3S4A0483

Bappenas Kerja Sama dengan GGGI dan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik

by News

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea merancang Knowledge Sharing Program (KSP) yang berfokus pada kendaraan listrik, terutama baterainya. Didanai oleh Korea Eximbank (KEXIM), KSP berjudul Policy Framework for Strengthening EV Battery Recycling Capacity in Indonesia ini akan dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari Korea Testing Laboratory, Hyundai Research Institute Co., Ltd. dan Jeju TechnoPark (“Korea Testing Laboratory Consortium”). Proyek yang akan berlangsung hingga bulan Agustus 2025 ini diawali dengan launch seminar yang dilaksanakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (12/3) lalu. Proyek ini akan menjalankan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sirkular yang bertujuan untuk menciptakan rantai nilai daur ulang baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang berkelanjutan, selaras dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045.

Agenda seminar dibuka dengan sambutan kunci oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Ibu Teni Widuriyanti, yang menekankan manfaat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. “Penggunaan kendaraan listrik secara luas membawa tiga manfaat utama bagi Indonesia, yakni menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Inilah yang kami sebut sebagai triple win,” ujar Sesmen/Sestama Teni.

Indonesia telah mencatatkan peningkatan pesat dalam penggunaan kendaraan listrik. Hanya pada tahun 2023, jumlah kendaraan listrik di Indonesia meningkat 179% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Pemerintah juga menargetkan penggunaan satu juta unit kendaraan listrik pada tahun 2035 yang diproyeksikan dapat menghemat sekitar 12,5 juta barel minyak dan mengurangi emisi CO2 hingga 4,6 juta ton.

Proyek di bawah KSP ini menjadi salah satu upaya nyata untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam pengelolaan baterai kendaraan listrik yang juga sejalan dengan kerangka Ekonomi Hijau. Indonesia telah mengadopsi strategi Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kemudian diturunkan ke dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mempercepat pencapaian netralitas karbon. Selain itu, proyek KSP ini diharapkan dapat menyusun kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan daur ulang baterai kendaraan listrik melalui analisis mendalam terhadap praktik terbaik dari Korea dan negara-negara lain. “Pengembangan ekosistem sirkular untuk baterai kendaraan listrik merupakan elemen kunci dalam menutup rantai nilai yang berkelanjutan,” tambah Sesmen Teni.

Seminar ini juga menjadi ajang penandatanganan Implementation Agreement KSP antara pihak Indonesia, Korea, dan GGGI Indonesia. Selain melakukan kick-off kegiatan berupa seminar, para delegasi Republik Korea tersebut juga mengunjungi berbagai kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menunjang pelaksanaan proyek ke depannya.

3S4A0541
3S4A0556
3S4A0621
3S4A0556
3S4A0636
ROM_7721

Bappenas Gelar Dialog Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau

by News

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau di Jakarta (20/2). Acara ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi percepatan adopsi kendaraan listrik dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini didukung oleh Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia melalui UNDP, UNIDO, dan UNITAR serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, akademisi, sektor industri, dan mitra pembangunan.

Dalam sesi pembukaan, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya kebijakan dan strategi nasional dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Sektor transportasi, yang berkontribusi hingga 21,85% dari total emisi GRK sektor energi nasional pada tahun 2022, menjadi salah satu sektor prioritas dalam upaya menekan emisi GRK. “Indonesia telah merumuskan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat ukur progres transformasi ekonomi hijau, dengan target peningkatan skor dari 59,17 pada 2020 menjadi 90,65 pada tahun 2045. Studi PAGE Indonesia menunjukkan bahwa adopsi kendaraan listrik dapat meningkatkan capaian indeks ekonomi hijau, terutama jika didukung oleh manufaktur dalam negeri,” ujar Deputi Teguh.

