krisis iklim melalui peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF), serta Pembaruan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2.0 dan Kajian Awal Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta, Selasa (2/12). “Apa yang kita lakukan hari ini merupakan penegasan arah besar pembangunan nasional Indonesia ke depan. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus mempercepat langkah, karena setiap keterlambatan akan dibayar dengan biaya sosial dan ekonomi yang semakin besar,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam acara yang turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

ITF merupakan instrumen pembiayaan katalis untuk mengurangi risiko investasi hijau sekaligus mendorong inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berketahanan iklim, sebagai hasil kerja sama strategis Indonesia-Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) di bawah Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Fase Kedua, dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan dukungan teknis Oxford Policy Management (OPML). Indonesia menempatkan ekonomi hijau sebagai penggerak utama pembangunan, dengan target pertumbuhan 5–8 persen. Namun, kebutuhan pendanaan iklim masih menjadi tantangan besar. Untuk memenuhi komitmen dalam Enhanced dan Second NDC, Indonesia membutuhkan USD 757,6 miliar hingga 2035, sementara alokasi saat ini baru mencapai 3 persen APBN. Untuk itu, Pemerintah membuka kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk menghadirkan inovasi teknologi hijau yang mendukung transisi rendah karbon dan berketahanan iklim, serta dapat diterapkan pada skala nasional melalui Call for Proposal ITF. Inisiatif ini diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi teknologi hijau strategis dan mempercepat replikasi inovasi yang terbukti efektif. 

Pembaruan Kebijakan PBI 2.0 menjadi landasan ilmiah pelaksanaan agenda ketahanan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang fokus pada empat sektor prioritas, yakni kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Sementara itu, Kajian Awal Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun untuk memberikan gambaran mengenai dampak perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan penggenangan wilayah pesisir dan hilangnya pulau-pulau kecil sehingga mengakibatkan perpindahan penduduk.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mengedepankan sinergi antara pendanaan inovatif, perencanaan berbasis sains, dan kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. “Marilah kita jadikan momentum ini sebagai penguat tekad bersama untuk mendorong inovasi dan teknologi dalam memperkuat Indonesia terhadap perubahan iklim. Ini adalah komitmen bersama, bukan hanya komitmen untuk Indonesia, bukan hanya untuk generasi kita saja, tetapi komitmen untuk dunia,” tutup Menteri Rachmat Pambudy.

DSC03415

Indonesia Meluncurkan Program Business Matchmaking untuk Mengarahkan Investasi bagi Ekosistem Plastik Sirkular

by Press Release

Senin, 20 Oktober 2025

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara resmi meluncurkan Program Business Matchmaking untuk mempercepat transisi sektor plastik menuju model yang lebih berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Program ini merupakan bagian dari Proyek Plastics Circular Investment Initiative (PCII) yang didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI).

Agenda peluncuran ini dibuka dengan sambutan oleh Nizhar Marizi, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. “Ekonomi sirkular telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2029,sebagai bagian dari prioritas nasional yang kedua dalam rangka mencapai target-target ekonomi hijau nasional. Untuk mengakselerasi transisi menuju ekonomi sirkular,  sesuai dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular, kegiatan PCII dilaksanakan guna mengembangkan aspek investasi dan pendanaan inovatif yang berfokus pada optimalisasi  potensi sektor plastik daur ulang dan bioplastik di Indonesia. Ke depannya, diperlukan peningkatan kualitas bahan baku lokal, operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah, pengembangan inovasi pendanaan dan inisiatif fiskalnya, harmonisasi kebijakan antara Kementerian/Lembaga, serta pengembangan standardisasi produk ramah lingkungan. ”, tutur Pak Nizhar Marizi.

“Peserta program ini kami harapkan akan memperoleh pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk mengembangkan proyek inovatif yang dapat menjawab tantangan infrastruktur sektor plastik daur ulang dan bioplastik,  sesuai dengan regulasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor ini. Program ini merupakan upaya dukungan GGGI untuk memobilisasi investasi bagi ekosistem plastik sirkular,” ujar Vidya Fauzianti, GGGI Indonesia Deputy Country Representative.

