3S4A9904 copy

Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman menyelenggarakan kegiatan Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia pada Kamis, (22/2) lalu di Menara Bappenas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Awal Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dan menjaring masukan atas rancangan awal tersebut dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi bisnis, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.

 

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berfokus [ada pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, tetapi juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi sepanjang rantai pasok. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dengan potensi menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat membawa manfaat sosial berupa penciptaan 4,4 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030 dengan 75% dari total pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk tenaga kerja perempuan. Menilik aspek lingkungan, ekonomi sirkular dapat memberi manfaat berupa pengurangan timbulan sampah sebesar 18-52% dibandingkan dengan pendekatan business-as-usual (BaU) tanpa penerapan ekonomi sirkular serta pengurangan emisi CO2e sebesar 126 juta ton pada tahun 2030. 

 

Saat ini, arah kebijakan ekonomi sirkular telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bersama-sama dengan pengelolaan limbah menjadi salah satu sektor prioritas di bawah Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, ekonomi sirkular pun telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian ekonomi hijau untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Action Plan) Ekonomi Sirkular. Dokumen ini memuat aksi-aksi yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, yang terlibat dalam lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu sektor makanan minuman, sektor retail, sektor tekstil, sektor konstruksi, dan sektor elektronik.

Dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak yang diundang Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi dengan diskusi panel dengan tema Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Priyanto Rohmattullah, dan Team Leader Circular Economy Roadmap and Action Plan, Ibu Maria Dian Nuraini. Paparan kedua narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCDS), Ibu Indah Budiani, Executive Director at Center of Reform on Economics (CORE), Bapak Mohammad Faisal, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ibu Emenda Sembiring, dan Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional, Bapak Heru Suseno. Selanjutnya, kegiatan pada sesi siang dilanjutkan dengan workshop breakout session yang dibagi ke dalam dua tema, yakni Reformasi Tata Kelola Persampahan untuk Ekonomi Sirkular dan Tantangan dan Peluang Industri dan Bisnis Sirkular.

 

Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Head of East Asia and South East Division, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

 
PHOTO-2023-12-04-19-21-51_1

Siap Terapkan Ekonomi Hijau, Bappenas Buka Diskusi dengan Para Ahli di COP28 UEA

Sebagai bagian dari side event Konferensi Anggota (Conference of Parties/COP) Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-28 yang tengah diadakan di Expo City Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab hingga 12 Desember nanti, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas turut berpartisipasi dengan menggelar sesi talk show di Paviliun Indonesia yang berjudul “Transforming to Inclusive Green Economy Development Framework Towards Net Zero Emissions” (4/12). Menghadirkan berbagai pakar dari bidang pembangunan berkelanjutan, finansial, dan energi, talk show tersebut menjadi ajang bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan dalam penerapan ekonomi hijau untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) dan pembangunan berkelanjutan serta menyaring perspektif global dalam mendukung kerangka pembangunan Ekonomi Hijau melalui inovasi teknologi dan keuangan.

 

Dalam sambutan kuncinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa masalah yang dikenal dengan sebutan triple planetary crisis bukan hanya merupakan masalah lingkungan, tetapi juga masalah pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. “Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan kebijakan Ekonomi Hijau”, ujar Deputi Vivi. Beliau menjelaskan bahwa penerapan kebijakan Ekonomi Hijau menuju NZE memerlukan transformasi mendasar melalui transisi energi, implementasi pembangunan rendah karbon yang lebih kuat dan lebih luas, hingga ekonomi sirkular. “Indonesia telah memasukkan target intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Ekonomi Hijau (termasuk pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim) dalam rencana pembangunan jangka panjangnya”, tutup Deputi Vivi.

