Posts in category: Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme Indonesia dan didukung Pemerintah Kerajaan Denmark meluncurkan “The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia”. Buku tersebut menjadi bagian dari langkah awal penyusunan Peta Jalan Kebijakan Ekonomi Sirkular di Indonesia, dalam konteks Pembangunan Rendah Karbon, menuju ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan ekonomi sirkular sebagai model ekonomi yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi.

Ekonomi sirkular tak hanya mengenai pengelolaan limbah melalui praktik daur ulang, tetapi juga tentang efisiensi sumber daya, mencakup serangkaian intervensi di seluruh rantai pasok. Oleh karena itu, ekonomi sirkular diharapkan dapat menggantikan ekonomi linear yang menggunakan cara ‘ambil-pakai-buang’ yang tidak berkelanjutan untuk jangka panjang. “Kami ingin memulai gerakan ekonomi sirkular untuk pembangunan Indonesia ke depan, dimulai dengan pemahaman yang sama di antara kita semua, dimulai dari kementerian/lembaga, perwakilan usaha, media. Harapannya, saat kita mengatakan ekonomi sirkular, yang dibahas itu sama. Kami sudah melakukan studi di Bandung dengan UNDP dan Denmark, kalau ekonomi sirkular diimplementasikan, memiliki manfaat sangat banyak bagi Indonesia,” tutur Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam saat peluncuran buku di Jakarta, Kamis (18/8).

Buku ini memuat inisiatif penerapan konsep ekonomi sirkular dari 36 inisiator pada berbagai sektor dan aktor seperti pemerintah, pelaku usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. Secara akumulatif, manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperoleh dari 36 inisiatif ini antara lain penghematan biaya operasional lebih dari Rp431,9 miliar, penciptaan lapangan pekerjaan bagi 14.270 pekerja, pengurangan emisi lebih dari 1,4 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e), penghematan energi lebih dari 4,8 juta megawatt hour, penurunan konsumsi air lebih dari 252 ribu miliar meter kubik, dan pengurangan sampah lebih dari 827 ribu ton.

Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia difokuskan pada lima sektor, yakni sektor makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan sektor elektronik, yang berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar Rp593-638 triliun pada 2030, menciptakan penghematan rumah tangga tahunan hampir 9 persen dari anggaran, setara dengan Rp 4,9 juta atau USD 344 per tahun, dan menciptakan 4,4 juta pekerjaan dengan 75 persen di antaranya diperuntukkan bagi perempuan. Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia juga dapat mengurangi emisi CO2e sebesar 126 juta ton dan penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik di 2030.

Jakarta, 18 Agustus 2022

Parulian Silalahi                                                                        

Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan

Kementerian PPN/Bappenas

humas@bappenas.go.id

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index (GEI) pertama di Indonesia pada 3^rd G20 Development Working Group (DWG) Side Event: “Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy” di Bali, Selasa (9/8). Indeks Ekonomi Hijau menjadi alat ukur tangible, representatif, dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi ekonomi merupakan ‘game-changers’ pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, sekaligus upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, sesuai Visi Indonesia 2045.

“Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia,” ungkap Menteri Suharso. Indeks Ekonomi Hijau juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mempercepat penerapan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, sebagai tulang punggung dalam proses transisi menuju Ekonomi Hijau. Indonesia mengusung sinergi keberlanjutan dalam pembangunan sekaligus menciptakan peluang signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), target Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan visi “Living Harmony with Nature” pada 2050.

Laporan Indeks Ekonomi Hijau menyebutkan, upaya transisi menuju Ekonomi Hijau dapat memberikan beragam manfaat bagi Indonesia, di antaranya pertumbuhan PDB rata-rata di angka 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050, 87-96 miliar ton emisi Gas Rumah Kaca yang diselamatkan pada rentang 2021-2060, hingga 68 persen penurunan intensitas emisi di 2045, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) lebih tinggi di rentang 25-34 persen, setara USD 13.890-14.975 per kapita pada 2045. Selain itu, ekonomi hijau juga menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja di sektor green jobs pada 2030 yang tersebar di sektor energi, kendaraan elektronik, restorasi lahan, dan sektor limbah. Di sektor lingkungan, 40.000 jiwa terselamatkan dari pengurangan polusi udara di 2045, restorasi jasa ekosistem bernilai USD 4,75 triliun per tahun pada 2060, 3,2 juta hektar hutan primer terlindungi pada 2060, penambahan tutupan hutan 4,1 juta hektar pada 2060, peningkatan luas hutan mangrove menjadi 3,6 juta hektar pada 2060, dan peningkatan ketahanan iklim perekonomian.

Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. “Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Untuk itu, peningkatan indeks secara berkesinambungan tentu akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini. Ke depannya, pemerintah akan menjadikan Indeks Ekonomi Hijau sebagai salah satu sasaran makro pembangunan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang berikutnya,” jelas Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Peluncuran Indeks Ekonomi Hijau menjadi bukti komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Sebagai focal point dari G20 Development Working Group, Bappenas telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menerapkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon ke dalam pemulihan ekonomi hijau, sebuah contoh luar biasa yang sejalan dengan tema Kepresidenan G20 2022, ‘Recover Together, Recover Stronger’,” ujar Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins.

Peluncuran Indeks Ekonomi Hijau yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office, Germany’s Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Actions, United Nations Partnership for Action on Green Economy, WRI Indonesia, GIZ, dan GGGI. “Saya percaya, acara hari ini dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam upaya transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau, yang sangat dibutuhkan, terlebih di masa pemulihan pascapandemi Covid-19,” urai Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste Ina Lepel.

Tentang Development Working Group

Development Working Group (DWG) merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS). DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global. 

Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu (1) Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM,  Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon; (2) Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; (3) Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.

Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1^st  DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2^nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hybrid. Agenda ketiga, 3^rd Development Working Group Meeting diagendakan berlangsung di Bali pada 10-12 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada 7-9 September 2022.

Bali, 9 Agustus 2022

Parulian Silalahi

Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan TU Pimpinan

Kementerian PPN/Bappenas

humas@bappenas.go.id

JAKARTA –  Kementerian PPN/Bappenas melalui inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menjawab tantangan penanganan persoalan perubahan iklim agar penurunan emisi gas rumah kaca sejalan dengan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan lain seperti pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Di bawah kebijakan PRK, pemerintah memobilisasi sumber daya dan menggerakkan elemen pusat, daerah dan lintas sektor untuk membuat rencana aksi serta mengimplementasikan aksi-aksi nyata pembangunan rendah karbon.

Mengacu pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan kementerian teknis lainnya telah menyusun mekanisme pemantauan kegiatan penanganan perubahan iklim. Dimulai pada tahun 2012, proses yang dilakukan secara kontinyu, transparan dan partisipatif ini melahirkan sebuah portal Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) yang bernama Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA). AKSARA diresmikan pada tahun 2019 sebagai portal terintegrasi yang membantu Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030.

AKSARA merupakan platform untuk mencatat pelaksanaan rendah karbon (PRK) dan ketahanan iklim (PBI) secara transparan, akurat, komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. AKSARA bertujuan untuk: (1) Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan, dan partisipatif tentang aksi LCDI di Indonesia, (2) Menyediakan sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan pencapaian aksi LCDI kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia, (3) Mendukung kredibilitas dan transparansi pelaporan pencapaian penurunan emisi rumah kaca dan pembangunan rendah karbon di Indonesia kepada masyarakat internasional; dan (4) Menyediakan data terkini untuk proses evaluasi dan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon yang lebih baik di masa depan.

Proses PEP yang dilakukan melalui sistem AKSARA ini dilakukan pada tataran nasional (kementerian/lembaga) dan daerah di 34 provinsi. AKSARA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) khususnya Prioritas Nasional 6 (PN6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim khususnya (1) Program Prioritas 2 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan (2) Program Prioritas 3 : Pembangunan Rendah Karbon.

“Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan akan berdampak pada produktivitas dan keberlangsungan hidup, ini merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang paling dirasakan,” jelas Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. Lebih lanjut, Medrilzam memaparkan AKSARA hadir sebagai alat bantu dan wadah/platform perekaman aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi.

Dari hasil pelaporan yang dilakukan kementerian/lembaga dan 34 provinsi mulai tahun 2010 – 2020, tercatat 20.209 aksi PRK yang sudah dilaporkan melalui AKSARA. Dari pelaporan tahun 2020, nilai capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 24,13% terhadap baseline tahun 2020. Sedangkan untuk nilai capaian penurunan intensitas emisi GRK tercatat sebesar 25,37% terhadap baseline tahun 2020.

AKSARA membantu proses perekaman aksi dan perhitungan nilai pengurangan kerugian ekonomi sebagai hasil implementasi aksi PBI, secara otomatis berdasarkan metodologi yang telah disepakati nasional. Dari hasil pelaporan Tahun 2020 pada aplikasi AKSARA, aksi PBI di Indonesia mampu mengurangi kerugian ekonomi sebesar 33,96 triliun rupiah dari target 52,91 triliun rupiah atau sebesar 64,18%. Capaian pengurangan potensi kerugian tersebut merupakan total pencapaian dari empat (4) sektor PBI yaitu Kelautan dan Pesisir sebesar Rp 18,31T, Sektor Air sebesar Rp 0,75T, Sektor Pertanian sebesar Rp 8,38T, dan Sektor Kesehatan sebesar Rp 0,39T.