Justin Wiganda, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dalam sambutannya juga menekankan, “Kami berkomitmen untuk memastikan ekosistem plastik Indonesia mampu bersaing di pasar global. ADUPI percaya akan banyak peluang dan pintu kemajuan yang terbuka melalui kolaborasi lintas pihak, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia.”

Selaras dengan ini, Inge Setyawati, Direktur PT Intera Lestari Polimer, menyampaikan, “Kami percaya, melalui Business Matchmaking Program ini, percepatan pertumbuhan industri bioplastik nasional dan pengembangan industri plastik berkelanjutan dapat semakin terwujud.”

Setelah peluncuran, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang  membahas mengenai Arah Kebijakan EPR di Indonesia dan Kesiapan Industri dan Peluang Investasi dalam Rangka Optimasi Potensi Plastik Daur Ulang dan Bioplastik di Indonesia. Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Eka Hilda dari Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup yang membahas Sosialisasi Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang MekanismePelaporan dan Rencana EPR ke depan serta Muhammad Abdul Aziz Ramdhani dari Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian yang memaparkan Standar Industri Hijau untuk Plastik dan Bioplastik dalam Rangka Persiapan Penerapan EPR dan Ekonomi Sirkular.

Photo 2

Indonesia-Inggris Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

by Press Release

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) yang didukung oleh Oxford Policy Management(OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menyelenggarakan Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029 di Jakarta, Jumat (17/10).

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mencapai target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan Net Zero Emissions 2060. Melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), pemerintah bersama mitra pembangunan mendorong integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui forum ini kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan juga ketahanan bangsa di masa depan. Sejak RPJMN 2020-2024, hingga diperkuat dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia telah menempatkan transisi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi utama menuju Indonesia Maju 2045,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.

Rangkaian dialog multipihak yang telah diselenggarakan di Sumatera Utara dan Maluku mewakili penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menuju pembangunan rendah karbon. Sumatera Utara menghadapi tantangan emisi tinggi, tetapi memiliki potensi besar dari energi terbarukan dan kawasan hutan. Sementara itu, Maluku dengan basis ekonomi kelautannya menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan yang solid akan mendukung PRKBI sebagai bagian dari blueprint pembangunan daerah.

Forum ini diharapkan dapat mewujudkan agenda pembangunan rendah karbon nasional dan implementasinya di daerah, didukung oleh konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. “Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim,” tutup Direktur Nizhar.

Photo 1

Teguhkan Komitmen Capai NZE, Maluku Terapkan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim

by Press Release

AMBON – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) yang didukung oleh Oxford Policy Management (OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar forum strategis yang mewadahi para pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama menuju transformasi rendah karbon di wilayah Kepulauan Maluku. “Dialog kebijakan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi PRKBI. Maluku memiliki posisi strategis sebagai provinsi kepulauan dengan potensi besar dalam energi baru terbarukan dan sumber daya kelautan. Melalui kolaborasi multipihak ini, kami optimis bahwa Maluku dapat menjadi model implementasi PRKBI yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam Dialog Kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI)” di Ambon, Maluku, Selasa (16/9).

Maluku dikenal sebagai lumbung ikan nasional dengan subsektor perikanan yang menyumbang 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi. Sekitar 87 persen penduduk Maluku bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan wilayah Maluku Tengah dan Seram sebagai pusat produksi unggulan. Sebagai bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 714, provinsi ini kaya akan sumber daya strategis bernilai ekonomi tinggi yang juga berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. Provinsi ini berkontribusi tinggi dalam penyerapan karbon dengan luas tutupan hutan seluas 3.077.900 hektare dan kekayaan ekosistem karbon biru (blue carbon) seluas 1.210.192 hektare yang mencakup ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Kegiatan yang berlangsung pada 15-16 September 2025 ini juga menjadi forum audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang membahas peran strategis lembaga legislatif daerah dalam mendukung transformasi rendah karbon, yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Provincial Context Assessment for LCDI, implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kerangka kebijakan yang terbatas hingga partisipasi pemangku kepentingan yang belum optimal. Namun, hal ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat fondasi, tata kelola, dan kapasitas, sehingga PRK dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dialog ini diharapkan dapat menjalin sinergi multipihak, terutama pelaku usaha, masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan masyarakat adat, serta tokoh agama dalam mendorong percepatan PRKBI di Maluku. “Integrasi agenda PRKBI dalam perencanaan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Maluku dengan target pengurangan emisi 60,93% pada 2030 dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam mencapai target Net Zero Emissions 2060 yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.