 

Masih terkait pentingnya penerapan Ekonomi Hijau, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappanas, Medrilzam, menyoroti tantangan ke depan dalam penerapan Ekonomi Hijau. Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 80,98% setiap tahun pada tahun 2045, selaras dengan tujuan Visi 2045. Mengenai hal tersebut, kendala yang disoroti oleh Direktur Lingkungan Hidup, antara lain pendanaan dan investasi hijau, akses teknologi dan pengetahuan yang relevan, dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah dan LSM. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Bappenas juga telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) sebagai alat ukur untuk mengevaluasi progres penerapan Ekonomi Hijau Indonesia yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

 

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Myrna Asnawati Safitri, turut menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejalan dengan Green Economy Development Framework (GEDF). Hal ini terlihat dari tujuan besar IKN yang ingin menjadikan Nusantara sebagai kota yang bersih, berketahanan iklim, dan berkelanjutan serta kota hutan cerdas dan kota net-zero. “Nusantara memiliki key performance index (KPI) yang sangat strict, contohnya 65 persen kawasannya harus merupakan kawasan lindung dan menggunakan 100 persen energi terbarukan”, ujar Deputi Myrna.

 

Selanjutnya, Matthew Webb, Deputy Director International Energy Transition yang mewakili United Kingdom Foreign, Commonwealth, Development Office (UK FDCO) berbicara mengenai peran kerja sama Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Indonesia melalui Low Carbon Development Initiative Program yang menjadi salah satu “backbone” penerapan Ekonomi Hijau. Pada sesi tersebut, Webb menyoroti keselarasan antara GEDF Indonesia dan rencana jangka panjang Inggris. Kolaborasi dalam membangun kerangka hukum yang kuat, berbagi wawasan, dan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan merupakan bidang-bidang utama kerja sama antara kedua negara.

 

Menghadirkan perwakilan dari lembaga keuangan, Justin Wu dari HSBC Asia Pasifik, menekankan peran mereka dalam membangun perekonomian net-zero. Wu menggarisbawahi pentingnya menilai teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan, seperti kendaraan bertenaga surya dan listrik, sembari mempertimbangkan inovasi baru, seperti hidrogen. Produk keuangan berkelanjutan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan hidup Indonesia dan mampu menarik minat yang signifikan dari investor internasional.

 

Terakhir, Philip Gass dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menjabarkan bahwa transisi yang adil dalam pembiayaan serta penyeimbangan harga karbon untuk mendorong transformasi industri tanpa mengorbankan daya saing. Ia juga menekankan pentingnya kekuatan internasional dalam penetapan harga karbon dan keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.


Sesi talk show yang dipandu oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), tersebut berlangsung di Pavilion Indonesia COP28 UEA, Expo City Dubai. Sebagai pertemuan tertinggi yang berupaya mengatasi perubahan iklim, COP28 ini berlangsung dari tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023.

3S4A5771

Dukung Pengelolaan Food Loss and Waste, Bappenas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Denmark

Dalam rangka merayakan International Day of Awareness of Food Loss and Waste, Bappenas menyelenggarakan acara yang bertema “Tiada Sisa yang Tak Berdaya”, pada Selasa (10/10), di Gedung Bappenas, Jakarta. Acara tersebut dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW). Setelah penandatanganan MOU SSC on FLW, acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kompetisi menulis SGD Academy: Mengurangi Sampah Makanan, demo solusi pengelolaan FLW oleh pemenang pertama kompetisi National Youth Ideathon: Better Management of Food Loss and Waste to Support Green and Circular Economy, serta talkshow terkait FLW yang menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Founder Life Cycle Indonesia, FAO Program Officer, serta Co-Founder Burgreens.

 

Isu FLW telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Berdasarkan kajian dari Bappenas, timbulan FLW selama tahun 2000-2019 berada pada rentang 23-48 juta ton/tahun atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. “Hal tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu Megaton CO2-eq dan kerugian sebesar 213 – 551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, diperkirakan timbulan FLW akan mencapai 334 kg/kapita/tahun di tahun 2045,” tegas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam sambutan pembuka pada sesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark.

 

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua pihak terkait permasalahan FLW sebagai upaya pencapaian efisiensi sumber daya dalam produksi pangan dan pertanian. Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerangka kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia dalam ruang lingkup pengembangan perencanaan, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), peraturan dan kebijakan, pengalaman, pengelolaan data, dan praktik terbaik sambil menjajaki kemitraan inovatif baru yang relevan dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan tantangan lingkungan.