Sebagai bentuk apresiasi kepada 34 provinsi, Kementerian PPN/Bappenas memberikan penghargaan provinsi terbaik dalam pelaporan aksi  Pembangunan Rendah Karbon (PRK) kepada tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Bappenas menetapkan empat kriteria penilaian yaitu : 1) Konsistensi pelaporan aksi Pembangunan Rendah Karbon Daerah pada setiap sektor mulai tahun 2010 – 2020; 2) Pelibatan kabupaten/kota dalam pelaporan aksi; 3) Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMD; dan 4) Jumlah penurunan emisi.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian LCDI Week 2021 di hari keempat, 14 Oktober 2021, webinar bertema “A Journey of AKSARA” yang menceritakan proses transformasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP) hingga menjadi AKSARA aksi Pembangunan Rendah Karbon yang dirintis Bappenas sejak tahun 2013 hingga saat ini. Webinar dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Tujuan webinar ini untuk memberikan informasi kepada peserta tentang pengembangan aplikasi pemantauan pembangunan rendah karbon dan aksi ketahanan iklim, terkait dengan upaya untuk mendukung dalam membangun masa depan berkelanjutan yang lebih baik menuju ekonomi hijau.

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menyatakan sejak 14 Februari 2019 Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melakukan integrasi perencanaan daerah menuju perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Pada tahun 2020 Jawa Tengah, melaporkan 2205 aksi PRK yang berpotensi menurunkan emisi sebesar 10,47 juta ton CO₂ ekuivalen. Ganjar mengakui, monitoring aksi PRK sangat terbantu dengan adanya aplikasi AKSARA serta partisipasi aktif kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.

“Untuk keberlanjutannya, kami meyakini ini adalah kerja panjang pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka kami siap mengintegrasikan RPJMD dengan PRK. Selain itu karena ini menyangkut hajat orang banyak, dunia industri juga kami ajak rembugan agar sama-sama memiliki satu tujuan, bahwa saat ini pembangunan yang kita lakukan harus berorientasi rendah karbon. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah dalam gerakan merawat bumi dan menjaga alam ini,” papar Ganjar Pranowo. Sejalan dengan itu, Medrilzam menambahkan “Ke depan, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan perlu pelibatan multi-pihak mulai dari pemerintah, swasta, NGO, filantropi, hingga masyarakat yang bersinergis dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia”.

JAKARTA – Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia mengalami stagnasi secara historis. Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati akibat berkurangnya jumlah luasan hutan berdampak pada penurunan luas habitat ideal dari spesies target terancam punah serta peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat berdampak pada penurunan PDB dalam jangka panjang seiring dengan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut menjadi tantangan dan isu lingkungan ketika pembangunan berjalan secara business as usual. Paparan tersebut disampaikan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ Bappenas Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D pada diskusi daring bertema Low Carbon Development Initiative yang diadakan oleh Alumni Chevening Indonesia.

Lebih lanjut, Medrilzam menguraikan berdasarkan studi Bappenas, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga mencapai 544 triliun pada periode 2020–2024 akibat dampak perubahan iklim, jika tidak dilakukan intervensi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim termasuk kerugian akibat kerusakan kapal, kenaikan muka air laut, menurunnya ketersediaan air, menurunnya produksi padi dan peningkatan potensi penyakit (antara lain demam berdarah). Studi Bappenas menunjukkan bahwa kebijakan  ketahanan iklim pada 4 sektor prioritas (air, kesehatan, kelautan perikanan, dan pertanian) berpotensi menurunkan risiko kehilangan PDB hingga 50,4% pada tahun 2024.

Pemerintah mengambil langkah terobosan melalui Pembangunan Rendah Karbon dan ketahanan iklim yaitu kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca dan sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan dan mengurangi nilai potensi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim meminimalisir trade-off antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penyusunan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim dilakukan melalui pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial). Terobosan ini tertuang dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan alumni Chevening ini, Medrilzam menegaskan Mandat Article 3.4 UNFCCC bahwa kebijakan penanggulangan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan. “Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan,” jelas Medrilzam.

Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 menimbulkan kompleksitas baru dalam pembangunan, oleh karena itu dilakukan penyesuaian skenario kebijakan pembangunan untuk merespon Pandemi COVID-19.

Salah satu strategi transformasi ekonomi adalah melalui ekonomi hijau dan Pembangunan Rendah Karbon untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial bersamaan dengan menjaga kualitas lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi, melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), pegeseran produktivitas antarsektor juga dibutuhkan agar Indonesia bisa lepas dari Middle Income Trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Bappenas didukung oleh pemerintah Inggris dan mitra pembangunan lain melakukan berbagai voluntary study untuk mendukung pencapaian Ekonomi Hijau, diantaranya Studi Penerapan Ekonomi Sirkular dan Studi Food Loss and Waste (FLW). Manfaat dari dari Ekonomi Sirkular dapat meningkatkan PDB pada kisaran Rp 593 – Rp 638 triliun pada tahun 2030. Penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau baru hingga tahun 2030, mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52% dibandingkan business as usual pada tahun 2030 dan berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 126 juta ton CO2.