TJA00379

Dari Komitmen ke Aksi, NTB Perkuat Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMD

by News

Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi NTB: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim pada 4 Maret 2026.

Kegiatan dialog kebijakan ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office dalam mendorong integrasi pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah.

Momentum ini sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia,” yang menempatkan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Sirkuler sebagai fondasi pertumbuhan daerah. Sebagai provinsi kepulauan dengan sektor pertanian, pesisir, dan pariwisata sebagai penopang ekonomi, NTB menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, sehingga integrasi PRKBI dalam RPJMD menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“NTB memiliki semua modal dari sumber daya alam yang melimpah, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus diperkuat, dan visi politik yang jelas untuk memimpin. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya DPRD untuk menjadikan PRKBI bagian integral dalam RPJMD dan APBD, serta memperkuat kolaborasi multipihak agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

Dialog kebijakan ini diawali dengan audiensi bersama DPRD Provinsi NTB untuk memperkuat dukungan legislatif terhadap integrasi PRKBI ke dalam RPJMD dan kebijakan sektoral daerah. Dukungan DPRD dinilai strategis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur NTB pada 15 Agustus 2023, berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D), peningkatan kapasitas melalui system dynamics modelling, penguatan pemantauan aksi melalui aplikasi AKSARA, serta pengembangan pilot project pembangunan rendah karbon. Upaya ini dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra pembangunan, khususnya UKFCDO, dalam kerangka implementasi LCDI 2023–2027.

Melalui dialog ini, Pemerintah mendorong penetapan RPRKBI-D dalam bentuk Peraturan Gubernur agar memiliki landasan hukum yang kuat dan terintegrasi dalam RPJMD serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar komitmen pembangunan rendah karbon dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan momentum ini, NTB diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emissions 2060.

DSC00694

Bappenas dan GGGI Luncurkan Proyek Pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular

by News

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menyelenggarakan pertemuan kick-off proyek Pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular di Jakarta pada (26/02). Pertemuan ini mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan untuk memulai kolaborasi dalam memperkuat implementasi ekonomi sirkular di sektor elektronik di Indonesia. Proyek ini didanai oleh Pemerintah Republik Korea melalui Korean Green New Deal Trust Fund (KGNDTF)  bertujuan mendukung transisi menuju ekonomi hijau serta pengelolaan limbah elektronik yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait limbah elektronik (e-waste). Pada 2022, Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 1,9 juta ton limbah elektronik, dengan sekitar 95 persen di antaranya belum dikelola secara optimal. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan transisi menuju energi bersih. Sejalan dengan target nasional mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030, pengelolaan siklus hidup baterai kendaraan listrik menjadi isu strategis yang perlu dipersiapkan sejak dini.

Melalui proyek ini, Bappenas dan GGGI akan melakukan penilaian tingkat sirkularitas sektor elektronik, termasuk pemetaan inisiatif ekonomi sirkular yang telah berjalan, identifikasi sub sektor prioritas, serta pengembangan metodologi untuk mengukur tingkat sirkularitas sektor tersebut. Selain itu, proyek ini juga akan mengembangkan proposal proyek percontohan untuk sistem pengumpulan dan fasilitas daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia.

“Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bentuk konsolidasi multipihak, khususnya para pemangku kepentingan di sektor elektronik dari hulu hingga hilir, termasuk dalam pengelolaan dan daur ulangnya,” ujar Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.

Ke depan, proyek ini akan menghasilkan analisis situasional mengenai sistem pengumpulan dan daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pemetaan pemangku kepentingan, kebutuhan infrastruktur, serta analisis pasar material baterai. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan proposal proyek percontohan yang akan diajukan kepada mitra pendanaan internasional.

3S4A0482

Bappenas dan UNDP Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular melalui Validasi Keselarasan Kebijakan di Sektor Elektronik dan Konstruksi

by News

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) terus mendorong implementasi ekonomi sirkular sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop Validasi Hasil Kajian Circular Economy (CE) Policy Review Sektor Elektronik dan Konstruksi di Jakarta (04/06).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dalam kerangka Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase II yang berfokus pada penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, serta menciptakan nilai tambah dalam sistem produksi dan konsumsi.

Workshop ini merupakan bagian dari proses validasi hasil kajian policy review yang telah dilakukan, sekaligus menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi industri, akademisi, hingga mitra pembangunan. Melalui diskusi tersebut, peserta memberikan masukan terhadap hasil kajian, khususnya dalam memvalidasi kesenjangan dan potensi tumpang tindih regulasi, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dari aspek tata kelola, teknis, maupun pasar.