Acara International Day of Awareness of Food Loss and Waste: Tiada Sisa yang Tak Berdaya juga dimeriahkan dengan pameran langkah nyata penerapan Ekonomi Sirkular di Indonesia oleh para pelaku bisnis berkelanjutan di Indonesia, seperti Siklus, Surplus Indonesia, Alner, Allas, Plasticpay, dan Burgreens.

3S4A3942 copy

Kembali Perkuat Kerja Sama, Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon

JAKARTA – Indonesia terus berkomitmen dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK), salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Inggris. Sejalan dengan hal itu, Kementerian PPN/Bappenas kembali melanjutkan kerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai Program Inisiatif PRK (Low Carbon Development Initiative/LCDI) sekaligus meluncurkan Program Hibah LCDI fase selanjutnya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang Indonesia hadapi. “Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita. Terlebih krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” ujar Menteri Suharso, Senin (2/10).

 

Menteri Suharso mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah LCDI. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui PRK dan Berketahanan Iklim, sesuai dengan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJPN 2025-2045 dan untuk mendukung pencapaian target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. “Untuk itu transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita,” tutur Menteri Suharso.

 

Program Hibah LCDI akan memperkuat PRK di berbagai daerah di Indonesia, juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui integrasi PRK dan Berketahanan Iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, baik secara nasional maupun daerah, peningkatan kapabilitas, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan uji coba teknologi rendah karbon yang inovatif.

 

Menteri Inggris untuk Indo Pasifik Anne-Marie Trevelyan, menegaskan perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama, mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi. “Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” tutup Menteri Trevelyan.

3S4A1685

Bappenas-Pemerintah Provinsi Eratkan Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon

JAKARTA – Bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani Nota Kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Selasa (15/8), di Gedung Bappenas, Jakarta. Menteri Suharso menegaskan Nota Kesepakatan ini merupakan momentum penting untuk mempertegas dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam menyukseskan keberhasilan PRKBI di daerah. “Saat ini, Indonesia mengalami Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, tingginya tingkat polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Implikasi Triple Planetary Crisis ini telah lama dirasakan dan berdampak pada pembangunan khususnya dan umumnya menimbulkan kerugian ekonomi,” ujar Menteri Suharso.

Komitmen ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 yang mengusung visi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi langkah strategis mewujudkan Indonesia keluar dari Middle Income Trap sebelum 2045. Pasalnya, meratanya pembangunan daerah berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan nasional. Menteri Suharso mengatakan, Pemerintah Indonesia berprinsip untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan, secara jangka panjang memastikan pembangunan yang selaras dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. “Manfaat dari pembangunan dapat terus dirasakan generasi di masa mendatang, kita harus hidup berdampingan, menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Hanya dengan cara respect pada lingkungan, mudah-mudahan kita bisa memetik pertumbuhan ekonomi yang di atas potensinya,” tutur Menteri Suharso.

Selain menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan nasional melalui penyusunan dan integrasi kebijakan PRKBI ke dalam dokumen perencanaan daerah, ruang lingkup Nota Kesepakatan ini juga meliputi penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian penurunan serta intensitas emisi; penyusunan kajian enabler dalam mempercepat implementasi PRKBI; dan implementasi program PRK pada sektor energi, lahan, dan blue carbon serta program Berketahanan Iklim pada sektor pertanian, perairan, dan sektor kelautan dan pesisir. Penandatanganan kerja sama ini dibidik mampu meningkatkan dukungan pusat terhadap misi pembangunan setiap provinsi terkait PRK dan ketahanan iklim menuju pembangunan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari berhasilnya tujuh provinsi menjadi percontohan PRKBI, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau, dan Bali. 