Dialog kebijakan ini dibagi menjadi dua sesi panel diskusi. Sesi panel diskusi pertama membahas mengenai Rekomendasi Kebijakan Nasional Menuju Transisi Kendaraan Listrik di Indonesia dan menghadirkan empat narasumber ahli, yaitu perwakilan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan, Kementerian ESDM, Direktur Center of Reform on Economics Indonesia, Direktur PT Life Cycle Indonesia dan Tenaga Ahli dari ILO. Sesi ini juga menghadirkan penanggap, yakni perwakilan dari Direktorat Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas. Jika panel diskusi pertama menitikberatkan pada pandangan nasional mengenai kebijakan kendaraan listrik, sesi panel diskusi kedua berfokus pada perspektif global dengan tema Driving Change: A Global Policy Perspective on the Future of Electric Vehicle. Sesi ini kembali menghadirkan empat narasumber internasional, yaitu Regional Energy Specialist Sustainable Energy Hub Bureau for Policy and Program Support Global Policy Network dari UNDP, Technical Officer for Just Energy Transition dari ILO, Industrial Development Officer Energy System and Industry Decarbonization Unit dari UNIDO dan Programme Officer Sustainable Mobility Unit dari UNEP. Terdapat dua penanggap pada sesi kedua ini, yakni Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan Ketua Center for Sustainability and Waste Management dari Universitas Indonesia. Dialog kebijakan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih konkret dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia guna mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

ROM_7864
ROM_7843
ROM_8268
IMG_1904

Paparkan Hasil KLHS RPJMN 2025-2029, Bappenas Gelar Konsultasi Publik

by News

Kementerian PPN/Bappenas kembali menggelar Konsultasi Publik kedua sebagai bentuk sosialisasi dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta (17/1). Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Leonardo A.A. Teguh Sambodo, tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan atas hasil analisis KLHS.

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS didefinisikan sebagai analisis yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pengembangan wilayah untuk, dalam konteks Indonesia, mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya keluar dari middle-income trap dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net-zero emission.

 

Proses penyusunan KLHS RPJMN 2025-2029 terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, tahap penjaringan dan scoping isu-isu pembangunan berkelanjutan untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang melibatkan identifikasi dan penilaian isu-isu kritis. Proses ini telah dilakukan pada bulan Desember 2023 yang lalu, sekaligus sebagai kick-off penyusunan dokumen KLHS tersebut. Tahap kedua adalah pengembangan model untuk memahami dan memprediksi dampak dari berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang akan membantu dalam merumuskan dan mengevaluasi berbagai skenario pembangunan. Tahap ketiga adalah pelibatan pengkajian terhadap pengaruh kebijakan terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang melibatkan analisis mendalam tentang pengaruh kebijakan saat ini dan masa depan terhadap keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk kebijakan jangka panjang, berdasarkan hasil penjaringan isu, pengembangan model, dan pengkajian pengaruh kebijakan. Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 untuk pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

 

Dalam acara Konsultasi Publik kedua tersebut, terdapat dua diskusi panel dengan tema yang berbeda yang menghadirkan narasumber ahli dalam bidangnya. Diskusi panel pertama bertemakan “Tantangan dan Peluang Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK dan Pertumbuhan Ekonomi 8%”, yang dimoderatori oleh Anna Amalia, Perencana Madya dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, dan menghadirkan Asep Sofyan, Tim Ahli Penyusun KLHS RPJMN 2025-2029, Prof. Hagus Tarno, Dosen & Peneliti Universitas Brawijaya, ⁠Hendaryanto, Fungsional Direktorat PDLKWS KLH, Kunto Bimaji, Kasubdit LH Kemendagri,  serta ⁠Egi Suarga, Climate Manager WRI Indonesia sebagai panelis. Selanjutnya, pada sesi diskusi panel kedua yang dimoderatori oleh Irfan D. Yananto, Perencana Pertama dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas mengusung tema “Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Energi”. Sesi diskusi panel kedua ini mengundang beberapa ahli sebagai panelis, di antaranya Arnita Rishanty, Asisten Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ahmad Safrudin dari KPBB, Budhi Setiawan mewakili LAPI ITB, Dr. Ratih Damayanti, Direktur Kebijakan LH, Kemaritiman, SDA, dan Ketenaganukliran BRIN, serta M. Zaenul Muhtaram, Vice President HSSE Pertamina NRE.

