3S4A0483

Bappenas Kerja Sama dengan GGGI dan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea merancang Knowledge Sharing Program (KSP) yang berfokus pada kendaraan listrik, terutama baterainya. Didanai oleh Korea Eximbank (KEXIM), KSP berjudul Policy Framework for Strengthening EV Battery Recycling Capacity in Indonesia ini akan dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari Korea Testing Laboratory, Hyundai Research Institute Co., Ltd. dan Jeju TechnoPark (“Korea Testing Laboratory Consortium”). Proyek yang akan berlangsung hingga bulan Agustus 2025 ini diawali dengan launch seminar yang dilaksanakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (12/3) lalu. Proyek ini akan menjalankan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sirkular yang bertujuan untuk menciptakan rantai nilai daur ulang baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang berkelanjutan, selaras dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045.

Agenda seminar dibuka dengan sambutan kunci oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Ibu Teni Widuriyanti, yang menekankan manfaat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. “Penggunaan kendaraan listrik secara luas membawa tiga manfaat utama bagi Indonesia, yakni menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Inilah yang kami sebut sebagai triple win,” ujar Sesmen/Sestama Teni.

Indonesia telah mencatatkan peningkatan pesat dalam penggunaan kendaraan listrik. Hanya pada tahun 2023, jumlah kendaraan listrik di Indonesia meningkat 179% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Pemerintah juga menargetkan penggunaan satu juta unit kendaraan listrik pada tahun 2035 yang diproyeksikan dapat menghemat sekitar 12,5 juta barel minyak dan mengurangi emisi CO2 hingga 4,6 juta ton.

Proyek di bawah KSP ini menjadi salah satu upaya nyata untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam pengelolaan baterai kendaraan listrik yang juga sejalan dengan kerangka Ekonomi Hijau. Indonesia telah mengadopsi strategi Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kemudian diturunkan ke dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mempercepat pencapaian netralitas karbon. Selain itu, proyek KSP ini diharapkan dapat menyusun kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan daur ulang baterai kendaraan listrik melalui analisis mendalam terhadap praktik terbaik dari Korea dan negara-negara lain. “Pengembangan ekosistem sirkular untuk baterai kendaraan listrik merupakan elemen kunci dalam menutup rantai nilai yang berkelanjutan,” tambah Sesmen Teni.

Seminar ini juga menjadi ajang penandatanganan Implementation Agreement KSP antara pihak Indonesia, Korea, dan GGGI Indonesia. Selain melakukan kick-off kegiatan berupa seminar, para delegasi Republik Korea tersebut juga mengunjungi berbagai kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menunjang pelaksanaan proyek ke depannya.

3S4A0541
3S4A0556
3S4A0621
3S4A0556
3S4A0636
ROM_7721

Bappenas Gelar Dialog Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau di Jakarta (20/2). Acara ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi percepatan adopsi kendaraan listrik dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini didukung oleh Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia melalui UNDP, UNIDO, dan UNITAR serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, akademisi, sektor industri, dan mitra pembangunan.

Dalam sesi pembukaan, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menekankan pentingnya kebijakan dan strategi nasional dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Sektor transportasi, yang berkontribusi hingga 21,85% dari total emisi GRK sektor energi nasional pada tahun 2022, menjadi salah satu sektor prioritas dalam upaya menekan emisi GRK. “Indonesia telah merumuskan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat ukur progres transformasi ekonomi hijau, dengan target peningkatan skor dari 59,17 pada 2020 menjadi 90,65 pada tahun 2045. Studi PAGE Indonesia menunjukkan bahwa adopsi kendaraan listrik dapat meningkatkan capaian indeks ekonomi hijau, terutama jika didukung oleh manufaktur dalam negeri,” ujar Deputi Teguh.

Dialog kebijakan ini dibagi menjadi dua sesi panel diskusi. Sesi panel diskusi pertama membahas mengenai Rekomendasi Kebijakan Nasional Menuju Transisi Kendaraan Listrik di Indonesia dan menghadirkan empat narasumber ahli, yaitu perwakilan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan, Kementerian ESDM, Direktur Center of Reform on Economics Indonesia, Direktur PT Life Cycle Indonesia dan Tenaga Ahli dari ILO. Sesi ini juga menghadirkan penanggap, yakni perwakilan dari Direktorat Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas. