LCDI News Update
Indonesia Butuh Akses Energi yang Berkeadilan
Jakarta, Investor.id - Di tengah ancaman krisis energi yang melanda dunia akibat dampak perang Rusia-Ukraina, transisi energi menjadi salah satu perbincangan penting dalam gelaran KTT G20 2022 lalu. Transisi energi yang ramah lingkungan dan energi baru terbarukan diharapkan dapat menjadi solusi masalah energi ke depan. Energi memegang peran vital dalam mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi namun tidak merugikan atau menghilangkan daya dukung dan daya tampung lingkunan. Indonesia terus berjuang mewujudkan akses energi yang berkeadilan bagi selu ...
Accelerating circularity as a holistic response to the triple planetary crisis: The Economic Case
High-level side event (9 November 2022) - Acara Konferensi Anggota (Conference of Parties/COP) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-27 atau biasa disingkat COP27 kembali berlangsung pada 6-18 November 2022. Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas kembali hadir dalam beberapa side event, seminar dan diskusi dalam rangkaian acara ini. Salah satunya adalah high-level side event yang bertemakan “Accelerating circularity as a holistic response to the triple planetary crisis: The Economic Case” pada tanggal ...
Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah Dukung Tujuan Pembangunan Rendah Karbon dengan Lakukan Kick-Off Meeting dan Workshop Penyusunan Dokumen RPRKD
Kementerian PPN/Bappenas terus mengembangkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk menjaga daya dukung dan daya tampung SDA dan lingkungan termasuk tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tiga provinsi di Kalimantan, yaituKalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah siap mengikuti jejak tujuh provinsi yang sebelumnya telah melaksanakan penyusunan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Untuk mendukung langkah ketiga provinsi ...
Peran Dunia Bisnis dalam Transisi Menuju Ekonomi Hijau
Presidensi Business 20 mendorong percepatan transisi energi menuju ekonomi hijau berkelanjutan, khususnya pada pendanaan dan investasi. Indonesia butuh investasi sekitar 25 miliar dollar AS per tahun menuju target NZE. Jakarta (KOMPAS). Indonesia terus berupaya menempuh langkah strategis guna mengatasi dampak perubahan iklim. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah menerapkan ekonomi hijau dalam kerangka transformasi ekonomi karena kemajuannya tidak meningkatkan pertumbuhan PDB semata, tetapi juga memberi kontribusi signifikan bagi kel ...
Penghargaan Pembangunan Daerah 2022: Sulawesi Selatan Raih Penghargaan Khusus di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, Bali di Bidang Ekonomi Sirkular
Sebagai tindaklanjut penyampaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan penghargaan khusus yang dilaksanakan secara virtual pada April lalu, Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Penyerahan Piala PPD dan Penghargaan Khusus Tahun 2022 di Menteng, Jakarta Pusat (29/9). Capaian ini merupakan bentuk perbaikan perencanaan, pencapaian, dan inovasi dari daerah-daerah terbaik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Rangkaian acara diawali dengan penyampaian laporan PPD oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pem ...
Sosialiasi Pemodelan Ekonomi Hijau Untuk Samakan Visi dan Pandangan tentang Ekonomi Hijau
Sebagai bentuk akselerasi upaya perwujudan Ekonomi Hijau dan tindak lanjut dari Green Economy Index (GEI) atau Indeks Ekonomi Hijau, Bappenas melalui Sekretariat LCDI menyelenggarakan Sosialisasi Pemodelan Ekonomi Hijau pada Tim Terpadu Ekonomi Hijau (Green Economy Task Force/GETF) Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 14 September 2022. Acara ini bertujuan untuk meningkatan kapasistas serta penyamaan visi dan misi terkait perencanaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau untuk para pembuat kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam acara ini, Tim T ...
Green Economy Championship Program, Upaya Perkuat Pemahaman dan Implementasi Ekonomi Hijau 10 Provinsi
Green Economy Championship Program telah diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, 5-6 September 2022. Acara ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menyamakan paradigma dan pemahaman terkait Ekonomi Hijau, khususnya kepada local champions 7 pemerintah provinsi pilot Pembangunan Rendah Karbon/PRK (Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat) ditambah 3 pemerintah provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Maluku. Termasuk perwakilan universitas dan mitra pembangunan. Melalui program ini, para local ch ...