IMG_2068
IMG_2223
WhatsApp Image 2024-12-23 at 10.15.15

Bersama Lima Lembaga PBB, Bappenas Berkomitmen Percepat Transformasi Ekonomi Hijau untuk Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan lima agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program Partnership for Actions on Green Economy (PAGE) menggelar Dialog Nasional “Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau”. Dialog ini menandai berakhirnya fase pertama Program PAGE 2019-2024 sekaligus membuka fase kedua yang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan.  Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Transformasi ekonomi hijau adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui Program PAGE selama lima tahun terakhir, Indonesia tidak hanya mencapai hasil yang luar biasa dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau, tetapi juga mempersiapkan langkah strategis untuk fase kedua guna mencapai target Net Zero Emissions pada 2060,” papar Wamen Febrian, Selasa (3/12). 

Sebagai hasil kolaborasi bersama dengan UNEP, ILO, UNIDO, UNITAR, dan UNDP, program PAGE telah memberikan kontribusi signifikan, termasuk peluncuran Indeks Ekonomi Hijau pertama di Indonesia, Peta Jalan Ekonomi Sirkular, serta Rencana Aksi Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Regional. “Saat Indonesia melangkah ke fase kedua program PAGE, penting untuk memperkecil gap dalam investasi hijau dan mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif. Bersama, kita dapat mempercepat implementasi proyek berkelanjutan dan memastikan ekonomi hijau mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” jelas Chair of PAGE Management Board Steven Stone dalam sambutannya.

Dialog nasional ini menegaskan konsep kolaborasi pentahelix sebagai kunci mendorong pembangunan inklusif, dan berkelanjutan. Wamen Febrian optimistis kerja sama ini adalah jalan terbaik untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau, dan bentuk komitmen Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. “Pelaksanaan PAGE Fase 2 menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pendekatan berbasis ekonomi sirkular dan keuangan berkelanjutan,” pungkas Wamen Febrian.

IMG_7659

Kedeputian KSDA Bappenas Lunasi Janji dan Komitmen dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo 2024

by News

Di sela-sela agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) 2024, pada Jumat (6/12) lalu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) beserta Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, ditemani oleh Perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Kebumen dan mitra pembangunan, kembali menanam bibit mangrove sebagai bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli 2024 lalu. Kali ini, sebanyak 500 bibit mangrove ditanam di Biosite Hutan Mangrove Ayah, Kebumen, Jawa Tengah.

 

Aksi tanam mangrove Kedeputian KSDA kali ini merupakan tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara Green Economy Expo berlangsung. Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap adalah sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah sendiri telah dilakukan selama acara melalui program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change. 


Berdasarkan hasil perhitungan emisi GRK serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi sisa emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasama telah ditanam sebagai bentuk aksi yang sama pada bulan Oktober 2024 lalu. Aksi tanam mangrove di Biosite Hutan Mangrove Ayah, Kebumen, Jawa Tengah ini melunasi sisa 1.700 pohon yang perlu ditanam. Pasalnya, mangrove mampu menyerap karbon empat kali lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan atau pohon lainnya di hutan hujan tropis. Kegiatan ini didukung oleh konsorsium Solutions for Land and Seascape in Indonesia–atau yang lebih dikenal dengan SOLUSI–yang terdiri dari GIZ, ICRAF, Yayasan KEHATI, dan SNV.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

3S4A9653 (1)

Aksi Tanam Pohon: Komitmen Bappenas dalam Mengimbangi Emisi GRK dari Penyelenggaraan Green Economy Expo

by News

Sebagai salah satu bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasi carbon offset atau pengimbangan emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli lalu, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam melakukan aksi tanam pohon di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Minggu (22/9). Sebanyak 100 bibit pohon salam dan rasamala ditanam oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA), Ibu Vivi Yulaswati, jajaran direktur di bawah Kedeputian, serta para staf. Aksi Tanam Pohon ini juga didukung oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung.

Aksi tanam pohon Kedeputian KSDA merupakan salah satu rangkaian aksi implementasi ekonomi sirkular acara Green Economy Expo, yakni sebagai tindak lanjut inisiatif perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan selama acara berlangsung. Aksi implementasi ekonomi sirkular yang dilakukan terbagi berdasarkan tiga prinsip utama ekonomi sirkular, yaitu Creation atau pengurangan penggunaan sumber daya, Maintaining atau perpanjangan usia pakai produk, dan Recover atau daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi.