WhatsApp Image 2023-08-28 at 14.59.52

Bersama Pakar dan Guru Besar, Bappenas Tajamkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim

JAKARTA – Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) untuk mencegah potensi kerugian pada empat sektor prioritas, yakni perairan, pertanian, kesehatan, serta pesisir dan laut. Kementerian PPN/Bappenas menghitung kerugiannya dapat mencapai Rp544 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan ancaman triple planetary crisis, seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, harus menjadi prioritas Indonesia. “Perubahan iklim telah nyata dirasakan Indonesia, bahkan telah diestimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi ini mencapai Rp22,8 triliun per tahun dan telah menimbulkan korban jiwa hingga 1.183 orang dalam sepuluh tahun terakhir,” jelas Menteri Suharso dalam Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Dialog yang melibatkan para pakar dan guru besar Indonesia di bidang perubahan iklim, pertanian, dan sumber daya air ini membahas pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang berkontribusi terhadap arah kebijakan, strategi, dan langkah aksi untuk mitigasi dampak perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menampilkan suhu permukaan global saat ini sudah lebih dari 1,090C dibandingkan pada 1850-1900, dan diprediksi akan terus meningkat akibat pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Sementara itu, jika peningkatan suhu global rata-rata mencapai 1,50C akan berdampak pada sektor perairan dan pertanian. Distribusi dan intensitas curah hujan ekstrem akan meningkat yang berpotensi banjir dan kekeringan, mengancam ekosistem pesisir dan laut, serta tergenangnya wilayah pesisir, hingga menimbulkan kemarau panjang, penurunan pasokan air bersih, penurunan produksi pertanian, hingga gagal panen total atau puso, bahkan dapat menyebabkan krisis pangan di Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun strategi ketahanan iklim dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim ke depan. Fokus strategi meliputi penguatan ketahanan infrastruktur, teknologi, tata kelola dan pendanaan, serta meningkatkan peran masyarakat. “Peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim akan mempengaruhi kapasitas kita dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus terus memperkuat basis pengetahuan melalui pengembangan kegiatan riset, teknologi, dan inovasi terkait perubahan iklim dan dampaknya, agar berbagai kebijakan dapat disusun berbasis bukti atau evidence based policy,” pungkas Menteri Suharso. 

3S4A0780

Bappenas Dukung Upaya Penurunan Emisi Kendaraan Melalui Kebijakan Sektor Transportasi

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas memaparkan hasil studi dampak polusi udara dari sektor transportasi terhadap kesehatan dan produktivitas di Indonesia. Didukung Agence Française de Développement (AFD) dan WRI Indonesia, hasil studi ini juga membahas proyeksi dan simulasi kebijakan pada 2045. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan, pencemaran udara ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Ternyata sudah banyak kajian yang melihat dampak dari polusi, tidak hanya kepada kesehatan tetapi juga ekonomi. Negara di Asia kerugiannya besar, mencapai 0,83 persen dari PDB. Bahkan mortalitas di Asia Tenggara mencapai 4 ribu per tahun,” ujar Direktur Medrilzam dalam Workshop Diseminasi Hasil Studi Dampak Polusi Udara dari Sektor Transportasi terhadap Kesehatan di Indonesia, Senin (24/7).

Transportasi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus sumber polusi udara yang menghasilkan emisi CO2 terbesar dari pembakaran bahan bakar fosil, setelah sektor industri. Untuk itu, studi ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kesadaran akan persoalan kualitas udara. “Kami punya keinginan untuk menghidupkan lagi concern yang sama tentang persoalan kualitas udara dan masuk dalam kerangka RPJPN 2025-2045,” tutur Direktur Medrilzam.