Pada sektor elektronik, pembahasan menyoroti tantangan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) serta penguatan peran produsen melalui skema extended producer responsibility (EPR). Sementara itu, pada sektor konstruksi, perhatian difokuskan pada pengurangan intensitas penggunaan material, pengelolaan limbah konstruksi, serta integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam pembangunan infrastruktur.

Melalui pendekatan ini, Bappenas bersama UNDP mendorong terbangunnya kesepahaman lintas sektor dalam memperkuat koherensi kebijakan. Hasil workshop diharapkan dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif serta mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

DSC03044

InTex Indonesia Project Officially Launched, Accelerating Transition Toward Circular Economy in Textile Sector

by News

The Indonesia Government through the Ministry of National Development Planning/Bappenas, officially launched the InTex Indonesia Project, an initiative that aims to accelerate the transition toward a circular textile system, on Thursday (5/11). The project, which will run from 2025 to 2027, is a collaborative effort with the United Nations Environment Programme (UNEP) funded by the Danish Government. The project aims to provide training for 200 individuals (with a minimum of 40% women), involving approximately 50 textile industry companies, as well as capacity building for 60 policymakers in policy formulation to establish a circular textile sector.

The textile sector is one of Indonesia’s priority sectors for circular economy implementation, with policy interventions outlined in the Circular Economy Roadmap and Action Plan, which have been integrated into the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN).  Five priority sectors were selected based on their contribution to national GDP—through economic growth and job creation—their circularity potential, and the level of stakeholder support. In Indonesia, there are approximately 13,000 medium and large textile companies, as well as 25 million out of 60 million MSMEs engaged in micro-scale textile activities. 

Efforts to implement a circular economy in the textile sector face significant challenges, including high energy consumption, the use of hazardous chemicals, and large volumes of production and post-consumer waste. The Director of Environmental Affairs at the Ministry of National Development Planning/Bappenas, Nizhar Marizi, stated that the launch of InTex Indonesia marks an important momentum to strengthen circular economy implementation in the textile sector. Collaboration between the government, international partners, and industry players will contribute  to promoting more efficient production practices, reducing waste, and enhancing the competitiveness of Indonesia’s textile industry. He also emphasized the importance of focusing on MSMEs, which contribute around 61.9% of national GDP and 97% of total employment.

The InTex Indonesia Project is implemented by a consortium comprising the Resilience Development Initiative (RDI), the National Research and Innovation Agency (BRIN), and James Cook University. The project focuses on developing industry support—particularly for small and medium enterprises—in adopting circular economy practices through LCA application, eco-design, and sustainable production strategies. InTex Indonesia is also designed to strengthen evidence-based policymaking through training, workshops, and facilitation of inter-ministerial and institutional coordination.

InTex Indonesia activities will be carried out across six regions with high textile industry concentration: Jakarta and surrounding areas (including Cikarang), Purwakarta (including Majalaya), Bandung, Semarang, Solo, and Surabaya (including Sidoarjo). These locations were selected to reflect the diverse characteristics of Indonesia’s textile industry and are expected to serve as models for nationwide implementation. Moving forward, InTex will collaborate with relevant ministries, agencies, and stakeholders to support MSME capacity-building and advance textile circularity in Indonesia. 

25082025_PIB_Forum Nasional_-141

Bappenas Dorong Integrasi Aksi Iklim Nasional dan Daerah pada Pekan Iklim Bali 2025

