Posts in category: News

Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia? Ya, Indonesia memiliki lahan berhutan sebesar 94,1 juta ha atau 50,1% dari total seluruh daratan (Kementrian LHK, 2020). Luasnya lahan hutan Indonesia menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena mampu menyediakan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan juga merupakan salah satu sumber pemasukan devisa negara,

         Selain itu, hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia. Serta merupakan tempat hidup berbagai habitat hewan dan tumbuhan. Termasuk hewan dan tumbuhan kategori endemik.

         Sayangnya, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya membuat kondisi hutan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan.

         Seperti kita ketahui bersama, kebakaran hutan di Indonesia kini terjadi hampir di setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Isu kebakaran hutan Indonesia pun kerap menjadi topik bahasan dalam forum-forum nasional maupun internasional karena dampaknya yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Selain kerugian materil, asap akibat kebakaran hutan banyak menyebabkan masalah-masalah serius, di antaranya mengganggu sistem pernafasan manusia serta menurunkan jarak pandang yang tentunya akan mengacaukan sistem navigasi pesawat.

         Padahal hutan di Indonesia termasuk jenis hutan tropika basah, yaitu jenis hutan yang selalu basah dengan kelembaban tinggi dan tahan terhadap ancaman kebakaran. Namun kenyataannya, kebakaran tidak saja terjadi pada lahan kering (tanah mineral) tetapi juga terjadi pada lahan basah (rawa gambut).

         Berkaitan dengan PRK, saat ini bidang kehutanan dan lahan gambut masih menjadi kontributor terbesar dalam upaya penurunan emisi GRK pada tahun 2018 – 2019. Berbagai upaya telah dilakukan pada sektor kehutanan dalam kaitannya dengan PRK, di antaranya:

• Pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut
• Rehabilitasi hutan dan lahan
• Moratorium Hutan dan Penundaan Pemberian Izin Baru pada Hutan Primer dan Lahan Gambut
• Penerapan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar
• Penurunan deforestasi
• Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan baik di hutan alam (penurunan degradasi hutan) maupun di hutan tanaman.

         Upaya-upaya tersebut nyatanya mampu menekan laju deforestasi hutan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Ditjen PKTL menunjukkan tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil. Deforestasi netto tahun 2018 -2019, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu ha dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu ha.

         Pembangunan sumber daya hutan memang merupakan bagian dari upaya nasional dalam peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, penyediaan lapangan kerja, pembangunan daerah miskin dan terpencil, pengembangan peran serta masyarakat, membantu usaha kecil dan menengah, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, sebagai salah satu penunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pengelolaan sumber daya hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem melalui PRK menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sumber data:
Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Jakarta: Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas.

Belitung, 5 September 2020 – Sekretaris Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo mengapresiasi kerjasama multipihak yang telah terbangun untuk mengembangkan kawasan yang sebelumnya merupakan lahan pembuangan limbah tailing dari aktivitas penambangan timah menjadi kawasan ekowisata mangrove. Hal ini diungkapkannya pada rangkaian kunjungan kerja di Pulau Belitung, Bangka Belitung.

Belitung Mangrove Park (BMP) pada tahun 2017 mendapat inisiasi dukungan awal dari Kementerian PPN/Bappenas sebesar 2 M, bersumber dari dana hibah USAID. Dukungan awal tersebut kemudian mampu memicu pemangku kepentingan lainnya untuk ikut mengucurkan dananya bagi pengembangan Belitung Mangrove Park. Kolaborasi pendanaan dari berbagai instansi dan lembaga tersebut kini mencapai Rp 22,2 M.

“BMP merupakan contoh yang bagus dan dapat menjadi laboratorium untuk mempelajari bagaimana merencanakan kegiatan yang berkelanjutan. Dari aspek teori pembangunan berkelanjutan, BMP telah memenuhi seluruh aspek yang ada didalamnya, mulai dari aspek lingkungan berupa kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan, aspek sosial berupa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat,serta aspek ekonomi yang terwujud dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.”

“Selain itu, Kawasan Belitung Mangrove Park ini juga menjadi contoh sukses kerjasama multipihak dimana awalnya melalui inisiasi Bappenas, dana hibah diserap 2M dan melalui kemitraan multi pihak menjadi 22,2M.” ujar Sekretaris Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo.

BMP menciptakan lapangan kerja hijau yang berasal dari masyarakat lokal yaitu pengelolaan fasilitas pariwisata tersebut dengan mengenakan bea masuk, rumah edukasi mangrove, serta fasilitas rumah makan yang menyajikan makanan khas Belitung dengan sajian rajungan menggunakan racikan bumbu yang menggugah selera.

Selain itu, manfaat lainnya yang didapatkan dari BMP yaitu sekuestrasi karbon melalui rehabilitasi seluas 50 ha hutan mangrove, dan meningkatnya SHU anggota koperasi dari Rp 3 juta menjadi Rp 20 juta, serta pendapatan tiket masuk hingga 50-65 juta/bulan. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 cukup menghantam kondisi industri pariwisata, termasuk kawasan Belitung Mangrove Park. Pengelola berupaya untuk terus berinovasi melalui penerapan protokol kesehatan dan mengembangkan alternatif kegiatan ekonomi lainnya, seperti kegiatan budidaya yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik.

Media contact:
Kevin Simon – Communication Officer LCDI
HP: 082258565533
Email: communication@lcdi-indonesia.id

#Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE membuka dan menghadiri acara Peluncuran dan Sosialisasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Bali

#Acara dihadiri seluruh pemangku kepentingan terkait, sebagian melalui pertemuan terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan sebagian melalui komunikasi daring.

Jakarta, 6 Agustus, 2020 – Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membuka secara resmi Peluncuran dan Sosialisasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRKD) di tingkat Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali sebagai bagian dari Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Bappenas dan Provinsi Bali yang telah ditandatangani pada 14 Januari 2020 di Bali.

Kehadiran Bappenas dalam acara ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menjalankan visi-misi dan arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Khususnya visi Presiden No.4, yaitu “Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan” kemudian dijalankan melalui Prioritas Nasional (PN) No.6, yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” dan diturunkan menjadi Prioritas Pembangunan (PP) No.3 yaitu Pembangunan Rendah Karbon yang terdiri dari Kegiatan Prioritas (KP): KP1 Pembangunan Energi Berkelanjutan; KP2 Pemulihan Lahan Berkelanjutan; KP3 Penanganan Limbah; KP4 Pengembangan Industri Hijau; dan KP5 Rendah Karbon Pesisir dan Laut.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, Bappenas terus mengawal pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah dan optimalisasi eksploitasi SDA,” ujar Dr. Ir. Medrilzam, MPE, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si, mengatakan: “Kami berharap dengan penerapan paradigma pembangunan baru, yaitu Pembangunan Rendah Karbon, beberapa persoalan mendasar seperti sektor air, kelautan dan pesisir, serta persampahan dapat diatasi dengan lebih baik.”

Saat ini provinsi Bali menghadapi masalah yang serius di ketiga bidang tersebut. Di sektor air, terdapat potensi bahaya kekeringan pada periode proyeksi 2020-2034 dengan tingkat kekeringan yang sangat tinggi. Potensi bahaya penurunan ketersediaan air pada periode proyeksi 2020 hingga 2045 menunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat penurunan ketersediaan air yang tinggi.

Di sektor kelautan dan pesisir, secara umum, perairan laut Bali akan mengalami kenaikan tinggi gelombang setinggi > 1m. Terakhir, di sektor persampahan setiap harinya provinsi Bali menghasilkan 4.281 ton timbunan sampah (terdiri dari 51% rumah tangga, 21% non rumah tangga, dan 14% sektor pariwisata).

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Ir. I Made Gunaja, M.Si. menyambut baik rencana pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon di provinsi Bali. Salah satunya adalah karena lembaganya juga sedang menyiapkan sebuah rencana induk (masterplan) pengelolaan sampah yang sesuai dengan Kegiatan Prioritas 3 (KP3) Penanganan Limbah. “Visi-misi kami dalam pengelolaan limbah sangat sejalan dengan semangat Pembangunan Rendah Karbon (PRK), dimana saat ini Provinsi Bali sedang menyusun masterplan pengelolaan limbah yang akan selesai dalam waktu dekat,” tegas Ir. I Made Gunaja, M.Si.

Di bagian lain, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Ir. Medrilzam juga mengingatkan pentingnya semangat untuk menerapkan kebijakan yang komprehensif bersifat jangka menengah dan jangka Panjang, tidak hanya sekedar adopsi Normal Baru (new normal), tetapi membangun dengan lebih baik (Build Back Better/BBB). Build Back Better bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan semula (yang lama) dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik yang mencakup transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Terdapat 5 Komponen utama dalam Nota Kesepahaman Bersama/NKB antara Kementerian PPN/Bappenas dan Provinsi Bali dalam PRK, yaitu: 1. Penyiapan integrasi kebijakan PPRK di daerah, 2. Penyusunan dokumen RPRKD, 3. Penguatan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui AKSARA, 4. Peningkatan kapasitas ASN terkait PPRK di daerah, dan 5. Dukungan terhadap penyiapan kegiatan PPRK untuk mendapat dukungan pembiayaan.

Saat ini 7 (tujuh) provinsi telah menandatangani NKB tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) yaitu: 1. Sulawesi Selatan, 2. Jawa Tengah, 3. Jawa Barat, 4. Papua Barat, 5. Papua, 6. Bali, dan 7. Riau

-selesai-

Narahubung:
Kevin Simon
Sekretariat LCDI
communication@lcdi-indonesia.id
HP: 082258565533

Sejak bulan April, media massa kita dipenuhi dengan berita-berita seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tidak bisa dimungkiri bahwa kini masyarakat dunia tengah menghadapi ancaman besar dari virus tersebut. Berbagai antisipasi pun dilakukan, dari mulai cuci tangan, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, penggunaan masker, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Isu terkait lingkungan pun secara tidak langsung ikut terangkat di tengah pemberitaan di masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring, pemberitaan dengan kata kunci Pengelolaan Limbah dan sampah, serta emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mendominasi beberapa pekan terakhir. Apakah hal tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat mulai peduli dengan masalah pengelolaan limbah dan emisi GRK?

Limbah plastik dan medis tenyata adalah dua isu yang paling sering dibahas di dalam pemberitaan media saat ini. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr.Ir. Novrizal Tahar pernah menyatakan dalam salah satu pidatonya bahwa kepedulian masyarakat akan pengelolaan limbah plastik masih sangat rendah. Masyarakat peduli sampah, namun minim aksi.

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi dampak ekstrim perubahan iklim, memang tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Pengelolaan limbah yang dimulai dari lingkungan terkecil (rumah tangga) adalah salah satu bentuk dari aksi rendah karbon yang secara tidak langsung turut mendukung upaya pemerintah dalam keberhasilan Pembangunan Rendah Karbon. Bagaimana usaha masyarakat untuk turut andil?