Bekerja sama dengan WRI Indonesia, Waste4Change, dan Reservoair, emisi GRK yang dihitung merupakan emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan transportasi oleh panitia dan peserta acara, sampah yang dihasilkan, dan penggunaan air selama acara berlangsung. Berdasarkan perhitungan, penggunaan listrik, baik di Jakarta Convention Center, tempat acara diselenggarakan, dan hotel tempat panitia menginap, emisi GRK yang dihasilkan sebanyak 31.507 kgCO2e. Selanjutnya, emisi GRK yang dihasilkan dari transportasi sebesar 19.660 kgCO2e, sedangkan emisi yang dihasilkan dari sampah sebesar 402 kgCO2e. Upaya carbon offset untuk emisi GRK dari timbulan sampah telah dilakukan selama acara melalui  program Zero Waste to Landfill yang bekerja sama dengan  Waste4Change.

Berdasarkan jumlah perhitungan emisi GRK serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimbangi emisi GRK selama acara tersebut, pohon yang perlu ditanam untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan selama acara adalah 2.617 pohon. Dengan bantuan Carbon Ethics, panitia Green Economy Expo telah berhasil menanam 817 pohon. Sementara itu, 1.800 pohon yang belum tertanam akan dilakukan secara bertahap, seperti kegiatan Aksi Tanam 100 pohon yang lalu.

WhatsApp Image 2024-08-15 at 11.16.53_fa2be119

Peluncuran IBSAP 2025-2045: Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

by Press Release

JAKARTA – Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin meluncurkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wakil Presiden, Kamis (8/8). Dokumen IBSAP 2025-2045 disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat. Dokumen IBSAP 2025-2045 menjadi panduan strategis dalam mengelola keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan yang juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan pemanfaatan keanekaragaman hayati bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan, melainkan juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan, disertai standar-standar keberlanjutan, serta penggunaan inovasi dan teknologi. “Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan secara holistik, mencakup ekosistem daratan dan perairan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Dokumen IBSAP 2025-2045 memiliki tiga tujuan utama, yaitu: kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik; pemanfaatan yang berkelanjutan; dan pelaksanaan yang dapat mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam dokumen IBSAP 2025-2045 juga telah ditetapkan ukuran yang jelas untuk menilai capaian setiap tujuan dan target. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan IBSAP 2025-2045 selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. “IBSAP merupakan dokumen strategis yang penting sebagai arahan kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati menuju Visi Indonesia Emas 2045, dan sudah melalui proses penyelarasan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” papar Menteri Suharso.

Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2023, kawasan yang dilindungi di daratan telah mencapai 26,7 persen dan di perairan mencapai 8,9 persen, dengan target 30 persen pada 2045. “Dengan peluncuran  strategi dan rencana aksi IBSAP 2025-2045, akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Wapres RI Ma’ruf Amin.

Akselerasi Ekosistem Ekonomi Sirkular Indonesia, Bappenas Gelar Green Economy Expo

by Press Release

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity, yang berlangsung 3-5 Juli 2024, di Jakarta Convention Center. Dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Rabu (3/7), Green Economy Expo menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau. Menteri Suharso menegaskan komitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.

“Indonesia terus mempertahankan kualitas lingkungan, mengingat posisi kita sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan sumber daya alam melimpah. Indeks kualitas lingkungan hidup terus meningkat, mencapai 72,53 poin pada 2023,” ungkap Menteri Suharso. Menteri Airlangga juga menambahkan potensi kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi hijau. “Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau akan fokus pada penciptaan investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan yang lebih berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,” jelas Menteri Airlangga.

Transformasi Ekonomi Hijau merupakan komitmen Pemerintah Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan. Ekonomi hijau akan menjadi pendorong transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam acara yang juga dihadiri beberapa perwakilan duta besar negara sahabat dan lembaga internasional ini, Menteri Suharso juga meluncurkan dua dokumen penting, yaitu: Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia, serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

“Jika diterapkan dengan serius di lima sektor prioritas (pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil), ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat tinggi pada pembangunan kita. Contohnya, ekonomi sirkular meningkatkan PDB Indonesia kisaran Rp 593 hingga 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga pada 2030 dengan 75 persen dari total pekerjaan merupakan tenaga kerja perempuan, mengurangi timbulan limbah 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030, juga berkontribusi menurunkan emisi GRK 126 juta ton CO2,” tegas Menteri Suharso.