Bappenas dan Program Kerjasama Jerman dukung Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau melalui Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Implementasi di Level Kota/Kabupaten Jadi Kunci
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) penyebab perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Salah satu penyebab tingginya emisi GRK adalah dikarenakan adanya dekomposisi sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga menghasilkan emisi gas buang yang terlepas ke lingkungan. Indonesia sebagai negara keempat dengan populasi terpadat di dunia d ...
Ekonomi Sirkular Jadi Bagian Dari Transformasi Ekonomi
Ekonomi sirkular bukan hanya sekadar soal pengelolaan limbah yang lebih baik, melainkan juga mencakup rangkaian intervensi holistik dari hulu hingga hilir. Hal ini mendongkrak efisiensi dalam penggunaan sumber daya. JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular di bawah payung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Selain meningkatkan produk domestik bruto, penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi memberi manfaat positif dari sis ...
Indonesia Miliki Indeks Ekonomi Hijau
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia serangkaian acara side event DWG G20 di Nusa Dua, Badung, Selasa (9/8/2022). Indeks Ekonomi Hijau menjadi tolok ukur capaian transformasi ekonomi. BADUNG, KOMPAS — Indonesia kini memiliki tolok ukur indikator perkembangan ukuran keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan dengan diluncurkannya Indeks Ekonomi Hijau Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nas ...
Jadi Model Kota Masa Depan, IKN Dikembangkan Dengan Konsep Ekonomi Sirkular
JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) baru atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular agar menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan. Dengan itu IKN Nusantara menjadi model kota masa depan karena terkait dengan perubahan iklim. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam menyampaikan, konsep ekonomi sirkular menjadi sangat penting dalam pembangunan kota. Karena 80 persen emisi global itu bersumber dari aktivitas ekonomi di kota. ...
Quo Vadis Ekonomi Hijau Indonesia?
Medrilzam, CNBC Indonesia - Code Red for Humanity atau Kode Merah untuk Kemanusiaan merupakan sinyal jelas dan penuh kecemasan yang disampaikan dalam laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Laporan itu adalah sebuah kajian mendalam mengenai perubahan iklim dalam tiga tahun terakhir berdasar 14.000 studi ilmiah oleh 234 pengamat dari 66 negara. Laporan IPCC tahun 2021 ini juga menekankan penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah akibat aktivitas manusia. Sementara itu, diskursus mengenai megatrend 2050 mengi ...
Workshop and Capacity Building Ekonomi Sirkular: Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup (Dit. LH) menyelenggarakan workshop dan capacity building ekonomi sirkular kepada key stakeholder tingkat nasional dengan tema ‘Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia’ di Bekasi (28/3). Workshop ini dilaksanakan pada 28-30 Maret 2022 dan dihadiri oleh 56 peserta dari berbagai sektor, antara lain kementerian dan lembaga, pelaku usaha, organisasi, dan media. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan menggali potensi penerapan ...
Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Elektronik Bisa Tingkatkan PDB Rp 12,2 triliun pada 2030
JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa tahun terakhir gaya hidup masyarakat kian lekat dengan perangkat digital dan akses virtual. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi langsung di masyarakat menambah tinggi intensitas kegiatan virtual dengan menggunakan gawai. Kebutuhan akan perangkat digital pun mengakibatkan praktik industri dan masyarakat yang berlebihan yang kemudian berdampak pada peningkatan timbulan limbah elektronik (e-waste) dan terbuangnya sumber daya elektronik tanpa ada kesempatan untuk diolah kembali. ...