_1080938

Perkuat Kolaborasi Multipihak, Sumatera Utara Dorong Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim

by Press Release

Medan 28 Agustus 2025 – Dialog kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)” mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi, akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk memperkuat komitmen bersama menuju transformasi pembangunan hijau. Forum yang digelar pada 27–28 Agustus 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi program Low Carbon Development Initiative (LCDI), kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

“Transisi menuju pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai tanpa dukungan politik, kebijakan yang tepat, dan partisipasi multipihak. Karena itu, DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan harus bergerak bersama agar agenda PRKBI dapat benar-benar diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.

Rangkaian kegiatan penguatan kolaborasi diawali audiensi dengan DPRD Sumatera Utara pada 27 Agustus 2025 yang menekankan pentingnya peran legislatif dalam memperkuat agenda PRKBI di tingkat daerah. Tanpa komitmen politik dari parlemen daerah, transformasi rendah karbon sulit terwujud secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi erat antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan penting bagi percepatan pembangunan hijau di Sumatera Utara.

“Dialog ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi panggung kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim, lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. DPRD Sumut siap menjalankan tiga fungsi utama, regulating, budgeting, dan controlling untuk mendorong transformasi pembangunan rendah karbon berketahanan iklim yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan,” ujar Dr. Sutarto, M.Si, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara.

“Integrasi agenda rendah karbon dalam perencanaan daerah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Dengan memasukkan prinsip PRKBI ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi dampak risiko iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau,” jelas Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas.

“Melalui forum kebijakan ini, saya berharap lahir rekomendasi kebijakan yang nantinya menjadi program dan kegiatan yang diimplementasikan bersama dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk akselerasi pembangunan rendah karbon,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumut.

Rangkaian dialog kebijakan tersebut diakhiri dengan penghimpunan masukan peserta yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah. Hasil ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh INFID selaku mitra LCDI untuk memperkuat implementasi PRKBI di Sumatera Utara, sejalan dengan target nasional penurunan emisi GRK sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Emisi Nol Bersih pada 2060.

_1090003
Photo 5
WhatsApp Image 2024-12-23 at 10.15.15

Bersama Lima Lembaga PBB, Bappenas Berkomitmen Percepat Transformasi Ekonomi Hijau untuk Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan lima agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program Partnership for Actions on Green Economy (PAGE) menggelar Dialog Nasional “Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau”. Dialog ini menandai berakhirnya fase pertama Program PAGE 2019-2024 sekaligus membuka fase kedua yang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan.  Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Transformasi ekonomi hijau adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui Program PAGE selama lima tahun terakhir, Indonesia tidak hanya mencapai hasil yang luar biasa dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau, tetapi juga mempersiapkan langkah strategis untuk fase kedua guna mencapai target Net Zero Emissions pada 2060,” papar Wamen Febrian, Selasa (3/12). 

Sebagai hasil kolaborasi bersama dengan UNEP, ILO, UNIDO, UNITAR, dan UNDP, program PAGE telah memberikan kontribusi signifikan, termasuk peluncuran Indeks Ekonomi Hijau pertama di Indonesia, Peta Jalan Ekonomi Sirkular, serta Rencana Aksi Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Regional. “Saat Indonesia melangkah ke fase kedua program PAGE, penting untuk memperkecil gap dalam investasi hijau dan mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif. Bersama, kita dapat mempercepat implementasi proyek berkelanjutan dan memastikan ekonomi hijau mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” jelas Chair of PAGE Management Board Steven Stone dalam sambutannya.

