3S4A0482

Bappenas dan UNDP Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular melalui Validasi Keselarasan Kebijakan di Sektor Elektronik dan Konstruksi

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) terus mendorong implementasi ekonomi sirkular sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop Validasi Hasil Kajian Circular Economy (CE) Policy Review Sektor Elektronik dan Konstruksi di Jakarta (04/06).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dalam kerangka Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase II yang berfokus pada penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, serta menciptakan nilai tambah dalam sistem produksi dan konsumsi.

Workshop ini merupakan bagian dari proses validasi hasil kajian policy review yang telah dilakukan, sekaligus menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi industri, akademisi, hingga mitra pembangunan. Melalui diskusi tersebut, peserta memberikan masukan terhadap hasil kajian, khususnya dalam memvalidasi kesenjangan dan potensi tumpang tindih regulasi, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dari aspek tata kelola, teknis, maupun pasar.

Pada sektor elektronik, pembahasan menyoroti tantangan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) serta penguatan peran produsen melalui skema extended producer responsibility (EPR). Sementara itu, pada sektor konstruksi, perhatian difokuskan pada pengurangan intensitas penggunaan material, pengelolaan limbah konstruksi, serta integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam pembangunan infrastruktur.

Melalui pendekatan ini, Bappenas bersama UNDP mendorong terbangunnya kesepahaman lintas sektor dalam memperkuat koherensi kebijakan. Hasil workshop diharapkan dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif serta mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Comments are closed.