DSC00589

Indonesia-Inggris Bentuk Dana Inovasi dan Teknologi, Perkuat Solusi Berketahanan Iklim Lintas Sektor

by Press Release

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen bertransformasi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim sebagai upaya menghadapi krisis iklim melalui peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF), serta Pembaruan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2.0 dan Kajian Awal Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta, Selasa (2/12). “Apa yang kita lakukan hari ini merupakan penegasan arah besar pembangunan nasional Indonesia ke depan. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus mempercepat langkah, karena setiap keterlambatan akan dibayar dengan biaya sosial dan ekonomi yang semakin besar,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam acara yang turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

ITF merupakan instrumen pembiayaan katalis untuk mengurangi risiko investasi hijau sekaligus mendorong inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berketahanan iklim, sebagai hasil kerja sama strategis Indonesia-Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) di bawah Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Fase Kedua, dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan dukungan teknis Oxford Policy Management (OPML). Indonesia menempatkan ekonomi hijau sebagai penggerak utama pembangunan, dengan target pertumbuhan 5–8 persen. Namun, kebutuhan pendanaan iklim masih menjadi tantangan besar. Untuk memenuhi komitmen dalam Enhanced dan Second NDC, Indonesia membutuhkan USD 757,6 miliar hingga 2035, sementara alokasi saat ini baru mencapai 3 persen APBN. Untuk itu, Pemerintah membuka kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk menghadirkan inovasi teknologi hijau yang mendukung transisi rendah karbon dan berketahanan iklim, serta dapat diterapkan pada skala nasional melalui Call for Proposal ITF. Inisiatif ini diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi teknologi hijau strategis dan mempercepat replikasi inovasi yang terbukti efektif. 

Pembaruan Kebijakan PBI 2.0 menjadi landasan ilmiah pelaksanaan agenda ketahanan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang fokus pada empat sektor prioritas, yakni kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Sementara itu, Kajian Awal Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun untuk memberikan gambaran mengenai dampak perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan penggenangan wilayah pesisir dan hilangnya pulau-pulau kecil sehingga mengakibatkan perpindahan penduduk.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mengedepankan sinergi antara pendanaan inovatif, perencanaan berbasis sains, dan kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. “Marilah kita jadikan momentum ini sebagai penguat tekad bersama untuk mendorong inovasi dan teknologi dalam memperkuat Indonesia terhadap perubahan iklim. Ini adalah komitmen bersama, bukan hanya komitmen untuk Indonesia, bukan hanya untuk generasi kita saja, tetapi komitmen untuk dunia,” tutup Menteri Rachmat Pambudy.

DSC03044

InTex Indonesia Project Officially Launched, Accelerating Transition Toward Circular Economy in Textile Sector

by News

The Indonesia Government through the Ministry of National Development Planning/Bappenas, officially launched the InTex Indonesia Project, an initiative that aims to accelerate the transition toward a circular textile system, on Thursday (5/11). The project, which will run from 2025 to 2027, is a collaborative effort with the United Nations Environment Programme (UNEP) funded by the Danish Government. The project aims to provide training for 200 individuals (with a minimum of 40% women), involving approximately 50 textile industry companies, as well as capacity building for 60 policymakers in policy formulation to establish a circular textile sector.

The textile sector is one of Indonesia’s priority sectors for circular economy implementation, with policy interventions outlined in the Circular Economy Roadmap and Action Plan, which have been integrated into the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN).  Five priority sectors were selected based on their contribution to national GDP—through economic growth and job creation—their circularity potential, and the level of stakeholder support. In Indonesia, there are approximately 13,000 medium and large textile companies, as well as 25 million out of 60 million MSMEs engaged in micro-scale textile activities. 

Efforts to implement a circular economy in the textile sector face significant challenges, including high energy consumption, the use of hazardous chemicals, and large volumes of production and post-consumer waste. The Director of Environmental Affairs at the Ministry of National Development Planning/Bappenas, Nizhar Marizi, stated that the launch of InTex Indonesia marks an important momentum to strengthen circular economy implementation in the textile sector. Collaboration between the government, international partners, and industry players will contribute  to promoting more efficient production practices, reducing waste, and enhancing the competitiveness of Indonesia’s textile industry. He also emphasized the importance of focusing on MSMEs, which contribute around 61.9% of national GDP and 97% of total employment.