Dialog nasional ini menegaskan konsep kolaborasi pentahelix sebagai kunci mendorong pembangunan inklusif, dan berkelanjutan. Wamen Febrian optimistis kerja sama ini adalah jalan terbaik untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau, dan bentuk komitmen Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. “Pelaksanaan PAGE Fase 2 menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pendekatan berbasis ekonomi sirkular dan keuangan berkelanjutan,” pungkas Wamen Febrian.

WhatsApp Image 2024-08-15 at 11.16.53_fa2be119

Peluncuran IBSAP 2025-2045: Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin meluncurkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wakil Presiden, Kamis (8/8). Dokumen IBSAP 2025-2045 disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat. Dokumen IBSAP 2025-2045 menjadi panduan strategis dalam mengelola keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan yang juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan pemanfaatan keanekaragaman hayati bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan, melainkan juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan, disertai standar-standar keberlanjutan, serta penggunaan inovasi dan teknologi. “Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan secara holistik, mencakup ekosistem daratan dan perairan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Dokumen IBSAP 2025-2045 memiliki tiga tujuan utama, yaitu: kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik; pemanfaatan yang berkelanjutan; dan pelaksanaan yang dapat mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam dokumen IBSAP 2025-2045 juga telah ditetapkan ukuran yang jelas untuk menilai capaian setiap tujuan dan target. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan IBSAP 2025-2045 selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. “IBSAP merupakan dokumen strategis yang penting sebagai arahan kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati menuju Visi Indonesia Emas 2045, dan sudah melalui proses penyelarasan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” papar Menteri Suharso.

Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2023, kawasan yang dilindungi di daratan telah mencapai 26,7 persen dan di perairan mencapai 8,9 persen, dengan target 30 persen pada 2045. “Dengan peluncuran  strategi dan rencana aksi IBSAP 2025-2045, akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Wapres RI Ma’ruf Amin.

Akselerasi Ekosistem Ekonomi Sirkular Indonesia, Bappenas Gelar Green Economy Expo

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity, yang berlangsung 3-5 Juli 2024, di Jakarta Convention Center. Dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Rabu (3/7), Green Economy Expo menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau. Menteri Suharso menegaskan komitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.

“Indonesia terus mempertahankan kualitas lingkungan, mengingat posisi kita sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan sumber daya alam melimpah. Indeks kualitas lingkungan hidup terus meningkat, mencapai 72,53 poin pada 2023,” ungkap Menteri Suharso. Menteri Airlangga juga menambahkan potensi kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi hijau. “Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau akan fokus pada penciptaan investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan yang lebih berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,” jelas Menteri Airlangga.

Transformasi Ekonomi Hijau merupakan komitmen Pemerintah Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan. Ekonomi hijau akan menjadi pendorong transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam acara yang juga dihadiri beberapa perwakilan duta besar negara sahabat dan lembaga internasional ini, Menteri Suharso juga meluncurkan dua dokumen penting, yaitu: Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia, serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

“Jika diterapkan dengan serius di lima sektor prioritas (pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil), ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat tinggi pada pembangunan kita. Contohnya, ekonomi sirkular meningkatkan PDB Indonesia kisaran Rp 593 hingga 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga pada 2030 dengan 75 persen dari total pekerjaan merupakan tenaga kerja perempuan, mengurangi timbulan limbah 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030, juga berkontribusi menurunkan emisi GRK 126 juta ton CO2,” tegas Menteri Suharso.

Menutup pembukaan Green Economy expo hari ini, Menteri Suharso juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak, dan berharap acara ini menjadi melting point gagasan dan perumusan solusi berbagai persoalan pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari ekonomi hijau, sebagai akselerator perubahan,” pungkas Menteri Suharso.

GAP08222

Bappenas dan Pemerintah Jerman Rekomendasikan Reformasi Pengelolaan Sampah

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ melakukan Dialog Reformasi Pengelolaan Sampah untuk menyampaikan langkah prioritas perbaikan pengelolaan sampah yang perlu dijalankan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sampah. “Pengelolaan sampah ini sudah menjadi dua agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini, yaitu dalam Prioritas Nasional 5 dan 6. Ke depannya, Reformasi Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini juga akan menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas atau game changer di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,” kata Deputi Vivi, Selasa (30/1).