Menutup pembukaan Green Economy expo hari ini, Menteri Suharso juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak, dan berharap acara ini menjadi melting point gagasan dan perumusan solusi berbagai persoalan pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari ekonomi hijau, sebagai akselerator perubahan,” pungkas Menteri Suharso.

Musrenbangnas52

Penghargaan Pembangunan Daerah: Pertunjukan Inovasi dan Produk Unggulan Daerah melalui Expo PPD 2024

by News

Kementerian PPN/Bappenas kembali menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” (6/5) lalu. PPD tahun 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, yang didampingi juga oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. 

 

Sebagai bagian dari acara tersebut, diselenggarakan juga expo yang menampilkan inovasi dan produk unggulan daerah-daerah dengan tujuan untuk menjadi sebuah forum pembelajaran praktik-praktik inovasi/program unggulan yang dapat memberi manfaat kepada para pelaku dan pemerhati pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, yang diwakili oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Kelautan dan Perikanan dengan dukungan dari GIZ Indonesia, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berkesempatan juga dalam meramaikan acara dengan membuka satu booth pameran yang bertemakan Ekonomi Hijau dan Biru.

 

Dalam booth Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam ditampilkan beberapa program dan hasil implementasi berupa aplikasi AKSARA serta kajian-kajian mengenai penerapan ekonomi hijau yang didukung oleh kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah, serta Keanekaragaman Hayati. Sedangkan untuk Ekonomi Biru, terdapat beberapa kajian seperti Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, Model Bioekonomi Spesies Tuna, dan Blue Finance. BMKG pun turut mendukung dengan menampilkan alat informasi ‘Warning Receiver System’ yang dapat menunjukan peringatan bencana seperti gempa secara real-time.

 

Selain Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, terdapat 12 Provinsi, 10 Kabupaten, dan 10 Kota yang turut hadir memeriahkan Expo PPD 2024 dengan menampilkan produk unggulan khas mereka. Beberapa di antaranya adalah daerah yang mendapatkan penghargaan Provinsi/Kab/Kota Terbaik, yakni Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kab. Temanggung, Kab. Banyuwangi, Kab. Gowa, Kota Malang, Kota Palu, serta Kota Metro

3S4A9904 copy

Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia

by News

Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman menyelenggarakan kegiatan Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia pada Kamis, (22/2) lalu di Menara Bappenas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Awal Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dan menjaring masukan atas rancangan awal tersebut dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi bisnis, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.

 

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berfokus [ada pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, tetapi juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi sepanjang rantai pasok. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dengan potensi menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat membawa manfaat sosial berupa penciptaan 4,4 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030 dengan 75% dari total pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk tenaga kerja perempuan. Menilik aspek lingkungan, ekonomi sirkular dapat memberi manfaat berupa pengurangan timbulan sampah sebesar 18-52% dibandingkan dengan pendekatan business-as-usual (BaU) tanpa penerapan ekonomi sirkular serta pengurangan emisi CO2e sebesar 126 juta ton pada tahun 2030. 

 

Saat ini, arah kebijakan ekonomi sirkular telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bersama-sama dengan pengelolaan limbah menjadi salah satu sektor prioritas di bawah Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, ekonomi sirkular pun telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian ekonomi hijau untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Action Plan) Ekonomi Sirkular. Dokumen ini memuat aksi-aksi yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, yang terlibat dalam lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu sektor makanan minuman, sektor retail, sektor tekstil, sektor konstruksi, dan sektor elektronik.

Dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak yang diundang Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia, kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi dengan diskusi panel dengan tema Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Priyanto Rohmattullah, dan Team Leader Circular Economy Roadmap and Action Plan, Ibu Maria Dian Nuraini. Paparan kedua narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCDS), Ibu Indah Budiani, Executive Director at Center of Reform on Economics (CORE), Bapak Mohammad Faisal, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ibu Emenda Sembiring, dan Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional, Bapak Heru Suseno. Selanjutnya, kegiatan pada sesi siang dilanjutkan dengan workshop breakout session yang dibagi ke dalam dua tema, yakni Reformasi Tata Kelola Persampahan untuk Ekonomi Sirkular dan Tantangan dan Peluang Industri dan Bisnis Sirkular.

 

Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Head of East Asia and South East Division, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.