Mubazir Pangan Selama Ramadhan dan Ekonomi Sirkular
Jakarta (KOMPAS) - Indonesia menghasilkan timbulan food loss and waste atau mubazir pangan yang cukup besar, yaitu 23-48 juta ton per tahun dalam dua dekade terakhir (2000-2019). Jumlah ini diperkirakan meningkat secara substansial selama bulan Ramadhan. Strategi pengelolaan mubazir pangan dalam kerangka ekonomi sirkular dibutuhkan untuk mewujudkan efisiensi pangan yang lebih berkelanjutan. Permasalahan mubazir pangan memang sulit dihindari. Jumlah penduduk Indonesia yang besar berpotensi menghasilkan kemubaziran pangan yang juga besar d ...
Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) di Jawa Barat Mengandalkan Sektor Pertanian untuk Kurangi Potensi Kerugian Ekonomi
# Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah meluncurkan kebijakan PBI. # Kebijakan PBI adalah upaya antisipasi bahaya dan risiko perubahan iklim melalui aksi ketahanan iklim. Hal ini guna mencapai Ketahanan Iklim Nasional dengan target berupa potensi penurunan kerugian ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Direktorat Lingkungan Hidu ...
Provinsi Jawa Barat Tetapkan Lima Sektor Prioritas Dalam RPRKD
Direktorat Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia/LCDI, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (20/4). Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan terhadap skenario kebijakan yang sudah tersusun dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat.Menurut perhitungan trajektori besaran emis ...
Mengenal fesyen sirkular, siklus yang mengubah dinamika dunia mode
Jakarta (ANTARA) - Fesyen yang terus berputar mempengaruhi konsumen untuk membeli produk-produk baru agar mereka terlihat mengikuti tren, tidak ketinggalan zaman, dan memiliki gaya tersendiri. Padahal, Yves Saint Laurent, legenda fesyen dunia, pernah berkata: fashion fades, style is eternal. Artinya, gaya adalah sesuatu yang kita bawa di dalam diri kita, bukan sekadar memakai pakaian keluaran terkini. Prinsip Yves Saint Laurent dapat dikatakan sejalan dengan konsep fesyen sirkular atau circular fashion yang mendorong masyarakat untuk leb ...
Bappenas Prediksi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Rp 544 T, Begini Rinciannya
TEMPO.CO, Jakarta -Hasil kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun. Hasil kajian dari Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksud berfokus pada potensi kerugian ekonomi di Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim. Hasilnya menunjukkan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan ...
SELAMATKAN BUMI MELALUI CIRCULAR EKONOMI
Penggunaan sumber daya alam akan berkurang dan bisa menyelamatkan bumi dengan mengurangi emisi. Tempo, Indonesia saat ini tengah menuju penerapan ekonomi sirkular. Pada Februari 2020, pemeritah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan UNDP yang didukung Pemerintah Denmark meluncurkan gagasan baru pengembangan Ekonomi Sirkular di Indonesia. Melalui inisiatif ini, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsi strategi nasional tentang ekonomi sirkular. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian ...
Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim
Lebih dari separuh produk domestik bruto dunia memiliki risiko kehilangan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, implementasi pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim menjadi prioritas. Kompas. Gelaran pertemuan perubahan iklim dunia COP 26 di Glasgow, Skotlandia, baru saja usai dengan menghasilkan beragam resolusi sekaligus pekerjaan rumah. Salah satunya isu tematik loss and damage (L&D)/kerugian dan kerusakan yang menjadi salah satu bahasan utama antarpara pihak (negara peserta COP 26). Menuru ...
The more ambitious climate action the better for Indonesia’s economy
The Jakarta Post. Indonesia, like many other economies across the world, is gradually recovering from multiple waves of COVID-19 infection. Meanwhile, we are at a pivotal juncture in dealing with climate change, as the cost of climate impacts begins to mount and our window for action narrows. Climate change has many dangerous implications for Indonesia. Indonesia’s gross domestic product (GDP) could shrink by 16.7 to 30.2 percent because of the impacts of climate change if the world is 2 to 2.6 degrees Celsius warmer by mid-century, accord ...