by News

Denpasar, 25 Agustus 2025 – Kementerian PPN/Bappenas menegaskan kembali komitmennya dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam Forum Nasional Iklim pada Pekan Iklim Bali 2025 yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Acara yang berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 ini menjadi forum strategis untuk membahas peran pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, hadir sebagai main panel speaker. Dalam paparannya, Deputi Teguh menekankan pentingnya kepemimpinan daerah dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). “UNFCCC telah mengingatkan bahwa adaptasi dan mitigasi adalah hak sekaligus tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, indikator penurunan intensitas emisi GRK yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 harus diturunkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Deputi Teguh juga menyoroti bahwa tujuh provinsi saat ini telah menggunakan AKSARA, platform perencanaan aksi iklim terintegrasi, untuk menghitung dan melaporkan upaya pengurangan emisi. Ia menambahkan bahwa skema seperti ecological fiscal transfer, yang telah diadopsi oleh 38 pemerintah daerah, menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembiayaan pembangunan ramah lingkungan.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, tampil dalam sesi tematik mengenai strategi penganggaran adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan bahwa upaya adaptasi membutuhkan langkah yang lebih kompleks dibanding mitigasi, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat. “Perubahan iklim sudah nyata terlihat, dari kenaikan permukaan laut di pesisir Demak hingga peningkatan kasus penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD). Oleh karena itu, penganggaran adaptasi perlu lebih terintegrasi sebagai Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” jelasnya. Ia juga menegaskan perlunya memperkuat sistem tagging, verifikasi, dan validasi agar aksi adaptasi benar-benar tercermin dalam perencanaan dan anggaran. Terakhir, Direktur Nizhar juga mengumumkan rencana pembentukan Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim sebagai ruang pembelajaran upaya adaptasi di sektor pesisir yang bisa direplikasi ke wilayah lain. Pekan Iklim Bali 2025 menghadirkan beragam tokoh nasional dan daerah, termasuk Gubernur Sumatera, Mahyeldi Ansharullah  Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah NTT, Flouri Rita Wuisa. Forum ini menekankan peran kearifan lokal, ekonomi kerakyatan, dan energi terbarukan daerah sebagai pilar transisi menuju emisi nol bersih.

Melalui partisipasi aktifnya, Bappenas menegaskan komitmen untuk menjembatani keselarasan antara kebijakan pengelolaan perubahan iklim di tingkat nasional dan aksi daerah Sinergi ini diharapkan mempercepat transformasi menuju Indonesia yang tangguh, rendah karbon, dan berdaya saing global.

DSC03415

Indonesia Meluncurkan Program Business Matchmaking untuk Mengarahkan Investasi bagi Ekosistem Plastik Sirkular

by Press Release

Senin, 20 Oktober 2025

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara resmi meluncurkan Program Business Matchmaking untuk mempercepat transisi sektor plastik menuju model yang lebih berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Program ini merupakan bagian dari Proyek Plastics Circular Investment Initiative (PCII) yang didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI).

Agenda peluncuran ini dibuka dengan sambutan oleh Nizhar Marizi, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. “Ekonomi sirkular telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2029,sebagai bagian dari prioritas nasional yang kedua dalam rangka mencapai target-target ekonomi hijau nasional. Untuk mengakselerasi transisi menuju ekonomi sirkular,  sesuai dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular, kegiatan PCII dilaksanakan guna mengembangkan aspek investasi dan pendanaan inovatif yang berfokus pada optimalisasi  potensi sektor plastik daur ulang dan bioplastik di Indonesia. Ke depannya, diperlukan peningkatan kualitas bahan baku lokal, operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah, pengembangan inovasi pendanaan dan inisiatif fiskalnya, harmonisasi kebijakan antara Kementerian/Lembaga, serta pengembangan standardisasi produk ramah lingkungan. ”, tutur Pak Nizhar Marizi.

“Peserta program ini kami harapkan akan memperoleh pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk mengembangkan proyek inovatif yang dapat menjawab tantangan infrastruktur sektor plastik daur ulang dan bioplastik,  sesuai dengan regulasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor ini. Program ini merupakan upaya dukungan GGGI untuk memobilisasi investasi bagi ekosistem plastik sirkular,” ujar Vidya Fauzianti, GGGI Indonesia Deputy Country Representative.

Justin Wiganda, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dalam sambutannya juga menekankan, “Kami berkomitmen untuk memastikan ekosistem plastik Indonesia mampu bersaing di pasar global. ADUPI percaya akan banyak peluang dan pintu kemajuan yang terbuka melalui kolaborasi lintas pihak, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia.”

Selaras dengan ini, Inge Setyawati, Direktur PT Intera Lestari Polimer, menyampaikan, “Kami percaya, melalui Business Matchmaking Program ini, percepatan pertumbuhan industri bioplastik nasional dan pengembangan industri plastik berkelanjutan dapat semakin terwujud.”

Setelah peluncuran, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang  membahas mengenai Arah Kebijakan EPR di Indonesia dan Kesiapan Industri dan Peluang Investasi dalam Rangka Optimasi Potensi Plastik Daur Ulang dan Bioplastik di Indonesia. Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Eka Hilda dari Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup yang membahas Sosialisasi Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang MekanismePelaporan dan Rencana EPR ke depan serta Muhammad Abdul Aziz Ramdhani dari Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian yang memaparkan Standar Industri Hijau untuk Plastik dan Bioplastik dalam Rangka Persiapan Penerapan EPR dan Ekonomi Sirkular.

3S4A5413-2

Bappenas Luncurkan PAGE Indonesia Fase 2: Akselerasi Ekonomi Sirkular Menuju Pembangunan Hijau

by News

Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase 2 dengan tema “Accelerating Circular Economy Implementation through Climate & Finance Pathways” pada Rabu (8/10). Program ini merupakan kelanjutan dari PAGE Fase 1 yang telah berlangsung pada tahun 2018-2024. PAGE Fase 2 merupakan kerja sama  lima lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  yang tergabung dalam Partnership for Action on Green Economy (PAGE), yaitu UNDP, UNEP, ILO, UNIDO, dan UNITAR.

 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi sirkular untuk mendukung pertumbuhan hijau dan ketahanan iklim nasional. “Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing industri nasional.”

 

Dalam PAGE Fase 2, intervensi kelima lembaga PBB aliansi PAGE akan berfokus pada percepatan operasionalisasi kebijakan ekonomi sirkular melalui integrasi dengan kebijakan iklim, peningkatan kapasitas untuk tenaga kerja hijau di sektor elektronik dan konstruksi, penguatan kesiapan industri konstruksi dan elektronik untuk menerapkan ekonomi sirkular, penguatan edukasi implementasi ekonomi sirkular di masyarakat dengan pelibatan institusi pendidikan, , serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular.

 

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Ekonomi Sirkular 2025-2045 sendiri telah dirilis pada bulan Juli 2024 sebagai salah satu puncak acara Green Economy Expo di Jakarta. Kerangka kebijakan Peta Jalan dan RAN Ekonomi Sirkular tersebut juga telah diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengembangkan enabler transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Untuk itu, selain sebagai pendukung transisi tersebut, PAGE Fase II diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara ekonomi sirkular dan aksi iklim, sekaligus mempererat kerja sama lintas lembaga dalam merancang strategi transisi ekonomi sirkular dan berkontribusi terhadap pencapaian target-target nasional.

PHOTO-2023-12-04-19-21-51_1

Siap Terapkan Ekonomi Hijau, Bappenas Buka Diskusi dengan Para Ahli di COP28 UEA

by News

Sebagai bagian dari side event Konferensi Anggota (Conference of Parties/COP) Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-28 yang tengah diadakan di Expo City Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab hingga 12 Desember nanti, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas turut berpartisipasi dengan menggelar sesi talk show di Paviliun Indonesia yang berjudul “Transforming to Inclusive Green Economy Development Framework Towards Net Zero Emissions” (4/12). Menghadirkan berbagai pakar dari bidang pembangunan berkelanjutan, finansial, dan energi, talk show tersebut menjadi ajang bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan dalam penerapan ekonomi hijau untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) dan pembangunan berkelanjutan serta menyaring perspektif global dalam mendukung kerangka pembangunan Ekonomi Hijau melalui inovasi teknologi dan keuangan.

 

Dalam sambutan kuncinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa masalah yang dikenal dengan sebutan triple planetary crisis bukan hanya merupakan masalah lingkungan, tetapi juga masalah pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. “Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan kebijakan Ekonomi Hijau”, ujar Deputi Vivi. Beliau menjelaskan bahwa penerapan kebijakan Ekonomi Hijau menuju NZE memerlukan transformasi mendasar melalui transisi energi, implementasi pembangunan rendah karbon yang lebih kuat dan lebih luas, hingga ekonomi sirkular. “Indonesia telah memasukkan target intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Ekonomi Hijau (termasuk pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim) dalam rencana pembangunan jangka panjangnya”, tutup Deputi Vivi.

