TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG– Bencana hidrometereologis berdampak luas di beberapa daerah di Jawa Tengah. Situasi ini kemungkinan bertambah parah di masa mendatang.
Karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim harus dilakukan.
Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggulirkan Program Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
PRK memiliki dua fokus utama, yaitu perbaikan kualitas perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau dan pelaksanaan PRK pada lima bidang: energi, lahan, industri, limbah, dan kawasan pesisir dan lautan (blue carbon).
“Kami berharap provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat pencapaian tersebut dengan adanya workshop ini,” kata Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ Bappenas, Irfan Darliazi Yananto, saat workshop dan sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon yang diikuti 35 pemerintah kabupaten/kota Jateng di Kota Semarang, Selasa (9/3/2021).
Kegiatan ini, kata dia, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PRK.
Menurutnya, Pembangunan Rendah Karbon merupakan satu elemen penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng.
Pihaknya juga mengenalkan Aplilasi Aksara sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pemkab/pemkot dalam pelaksanaan pmantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
“Aksara tidak hanya untuk pemantauan dan evaluasi, tetapi dapat juga akan dikembangkan untuk tujuan perencanaan. Modul perencanaan masih dalam proses, saat ini sudah berjalan untuk pemantauan dan evaluasi,” jelasnya.
Sementara, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Agung Tejo Prabowo mengatakan, berdasarkan rekaman pelaporan data Aksara, di Jateng telah dilakukan 1.314 aksi mitigasi perubahan iklim.
“Aksi mitigasi ini mampu menghasilkan capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif mencapai 9,58 juta ton CO2eq (karbon dioksida equivalen) hingga 2020,” terangnya.
Terkait Aplikasi Aksara, ia menuturkan ke depannya menjadi pendukung dalam pelaporan dari 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng dalam mengelola dan melaporkan kegiatan yang mendukung pengurangan emisi GRK di wilayah masing-masing.
“capaian masing-masing pemkab/pemkot dalam penurunan gas rumah kaca bisa melalui Aplikasi Aksara. Nantinya, akan kami nilai sebagai bagian dari kinerja pembangunan daerah,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaan PRK, tidak hanya aspek daya dukung dan daya tampung yang menjadi fokus analisis, namun juga aspek ekonomi dan sosial.
Contohnya adalah hutan mangrove yang memiliki potensi unggul di ketiga aspek tersebut.
Selain mengurangi emisi GRK dengan menyerap karbon, mangrove dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan sekitarnya dengan menahan abrasi dan menjadi habitat bagi biota pesisir.
Di aspek ekonomi, pengelolaan hutan bakau yang baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat sekitarnya melalui penciptaan ekowisata yang menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan mereka.
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rival al manaf
Sumber: Tribun Jateng