Hadapi Transisi Karbon, Bappenas Siapkan 3 Hal Penting
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa tahun terakhir, cuaca ekstrem di berbagai negara semakin meningkat seiring dengan pemanasan suhu yang sudah mencapai 1,1 derajat Celcius. Dampak kerugian yang ditimbulkan bukan hanya sekadar kerusakan lingkungan tetapi juga kehilangan dari sisi ekonomi, termasuk banyak lapangan kerja yang terdampak oleh karena isu atau bencana hidrometeorologi.Hasil studi Bappenas menunjukkan, energi demand diproyeksikan meningkat 3 kali lipat pada 2060. Dalam komitmen yang diambil dalam COP26, pembangunan yang dilaksan ...
Indonesia-Inggris perkuat komitmen ekonomi hijau melalui rendah karbon
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BappenasSuharso Monoarfa menegaskan komitmen Indonesia dan Inggris untuk implementasi ekonomihijau serta menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui programpembangunan rendah karbon. Suharso menegaskan hal tersebut usai bertemu Menteri Pasifik dan Lingkungan Hidup InggrisLord Zac Goldsmith dalam kunjungan kerja ke London, Inggris. “Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Inggris telah memberikan landasan yang kokoh bagiIndonesia untuk bergerak menuju ek ...
MENGATASI PANDEMI COVID-19 DAN KRISIS IKLIM DENGAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
JAKARTA - Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia mengalami stagnasi secara historis. Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati akibat berkurangnya jumlah luasan hutan berdampak pada penurunan luas habitat ideal dari spesies target terancam punah serta peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat berdampak pada penurunan PDB dalam jangka panjang seiring dengan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut menjadi tantangan dan isu lingkungan ketika pembangunan berjalan secara business as usual. Paparan tersebut disampaikan ...
Pembangunan Rendah Karbon Bisa Pangkas Potensi Kerugian Bencana Rp 544 Triliun
JAKARTA, investor.id - Kondisi memprihatinkan tengah terjadi pada perubahan iklim dunia. Berdasarkan laporan terkini IPCC, dunia akan menghadapi batas aman suhu bumi (di bawah 1,5 derjat celcius) lebih cepat dari waktu yang diprediksi. Panel lingkungan PBB pun merekomendasikan langkah exraordinari. Demikian disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto saat membuka Green Economy Talks dengan tema “Pembangunan Rendah Karbon Sebagai Pilar Utama Mencapai Ekonomi Hijau dan Net Zero Emissions Indonesia” ...
IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU MELALUI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau. Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Kita ingin membangun lebih baik, build back better. Secara bersamaan, pemerintah akan menyusun kebijakan yang robust dan aplikatif agar upaya berbagai ...
[Siaran Pers] Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon Segera Diintegrasikan Dalam RPJMD Wilayah Timur Indonesia
# Workshop Nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK) regional Indonesia Timur, khususnya provinsi Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat serta 7 provinsi lainnya di wilayah Sulawesi dan Maluku memiliki tujuan mengembangkan dan mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Memfasilitasi proses pemantauan dan pelaporan aksi PRK; serta Pengenalan e-learning Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA) sebagai media pembelajaran man ...
Sampah makanan capai 112 juta ton/tahun pada 2024
JAKARTA, 09/6 - Kementerian PPN/ Bappenas memprediksi sampah makanan atau timbulan akibat food loss and waste (FLW) dapat mencapai 112 juta ton per tahun atau 344 kilogram/kapita/tahun. “Tanpa adanya intrervensi kebijakan, kita melakukan business as usual, bisa mencapai 112 juta ton per tahun. Itu artinya (FLW per kapita) 1 kilogram per hari,” kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas, Arifin Rudiyanto dalam webinar di Jakarta, Rabu. Arifin menyebut berdasarkan studi Economist Intelligence Unit, Indone ...
Kementerian Pertanian Komitmen Turunkan Food Loss and Waste
Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen penuh dalam upaya menurunkan food loss and waste (FLW). Dalam Webinar Strategi Pengelolaan Food Loss and Waste untuk Mendukung Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon yang berlangsung pada Rabu (9/6/2021), Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, upaya penurunan FLW mencakup keseluruhan aspek dari hulu hingga hilir, “Kita tahu bahwa FLW kita terbesar kedua di dunia berdasarkan riset. Ini menggugah kita bahwa penanganan FLW ini menjadi penting. Kalau kita li ...