The InTex Indonesia Project is implemented by a consortium comprising the Resilience Development Initiative (RDI), the National Research and Innovation Agency (BRIN), and James Cook University. The project focuses on developing industry support—particularly for small and medium enterprises—in adopting circular economy practices through LCA application, eco-design, and sustainable production strategies. InTex Indonesia is also designed to strengthen evidence-based policymaking through training, workshops, and facilitation of inter-ministerial and institutional coordination.

InTex Indonesia activities will be carried out across six regions with high textile industry concentration: Jakarta and surrounding areas (including Cikarang), Purwakarta (including Majalaya), Bandung, Semarang, Solo, and Surabaya (including Sidoarjo). These locations were selected to reflect the diverse characteristics of Indonesia’s textile industry and are expected to serve as models for nationwide implementation. Moving forward, InTex will collaborate with relevant ministries, agencies, and stakeholders to support MSME capacity-building and advance textile circularity in Indonesia. 

25082025_PIB_Forum Nasional_-141

Bappenas Dorong Integrasi Aksi Iklim Nasional dan Daerah pada Pekan Iklim Bali 2025

by News

Denpasar, 25 Agustus 2025 – Kementerian PPN/Bappenas menegaskan kembali komitmennya dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam Forum Nasional Iklim pada Pekan Iklim Bali 2025 yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Acara yang berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 ini menjadi forum strategis untuk membahas peran pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, hadir sebagai main panel speaker. Dalam paparannya, Deputi Teguh menekankan pentingnya kepemimpinan daerah dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). “UNFCCC telah mengingatkan bahwa adaptasi dan mitigasi adalah hak sekaligus tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, indikator penurunan intensitas emisi GRK yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 harus diturunkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Deputi Teguh juga menyoroti bahwa tujuh provinsi saat ini telah menggunakan AKSARA, platform perencanaan aksi iklim terintegrasi, untuk menghitung dan melaporkan upaya pengurangan emisi. Ia menambahkan bahwa skema seperti ecological fiscal transfer, yang telah diadopsi oleh 38 pemerintah daerah, menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembiayaan pembangunan ramah lingkungan.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, tampil dalam sesi tematik mengenai strategi penganggaran adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan bahwa upaya adaptasi membutuhkan langkah yang lebih kompleks dibanding mitigasi, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. “Perubahan iklim sudah nyata terlihat, dari kenaikan permukaan laut di pesisir Demak hingga peningkatan kasus penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD). Oleh karena itu, penganggaran adaptasi perlu lebih terintegrasi sebagai Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” jelasnya. Ia juga menegaskan perlunya memperkuat sistem tagging, verifikasi, dan validasi agar aksi adaptasi benar-benar tercermin dalam perencanaan dan anggaran. Terakhir, Direktur Nizhar juga mengumumkan rencana pembentukan Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim sebagai ruang pembelajaran upaya adaptasi di sektor pesisir yang bisa direplikasi ke wilayah lain. Pekan Iklim Bali 2025 menghadirkan beragam tokoh nasional dan daerah, termasuk Gubernur Sumatera, Mahyeldi Ansharullah  Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah NTT, Flouri Rita Wuisa. Forum ini menekankan peran kearifan lokal, ekonomi kerakyatan, dan energi terbarukan daerah sebagai pilar transisi menuju emisi nol bersih.

Melalui partisipasi aktifnya, Bappenas menegaskan komitmen untuk menjembatani keselarasan antara kebijakan pengelolaan perubahan iklim di tingkat nasional dan aksi daerah Sinergi ini diharapkan mempercepat transformasi menuju Indonesia yang tangguh, rendah karbon, dan berdaya saing global.

DSC03415

Indonesia Meluncurkan Program Business Matchmaking untuk Mengarahkan Investasi bagi Ekosistem Plastik Sirkular

by Press Release

Senin, 20 Oktober 2025

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara resmi meluncurkan Program Business Matchmaking untuk mempercepat transisi sektor plastik menuju model yang lebih berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Program ini merupakan bagian dari Proyek Plastics Circular Investment Initiative (PCII) yang didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI).

