Indonesia Green Economy

Senin, 20 Oktober 2025

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara resmi meluncurkan Program Business Matchmaking untuk mempercepat transisi sektor plastik menuju model yang lebih berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Program ini merupakan bagian dari Proyek Plastics Circular Investment Initiative (PCII) yang didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI).

Agenda peluncuran ini dibuka dengan sambutan oleh Nizhar Marizi, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. “Ekonomi sirkular telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2029,sebagai bagian dari prioritas nasional yang kedua dalam rangka mencapai target-target ekonomi hijau nasional. Untuk mengakselerasi transisi menuju ekonomi sirkular, sesuai dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular, kegiatan PCII dilaksanakan guna mengembangkan aspek investasi dan pendanaan inovatif yang berfokus pada optimalisasi potensi sektor plastik daur ulang dan bioplastik di Indonesia. Ke depannya, diperlukan peningkatan kualitas bahan baku lokal, operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah, pengembangan inovasi pendanaan dan inisiatif fiskalnya, harmonisasi kebijakan antara Kementerian/Lembaga, serta pengembangan standardisasi produk ramah lingkungan. ”, tutur Pak Nizhar Marizi.

“Peserta program ini kami harapkan akan memperoleh pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk mengembangkan proyek inovatif yang dapat menjawab tantangan infrastruktur sektor plastik daur ulang dan bioplastik, sesuai dengan regulasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor ini. Program ini merupakan upaya dukungan GGGI untuk memobilisasi investasi bagi ekosistem plastik sirkular,” ujar Vidya Fauzianti, GGGI Indonesia Deputy Country Representative.

Justin Wiganda, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dalam sambutannya juga menekankan, “Kami berkomitmen untuk memastikan ekosistem plastik Indonesia mampu bersaing di pasar global. ADUPI percaya akan banyak peluang dan pintu kemajuan yang terbuka melalui kolaborasi lintas pihak, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia.”

Selaras dengan ini, Inge Setyawati, Direktur PT Intera Lestari Polimer, menyampaikan, “Kami percaya, melalui Business Matchmaking Program ini, percepatan pertumbuhan industri bioplastik nasional dan pengembangan industri plastik berkelanjutan dapat semakin terwujud.”

Setelah peluncuran, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas mengenai Arah Kebijakan EPR di Indonesia dan Kesiapan Industri dan Peluang Investasi dalam Rangka Optimasi Potensi Plastik Daur Ulang dan Bioplastik di Indonesia. Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Eka Hilda dari Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup yang membahas Sosialisasi Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang MekanismePelaporan dan Rencana EPR ke depan serta Muhammad Abdul Aziz Ramdhani dari Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian yang memaparkan Standar Industri Hijau untuk Plastik dan Bioplastik dalam Rangka Persiapan Penerapan EPR dan Ekonomi Sirkular.

Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase 2 dengan tema “Accelerating Circular Economy Implementation through Climate & Finance Pathways” pada Rabu (8/10). Program ini merupakan kelanjutan dari PAGE Fase 1 yang telah berlangsung pada tahun 2018-2024. PAGE Fase 2 merupakan kerja sama lima lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam Partnership for Action on Green Economy (PAGE), yaitu UNDP, UNEP, ILO, UNIDO, dan UNITAR.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi sirkular untuk mendukung pertumbuhan hijau dan ketahanan iklim nasional. “Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing industri nasional.”

Dalam PAGE Fase 2, intervensi kelima lembaga PBB aliansi PAGE akan berfokus pada percepatan operasionalisasi kebijakan ekonomi sirkular melalui integrasi dengan kebijakan iklim, peningkatan kapasitas untuk tenaga kerja hijau di sektor elektronik dan konstruksi, penguatan kesiapan industri konstruksi dan elektronik untuk menerapkan ekonomi sirkular, penguatan edukasi implementasi ekonomi sirkular di masyarakat dengan pelibatan institusi pendidikan, , serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Ekonomi Sirkular 2025-2045 sendiri telah dirilis pada bulan Juli 2024 sebagai salah satu puncak acara Green Economy Expo di Jakarta. Kerangka kebijakan Peta Jalan dan RAN Ekonomi Sirkular tersebut juga telah diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengembangkan enabler transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Untuk itu, selain sebagai pendukung transisi tersebut, PAGE Fase II diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara ekonomi sirkular dan aksi iklim, sekaligus mempererat kerja sama lintas lembaga dalam merancang strategi transisi ekonomi sirkular dan berkontribusi terhadap pencapaian target-target nasional.