Foods Thrown Away in Indonesia Are Enough to Solve Its Malnourishment Problem
Jakarta. Inefficient processing, storage, transportation, as well as wastage at the consumer's level have led Indonesia to throw away around 23 to 48 million metric tons of food every year, an amount that is enough to address the country's malnourishment problem, according to a report published on Wednesday. The report, titled 'Food Loss and Waste in Indonesia', drew the conclusion after looking at 20 years worth of data to estimate food loss and waste at five stages of the country's food supply chain and consumption. Indonesians lost or ...
Medrilzam: Inovasi TOSS Gema Santi Klungkung Jadi Role Model Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Redaksi9.com - Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi merupakan salah satu mimpi Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta untuk membangun Kabupaten Klungkung semakin bersih dan terhindar dari permasalahan sampah. Rombongan Kementerian PPN/Bappenas, dipimpin Direktur Lingkungan Hidup, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung I Ketut Suadnyana dan Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, melakukan kunjungan kerja ke TOSS Center Karangdadi Kusam ...
Pembangunan Rendah Karbon Sejalan dengan Visi Pemprov Bali Wujudkan Ekonomi Hijau
Redaksi9.com – Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon bersama Pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan mitra pembangunan, diantaranya GIZ, UK FCDO, dan UNPAGE menggelar kegiatan Workshop Nasional Pembangunan Rendah Karbon untuk provinsi di wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Regional I, Kementerian PPN/Bappenas, da ...
Pemda Didorong Integrasikan Rencana Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMD
DENPASAR, KOMPAS — Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, atau PRK, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah daerah didorong mengintegrasikan Rencana PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam mengatakan, Rencana PRK merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pembangunan minim emisi dan minim eks ...
Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan PBI
JAKARTA – Sebagai pedoman penanganan perubahan iklim, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) agar tercipta ketahanan iklim nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PBI telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan pembangunan ...
Bappenas: Perubahan Iklim Dapat Mengganggu Perekonomian
Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan perubahan iklim tidak hanya berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pasalnya perubahan iklim juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kehidupan masyarakat, khususnya di empat sektor. "Empat sektor itu yakni kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan," kata Suharso, dalam sebuah acara Peluncuran Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 April 2021. Menurutnya semua pihak sama-sama ...
Kementerian PPN/Bappenas Luncurkan Dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim
ZONAUTARA.com – Sebagai pedoman penanganan perubahan iklim, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) agar tercipta ketahanan iklim nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PBI telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan ...
Aplikasi Aksara Bantu Kawal Pemantauan PRK di Jawa Tengah
DIREKTORAT Lingkungan Hidup Bappenas melalui Sekretariat Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon di Semarang. Berlangsung juga Workshop PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui Aplikasi Aksara yang dihadiri seluruh 35 kabupaten/kota secara daring dan luring selama 3 hari, 8-10 Maret itu. Menurut Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Irfan Darliazi Yananto, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemerintah kabupaten ...
Pembangunan Rendah Karbon Dipantau Lewat Aplikasi, Apa Hasilnya?
Jakarta - Pembangunan rendah karbon (PRK) diharapkan bisa menjadi elemen penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Irfan Darliazi Yananto mengungkapkan PRK ini memiliki dua fokus utama yaitu perbaikan kualitas perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau pada pelaksanaan di lima bidang. "Antara lain energi, lahan, industri, limbah dan kawasan pesisir dan lautan (blue carbon) kami berharap provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat pencapaian tersebut ...
Pembangunan Rendah Karbon di Jateng Dipantau Via Aplikasi Aksara
SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memantau pembangunan rendah karbon di wilayahnya, melalui aplikasi Aksara. Aplikasi Aksara ini dikelola Sekretariat Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappeda Jateng. Menurut wakil DLH Bappenas Irfan Darliazi Yananto, pembangunan rendah karbon merupakan salah satu elemen penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng. "Pembangunan rendah karbon memiliki dua fok ...
Bappenas Kawal Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Daerah Lewat Aplikasi
Liputan6.com, Jakarta Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Sekretariat Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) menggelar sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon di Jawa Tengah. Sosialisasi ini sekaligus dengan menggelar workshop PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui Aplikasi AKSARA bersama bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Acara dihadiri seluruh 35 Kabupaten/Kota secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) selama 3 hari, 8-10 Maret 2021 di Semarang. Kegiatan in ...
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Efektif Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca di Jateng
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Bencana hidrometereologis berdampak luas di beberapa daerah di Jawa Tengah. Situasi ini kemungkinan bertambah parah di masa mendatang. Karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim harus dilakukan. Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggulirkan Program Pembangunan Rendah Karbon (PRK). PRK memiliki dua fokus utama, yaitu perbaikan kualitas perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau dan pelaksanaan PRK pada lima bidang: energi, lahan, industri, limbah, dan k ...
Ekonomi sirkular berpotensi dongkrak PDB hingga Rp642 triliun
"Implementasi ekonomi sirkular diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dan terobosan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh pasca COVID-19" Jakarta (ANTARA) - Laporan terbaru Kementerian PPN/Bappenas berjudul The Economic, Social and Environmental Benefits of A Circular Economy in Indonesia mengungkap potensi penerapan ekonomi sirkular di lima sektor industri mampu menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp642 triliun. Studi yang dikerjakan bersama dengan UNDP Indonesia serta didukung Pemerintah Kerajaan ...
Ekonomi Sirkular 5 Sektor Industri Dorong PDB hingga Rp642 Triliun
AKURAT.CO Laporan terbaru Kementerian PPN/Bappenas berjudul The Economic, Social and Environmental Benefits of A Circular Economy in Indonesia mengungkap potensi penerapan ekonomi sirkular di lima sektor industri mampu menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp642 triliun. Studi yang dikerjakan bersama dengan UNDP Indonesia serta didukung Pemerintah Kerajaan Denmark tersebut berfokus pada lima sektor utama, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, perdagangan grosir dan eceran (dengan fokus pada kemasan plastik), konstruksi, da ...
Mengenal Ekonomi Sirkular yang Disebut Bisa Tambah PDB RI Rp642 T
VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan didukung Pemerintah Kerajaan Denmark, merilis laporan soal penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri. Hasil studi potensi Ekonomi Sirkular Indonesia itu disampaikan pada acara peluncuran online sekaligus Webinar Nasional bertajuk 'Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon'. "Penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri berpotensi menghasilkan tambahan ...
5 Sektor Prioritas Pemerintah dalam Terapkan Ekonomi Sirkular
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mendorong konsep ekonomi berkelanjutan atau ekonomi sirkular. Model ekonomi ini mempertahankan nilai produk, bahan baku, dan sumber daya semaksimal mungkin. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengungkapkan ada lima sektor prioritas dalam implementasi ekonomi sirkular. Lima sektor terpilih itu adalah makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, ritel yang fokus pada kemasan plastik, dan elektronik. "Dalam sektor prioritas ini ada tiga ...
Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Butuh Dana Fantastis
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mencanangkan pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Namun, untuk menguatkan komitmen terhadap rencana pembangunan tersebut, masih terdapat gap pendanaan yang cukup besar. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam mengatakan bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan rendah karbon mencapai sekitar Rp306 triliun. Menurut kajian Bappenas, dari total tersebut sebesar 24 pe ...
Pandemi Momentum Beralih ke Pembangunan Rendah Karbon
Jakarta, Beritsatu.com - Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Arifin Rudiyanto menyampaikan, di masa krisis akibat pandemi Covid-19, pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk tetap menjaga agar berbagai kebijakan pembangunan rendah karbon tetap menjadi bagian utuh dari program pemulihan ekonomi. Ia juga mengatakan, kondisi saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk beralih dari pendekatan business as usual yang intensif karbon menuj ...