Terdapat enam faktor pengungkit reformasi pengelolaan sampah, yaitu perencanaan berkualitas, data persampahan aktual dan akurat, kapasitas pemangku kepentingan, kelembagaan pengelolaan sampah inklusif, pendanaan kuat, dan binding mechanism. Enam faktor pengungkit dirumuskan berdasarkan analisis dan upaya perbaikan di tingkat nasional dan daerah yang telah dilaksanakan dalam Proyek Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah (ERiC DKTI). Proyek kerja sama Indonesia-Jerman yang dimulai sejak 2020 ini didukung komite pengarah K/L, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat aspek non teknis persampahan, mulai dari perencanaan, pendanaan, kelembagaan, hingga pengelolaan data.

Fokus intervensi proyek kerja sama adalah di 6 kabupaten/kota pilot, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Beberapa hasil yang telah dihasilkan selama proyek berlangsung adalah enam laporan analisis rekomendasi kebijakan, tiga peraturan daerah tentang penyesuaian angka retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, dan Kota Cirebon, pendampingan pemilahan sampah di lebih dari 558 kepala keluarga di 6 kabupaten/kota pilot, pembangunan Kalkulator Digital Perhitungan Biaya Retribusi Pengelolaan Sampah, serta penguatan interoperabilitas data persampahan lintas K/L.

Acara Dialog Reformasi Pengelolaan Sampah ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Jerman, salah satunya Deputy Head of Mission of the German Embassy to Indonesia Thomas Graf. “Pemerintah Jerman mengapresiasi dan akan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mereformasi pengelolaan sampah. Semoga rekomendasi yang dihasilkan dari proyek ini dapat segera diimplementasikan sehingga pengelolaan sampah di Indonesia dapat lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkap Thomas.

3S4A8778

Jaring Isu Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas Gelar Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2025-2029

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Konsultasi Publik dan Penjaringan Isu sebagai bagian proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan KLHS penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, dan menjadi integral dari perencanaan dan implementasi pembangunan. “Kita tidak bisa melupakan isu lingkungan dalam konteks pembangunan ke depan di dalam RPJMN 2025-2029. Tadinya isu lingkungan tidak ada dalam perencanaan pembangunan, tapi sekarang menjadi bagian utuh dalam perencanaan pembangunan,” ujar Medrilzam, Selasa (12/12). Sebagai bagian penting RPJMN 2025-2029, KLHS bertujuan agar perencanaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya keluar dari middle income trap dan penurunan emisi gas rumah kaca untuk net zero emission.

Penyusunan KLHS RPJMN 2025-2029 terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama, penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang melibatkan identifikasi dan penilaian isu kritis. Tahap kedua, pengembangan model untuk memahami dan memprediksi dampak berbagai kebijakan dan strategi pembangunan, guna merumuskan dan mengevaluasi skenario pembangunan. Tahap ketiga, kajian pengaruh kebijakan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir, penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan jangka panjang berdasarkan hasil penjaringan isu, pengembangan model, dan kajian pengaruh kebijakan. “Kami sangat concern pada penyusunan RPJMN 2025-2029, karena ini menjadi tatakan awal dari RPJPN 2025-2045 dalam rangka mencapai Indonesia Emas. Inilah penentu bagaimana nantinya kita membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan, sehingga bisa mencapai sasaran yang ditetapkan untuk Indonesia 2045,” ungkap Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kementerian PPN/Bappenas Ika Widyawati.

Di penghujung acara, Direktur Medrilzam mengatakan konsultasi publik terkait KLHS tidak cukup hanya dengan menjaring isu. Ke depannya, perlu perluasan survei, pemetaan akar masalah, implikasi, distorsi hingga proyeksi di masa yang akan datang sehingga perencanaan dapat lebih komprehensif dan dinamis. “KLHS dengan RPJMN 2025-2029 akan terus kait mengait, sehingga kita betul-betul bisa mengawal perencanaan pembangunan lebih baik di masa mendatang,” pungkas Medrilzam.