Studi ini dilakukan dalam lingkup nasional dengan tiga daerah percontohan, yaitu DKI Jakarta, Bandung, dan Palembang. Studi yang menggunakan konsep model sistem dinamik ini menghasilkan tiga skenario kebijakan dalam sektor transportasi, yaitu Kebijakan Avoid untuk mengurangi konsumsi energi bagi transportasi, Kebijakan Shift untuk fokus pada transisi kendaraan ramah lingkungan, serta Kebijakan Improve untuk mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Direktur Medrilzam mengatakan, upaya meningkatkan kualitas udara ini terintegrasi dengan pembangunan ekonomi hijau dalam RPJPN 2025-2045. Model yang dikembangkan pada studi ini juga menjadi komponen penting pada ekonomi hijau untuk RPJPN 2025-2045 dan model generik di provinsi untuk pengembangan ekonomi hijau daerah. “Bappenas kan sedang menyusun rencana besar untuk 2045. Kita ingin menjadi negara maju, peringkat lima PDB terbesar di dunia, lepas dari middle income trap, lingkungan menjadi bagus,” imbuh Direktur Medrilzam.

 

Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Ikhwan Hakim juga berharap studi ini dapat menjadi usulan arah kebijakan RPJPN dan RPJMN berikutnya. “Studi dampak polusi udara dari sektor transportasi terhadap kesehatan yang telah disusun ini, dapat menjadi umpan balik dan masukan bagi pengembangan kebijakan transportasi berkelanjutan di Indonesia. Kualitas lingkungan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Maju sesuai Visi Indonesia 2045,” tutup Direktur Ikhwan.

346A6274

Gelar Kegiatan Tanam Mangrove dan Showcase Teknologi Pengolahan Sampah Pirolisis, Bappenas Bantu Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan Oceanic Geoventure dalam rangka penyelenggaraan ASEAN Blue Economy Forum pada 2-4 Juli 2023 di Belitung, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan penanaman mangrove dan showcase teknologi pengolahan sampah pirolisis di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Seberang Bersatu, Desa Juru Seberang, Belitung pada Selasa (4/7).

 

Kegiatan penanaman 500 bibit mangrove tersebut dilaksanakan di area Mangrove Belitung Park yang menjadi bagian dari area HKm Seberang Bersatu. Kelompok HKm ini menjadi salah satu local champion yang telah melakukan rehabilitasi mangrove di lokasi bekas tambang seluas 160 hektar pada tahun 2017 berkat dukungan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dengan dana hibah dari USAID. Bersama masyarakat Desa Juru Seberang yang tergabung dalam kelompok HKm Seberang Bersatu, program rehabilitasi kawasan pesisir eks-tambang timah tersebut dikelola oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi). Kini, lahan eks-tambang timah tersebut dikenal sebagai Belitung Mangrove Park (BMP) yang menjadi salah satu  success story pilot project Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon. Tak hanya berpotensi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, kegiatan rehabilitasi mangrove dalam rangka mengembangkan ekowisata juga mampu menghasilkan nilai ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan upaya untuk membangun ekonomi biru sebagai salah satu transformasi ekonomi.

 

Diinisiasi dengan penanaman bibit mangrove, rangkaian kegiatan Oceanic Geoventure kegiatan dilanjutkan dengan showcase teknologi pengolahan sampah pirolisis. Pirolisis merupakan salah satu metode pengolahan sampah secara termal yang mampu menghasilkan gas atau minyak dari limbah.  Metode pirolisis diharapkan mampu menjawab permasalahan sampah di wilayah Juru Seberang yang masih menggunakan sistem pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang. Apalagi, wilayah Juru Seberang kerap menerima sampah kiriman dari laut.  Selain itu,  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Sadai yang selama ini menerima sampah dari Desa Juru Seberang juga diproyeksikan penuh pada 2028 atau bahkan lebih cepat. Sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan kerja sama dari Pemerintah Jerman melalui GIZ menghibahkan mesin pirolisis yang dibuat secara lokal oleh Yayasan Get Plastic kepada HKm Juru Seberang Bersatu. 

 

Penghibahan mesin pirolisis tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan alternatif teknologi waste-to-energy. Pasalnya, teknologi pirolisis yang akan digunakan di HKm Seberang Bersatu Desa Juru Seberang mampu mengolah plastik menjadi bahan bakar setara solar yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk perahu nelayan, alat pemotong rumput, dan lain-lain.