Chatib Basri: Isu Lingkungan Masih Dianggap sebagai Barang Mewah
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai negara di dunia tengah melaksanakan rencana pembangunan rendah karbon, tidak terkecuali di Indonesia. Namun sampai saat ini rencana pembangunan yang menyandingkan pertumbuhan ekonomi dan isu lingkungan itu masih diabaikan oleh banyak pihak. Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai, dengan masih banyaknya isu mendasar, seperti kemiskinan dan ketahanan pangan, membuat isu lingkungan diabaikan oleh sejumlah pihak. "Kesulitan dari pembangunan low carbon initiative di dalam banyak kasus seringkali isu lingkunga ...
Sulawesi Selatan Berkomitmen Dukung Penerapan Teknologi Rendah Karbon
jpnn.com, JAKARTA - Sulawesi Selatan menjadi provinsi percontohan pertama yang menandatangani nota kesepahaman pembangunan rendah karbon dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada Tahun 2019. Nota kesepahaman tersebut menunjukkan komitmen Provinsi Sulawesi Selatan menjaga kelestarian lingkungan tetapi tidak mengabaikan pembangunan. Komitmen tersebut juga dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Daerah Gas Rumah K ...
Pembangunan Rendah Karbon Butuh Insentif
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan rendah karbon di Indonesia terhambat oleh rendahnya harga energi fosil, seperti minyak mentah, gas bumi, dan batubara. Akibatnya, harga energi terbarukan kalah bersaing. Tanpa insentif fiskal, pembangunan rendah karbon sulit diharapkan tumbuh pesat. Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam menyampaikan hal itu dalam webinar bertajuk ”Membangun Indonesia Lebih Hijau dan Tangguh Pascakrisis Covid-19”, Senin (14/12/2020). Menteri Keuangan 2013-2014 M Chatib Basri dan ...
Chatib Basri Sarankan Pengenaan Pajak Karbon
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengupayakan program pembangunan rendah karbon, sebagai langkah percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat bersamaan tetap mengedepankan isu lingkungan. Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pelaksanaan program tersebut, ialah dengan penerapan pajak karbon atau carbon tax. Dengan adanya pajak tersebut, maka perusahaan dengan kadar emisi karbon yang tinggi akan dikenakan b ...
PRK Sebagai Salah Satu Solusi Permasalahan Hutan Indonesia
Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia? Ya, Indonesia memiliki lahan berhutan sebesar 94,1 juta ha atau 50,1% dari total seluruh daratan (Kementrian LHK, 2020). Luasnya lahan hutan Indonesia menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena mampu menyediakan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan juga merupakan salah satu sumber pemasukan devisa negara, Selain itu, hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi ene ...
BAPPENAS Tinjau Kesiapan Geosite Juru Seberang dalam rangka Transformasi Ekonomi Belitung sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas
Belitung, 5 September 2020 – Sekretaris Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo mengapresiasi kerjasama multipihak yang telah terbangun untuk mengembangkan kawasan yang sebelumnya merupakan lahan pembuangan limbah tailing dari aktivitas penambangan timah menjadi kawasan ekowisata mangrove. Hal ini diungkapkannya pada rangkaian kunjungan kerja di Pulau Belitung, Bangka Belitung. Belitung Mangrove Park (BMP) pada tahun 2017 mendapat inisiasi dukungan awal dari Kementerian PPN/Bappenas sebesar 2 M, bersumber dari dana hib ...
Bappenas Kawal Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Bali
#Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE membuka dan menghadiri acara Peluncuran dan Sosialisasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Bali #Acara dihadiri seluruh pemangku kepentingan terkait, sebagian melalui pertemuan terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan sebagian melalui komunikasi daring. Jakarta, 6 Agustus, 2020 – Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membuka secara resmi Peluncuran dan Sosialisasi Renc ...
Aksi Rendah Karbon: Belajar Mengelola Limbah di Tengah Pandemi
Sejak bulan April, media massa kita dipenuhi dengan berita-berita seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tidak bisa dimungkiri bahwa kini masyarakat dunia tengah menghadapi ancaman besar dari virus tersebut. Berbagai antisipasi pun dilakukan, dari mulai cuci tangan, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, penggunaan masker, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).Isu terkait lingkungan pun secara tidak langsung ikut terangkat di tengah pemberitaan di masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring, pemberitaan dengan kata k ...