 

Masih terkait pentingnya penerapan Ekonomi Hijau, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappanas, Medrilzam, menyoroti tantangan ke depan dalam penerapan Ekonomi Hijau. Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 80,98% setiap tahun pada tahun 2045, selaras dengan tujuan Visi 2045. Mengenai hal tersebut, kendala yang disoroti oleh Direktur Lingkungan Hidup, antara lain pendanaan dan investasi hijau, akses teknologi dan pengetahuan yang relevan, dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah dan LSM. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Bappenas juga telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) sebagai alat ukur untuk mengevaluasi progres penerapan Ekonomi Hijau Indonesia yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

 

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Myrna Asnawati Safitri, turut menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejalan dengan Green Economy Development Framework (GEDF). Hal ini terlihat dari tujuan besar IKN yang ingin menjadikan Nusantara sebagai kota yang bersih, berketahanan iklim, dan berkelanjutan serta kota hutan cerdas dan kota net-zero. “Nusantara memiliki key performance index (KPI) yang sangat strict, contohnya 65 persen kawasannya harus merupakan kawasan lindung dan menggunakan 100 persen energi terbarukan”, ujar Deputi Myrna.

 

Selanjutnya, Matthew Webb, Deputy Director International Energy Transition yang mewakili United Kingdom Foreign, Commonwealth, Development Office (UK FDCO) berbicara mengenai peran kerja sama Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Indonesia melalui Low Carbon Development Initiative Program yang menjadi salah satu “backbone” penerapan Ekonomi Hijau. Pada sesi tersebut, Webb menyoroti keselarasan antara GEDF Indonesia dan rencana jangka panjang Inggris. Kolaborasi dalam membangun kerangka hukum yang kuat, berbagi wawasan, dan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan merupakan bidang-bidang utama kerja sama antara kedua negara.

 

Menghadirkan perwakilan dari lembaga keuangan, Justin Wu dari HSBC Asia Pasifik, menekankan peran mereka dalam membangun perekonomian net-zero. Wu menggarisbawahi pentingnya menilai teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan, seperti kendaraan bertenaga surya dan listrik, sembari mempertimbangkan inovasi baru, seperti hidrogen. Produk keuangan berkelanjutan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan hidup Indonesia dan mampu menarik minat yang signifikan dari investor internasional.

 

Terakhir, Philip Gass dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menjabarkan bahwa transisi yang adil dalam pembiayaan serta penyeimbangan harga karbon untuk mendorong transformasi industri tanpa mengorbankan daya saing. Ia juga menekankan pentingnya kekuatan internasional dalam penetapan harga karbon dan keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.


Sesi talk show yang dipandu oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), tersebut berlangsung di Pavilion Indonesia COP28 UEA, Expo City Dubai. Sebagai pertemuan tertinggi yang berupaya mengatasi perubahan iklim, COP28 ini berlangsung dari tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023.

3S4A5771

Dukung Pengelolaan Food Loss and Waste, Bappenas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Denmark

by News

Dalam rangka merayakan International Day of Awareness of Food Loss and Waste, Bappenas menyelenggarakan acara yang bertema “Tiada Sisa yang Tak Berdaya”, pada Selasa (10/10), di Gedung Bappenas, Jakarta. Acara tersebut dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW). Setelah penandatanganan MOU SSC on FLW, acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kompetisi menulis SGD Academy: Mengurangi Sampah Makanan, demo solusi pengelolaan FLW oleh pemenang pertama kompetisi National Youth Ideathon: Better Management of Food Loss and Waste to Support Green and Circular Economy, serta talkshow terkait FLW yang menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Founder Life Cycle Indonesia, FAO Program Officer, serta Co-Founder Burgreens.

 

Isu FLW telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Berdasarkan kajian dari Bappenas, timbulan FLW selama tahun 2000-2019 berada pada rentang 23-48 juta ton/tahun atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. “Hal tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu Megaton CO2-eq dan kerugian sebesar 213 – 551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, diperkirakan timbulan FLW akan mencapai 334 kg/kapita/tahun di tahun 2045,” tegas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam sambutan pembuka pada sesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark.

 

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua pihak terkait permasalahan FLW sebagai upaya pencapaian efisiensi sumber daya dalam produksi pangan dan pertanian. Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerangka kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia dalam ruang lingkup pengembangan perencanaan, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), peraturan dan kebijakan, pengalaman, pengelolaan data, dan praktik terbaik sambil menjajaki kemitraan inovatif baru yang relevan dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan tantangan lingkungan.


Acara International Day of Awareness of Food Loss and Waste: Tiada Sisa yang Tak Berdaya juga dimeriahkan dengan pameran langkah nyata penerapan Ekonomi Sirkular di Indonesia oleh para pelaku bisnis berkelanjutan di Indonesia, seperti Siklus, Surplus Indonesia, Alner, Allas, Plasticpay, dan Burgreens.