“Kegiatan showcase teknologi mesin pirolisis ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan dan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah di kawasan wisata pesisir”, tutup Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

3S4A9308

Penghargaan Pembangunan Daerah 2023: Jawa Tengah dan Riau Raih Penghargaan Khusus

Kementerian PPN/Bappenas mengadakan acara Penyerahan Piala Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus serta Sharing Session Pembangunan Daerah Tahun 2023 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat (14/6). Acara ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman provinsi pemenang PPD dan Penghargaan Khusus pada Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) (16/5) yang lalu. Selain sebagai ajang apresiasi, acara tahunan yang diadakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah ini diharapkan dapat memantik semangat  pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pencapaian, dan inovasi daerahnya masing-masing.

Acara penyerahan piala PPD ini dibuka dengan laporan PPD oleh Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bapak Erwin Dimas, dan dilanjutkan oleh pidato pembuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Pada kesempatan kali ini, Menteri Suharso menekankan pentingnya keselarasan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini bersinggungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang tengah dirampungkan oleh Bappenas untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Melalui kesempatan ini, Penghargaan Provinsi Terbaik diraih oleh Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Jawa Barat. Selanjutnya,Penghargaan Kabupaten Terbaik dimenangkan oleh Temanggung, Aceh Barat, dan Garut, sedangkan Penghargaan Kota Terbaik diraih oleh Sukabumi, Palu, dan Semarang. 

Selain mendapatkan Penghargaan Provinsi Terbaik, Jawa Tengah juga mendapatkan Penghargaan Khusus atas beragamnya inisiatif Ekonomi Sirkular yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, yakni pengelolaan sampah perkotaan menjadi RDF dan pemanfaatan kotoran ternak oleh masyarakat setempat sebagai biomassa untuk menciptakan energi bersih terbarukan. Sementara itu, Provinsi Riau berhasil mendapatkan Penghargaan Khusus bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon atas komitmennya yang tinggi dalam mendorong upaya pembangunan rendah karbon untuk mencapai Ekonomi Hijau dan pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan terbitnya  Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Riau, Edy Afrizal Natar Nasution, hadir langsung untuk menerima penghargaan khusus yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut.

3S4A0111

Bappenas Gelar Konsultasi Publik Hasil Rekomendasi KLHS RPJPN 2025-2045

JAKARTA – Sebagai tahapan akhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas menggelar forum konsultasi publik pada Rabu (31/5). Agenda tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil rekomendasi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dari analisis pemodelan KLHS untuk diintegrasikan ke dalam RPJPN 2025-2045 serta mendapatkan tanggapan publik atas hasil KRP tersebut. Forum ini juga membahas strategi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui RPJPN 2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Penyusunan KLHS untuk RPJPN 2025-2045 merupakan kali pertama, berisi rangkaian analisis, sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, baik dalam sudut pandang kewilayahan maupun kebijakan sektor rencana dan program. “Tentunya dengan KLHS ini, kita ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan nasional jangka panjang yang nanti diturunkan di dalam perencanaan pembangunan lima tahun,” tutur Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Adapun beberapa tahapan penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 yaitu pertama identifikasi, perumusan dan penentuan isu pembangunan berkelanjutan. Kedua, pengkajian pengaruh KRP. Ketiga, perumusan alternatif penyempurnaan KRP. Keempat, penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP. Rekomendasi KRP KLHS RPJPN 2025-2045 yaitu perubahan iklim, ekonomi hijau, transisi energi, pertanian, kehutanan dan lahan, ketahanan bencana, polusi dan kerusakan lingkungan, dan keanekaragaman hayati.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti selaku Ketua Tim Penyusunan RPJPN 2025-2045 menegaskan KLHS menjadi landasan penting dalam transformasi, mengingat pembangunan ke depan perlu menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kementerian PPN/Bappenas akan memposisikan KLHS sebagai landasan penting dalam memfinalkan RPJPN 2025-2045, memastikan arah pembangunan tetap mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. “Oleh sebab itu, marilah kita berkolaborasi dan sama-sama memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan itu sudah kita kawal bersama nantinya di dalam dokumen RPJPN 2025-2045,” tutur Deputi Amalia.