Agenda peluncuran ini dibuka dengan sambutan oleh Nizhar Marizi, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. “Ekonomi sirkular telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2029,sebagai bagian dari prioritas nasional yang kedua dalam rangka mencapai target-target ekonomi hijau nasional. Untuk mengakselerasi transisi menuju ekonomi sirkular,  sesuai dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular, kegiatan PCII dilaksanakan guna mengembangkan aspek investasi dan pendanaan inovatif yang berfokus pada optimalisasi  potensi sektor plastik daur ulang dan bioplastik di Indonesia. Ke depannya, diperlukan peningkatan kualitas bahan baku lokal, operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah, pengembangan inovasi pendanaan dan inisiatif fiskalnya, harmonisasi kebijakan antara Kementerian/Lembaga, serta pengembangan standardisasi produk ramah lingkungan. ”, tutur Pak Nizhar Marizi.

“Peserta program ini kami harapkan akan memperoleh pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk mengembangkan proyek inovatif yang dapat menjawab tantangan infrastruktur sektor plastik daur ulang dan bioplastik,  sesuai dengan regulasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor ini. Program ini merupakan upaya dukungan GGGI untuk memobilisasi investasi bagi ekosistem plastik sirkular,” ujar Vidya Fauzianti, GGGI Indonesia Deputy Country Representative.

Justin Wiganda, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dalam sambutannya juga menekankan, “Kami berkomitmen untuk memastikan ekosistem plastik Indonesia mampu bersaing di pasar global. ADUPI percaya akan banyak peluang dan pintu kemajuan yang terbuka melalui kolaborasi lintas pihak, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia.”

Selaras dengan ini, Inge Setyawati, Direktur PT Intera Lestari Polimer, menyampaikan, “Kami percaya, melalui Business Matchmaking Program ini, percepatan pertumbuhan industri bioplastik nasional dan pengembangan industri plastik berkelanjutan dapat semakin terwujud.”

Setelah peluncuran, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang  membahas mengenai Arah Kebijakan EPR di Indonesia dan Kesiapan Industri dan Peluang Investasi dalam Rangka Optimasi Potensi Plastik Daur Ulang dan Bioplastik di Indonesia. Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Eka Hilda dari Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup yang membahas Sosialisasi Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang MekanismePelaporan dan Rencana EPR ke depan serta Muhammad Abdul Aziz Ramdhani dari Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian yang memaparkan Standar Industri Hijau untuk Plastik dan Bioplastik dalam Rangka Persiapan Penerapan EPR dan Ekonomi Sirkular.

3S4A5413-2

Bappenas Luncurkan PAGE Indonesia Fase 2: Akselerasi Ekonomi Sirkular Menuju Pembangunan Hijau

by News

Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase 2 dengan tema “Accelerating Circular Economy Implementation through Climate & Finance Pathways” pada Rabu (8/10). Program ini merupakan kelanjutan dari PAGE Fase 1 yang telah berlangsung pada tahun 2018-2024. PAGE Fase 2 merupakan kerja sama  lima lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  yang tergabung dalam Partnership for Action on Green Economy (PAGE), yaitu UNDP, UNEP, ILO, UNIDO, dan UNITAR.

 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi sirkular untuk mendukung pertumbuhan hijau dan ketahanan iklim nasional. “Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing industri nasional.”

 

Dalam PAGE Fase 2, intervensi kelima lembaga PBB aliansi PAGE akan berfokus pada percepatan operasionalisasi kebijakan ekonomi sirkular melalui integrasi dengan kebijakan iklim, peningkatan kapasitas untuk tenaga kerja hijau di sektor elektronik dan konstruksi, penguatan kesiapan industri konstruksi dan elektronik untuk menerapkan ekonomi sirkular, penguatan edukasi implementasi ekonomi sirkular di masyarakat dengan pelibatan institusi pendidikan, , serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular.

 

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Ekonomi Sirkular 2025-2045 sendiri telah dirilis pada bulan Juli 2024 sebagai salah satu puncak acara Green Economy Expo di Jakarta. Kerangka kebijakan Peta Jalan dan RAN Ekonomi Sirkular tersebut juga telah diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengembangkan enabler transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Untuk itu, selain sebagai pendukung transisi tersebut, PAGE Fase II diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara ekonomi sirkular dan aksi iklim, sekaligus mempererat kerja sama lintas lembaga dalam merancang strategi transisi ekonomi sirkular dan berkontribusi terhadap pencapaian target-target nasional.