LCDI Talk Bahas Masalah Iklim Bersama Generasi Muda
#Program LCDI Talk dari Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI) membahas peran generasi muda (khususnya mahasiswa) dalam memerangi perubahan iklim. #Webinar mengetengahkan pentingnya aksi nyata generasi muda di lapangan dalam mempraktikan gaya hidup rendah karbon yang ramah lingkungan dalam menghadapi dampak langsung perubahan iklim. Jakarta, 22 Juli, 2020 – Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon atau LCDI (Low Carbon Development Indonesia membahas peran aksi generasi muda dalam memeran ...
Kajian Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
Kementerian PPN/ Bappenas tengah menyusun studi/kajian mengenai COVID-19, salah satunya adalah kajian yang dilakukan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, yaitu studi dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan Green Economy dan Pembangunan Rendah Karbon.Berdasarkan hasil sementara kajian tersebut, dengan asumsi kondisi ekonomi mulai pulih dan membaik di tahun 2021, maka emisi diperkirakan akan kembali meningkat dan berisiko menimbulkan lonjakan seiring dengan laju aktivitas perekonomian yang meningkat. Pada fase new-normal dan pemulihan, Pemerintah ...
Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon Masuki New Normal dan Pasca Pandemi Covid-19
#Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas yang diwakili oleh Direktorat Lingkungan Hidup, Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI), dan UK Climate Change Unit, British Embassy Jakarta menyelenggarakan webinar bertajuk “Build Back Better: Pemulihan Ekonomi dan Sosial pasca Covid-19 melalui Pembangunan Rendah Karbon” #Webinar yang dihadiri lebih dari 2,500 peserta dari seluruh Indonesia mengetengahkan pentingnya pemulihan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon un ...
Pembahasan Finalisasi Logframe Pelaksanaan PPRK
Pembahasan Finalisasi Logframe Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Terus Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19 # Di masa depan, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan rendah emisi yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Tahap awal pelaksanaan inisiatif Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) yang dimulai pada pertengahan tahun 2019 mendapat tanggapan yang sangat positif dari seluruh 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Terlebih ...
Provinsi NTB Perkuat Komitmen Adaptasi Perubahan Iklim
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), difasilitasi oleh Islamic Relief Indonesia dan Konsepsi NTB, menyelenggarakan Seminar Pengarusutamaan Adaptasi Perubahan Iklim (API) Berbasis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, pada tanggal 10 Maret 2020 bertempat di Kantor Bappeda Prov. NTB. Kegiatan pada hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus mengikat komitmen seluruh stakeholder di Prov. NTB terhadap dampak perubahan iklim dan perenc ...
Provinsi Jawa Barat Siap Melaksanakan Pembangunan Rendah Karbon
BANDUNG – Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Provinsi Jabar pada tanggal 2 April 2019, Provinsi Jawa Barat kini siap memulai agenda Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di tingkat provinsi. Sebagai provinsi percontohan PPRK, Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setara 13,45 juta ton CO2 melalui kegiatan di sektor strategis, seperti kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan pengelolaan limbah. “Saat ini, penurunan emisi GRK telah menjadi sala ...
Penyusunan Rencana Kerja Tim Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Pokja Perubahan Iklim DKI Jakarta
Jakarta, 24 Februari 2020 Bertempat di Ruang Command Center Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim DKI Jakarta mengundang Sekretariat LCDI untuk berdiskusi mengenai penyusunan rencana kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat dibuka oleh Ibu Fitri selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan dihadiri oleh OPD terkait lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakart ...
Bali dan Riau Dukung Pembangunan Rendah Karbon Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman
BALI – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Gubernur Provinsi Bali dan Gubernur Provinsi Riau mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Selasa (14/01/2020). Sebelumnya terdapat 5 provinsi yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman dan telah menjadi provinsi percontohan pelaksanaan pembangunan rendah karbon yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan Papu ...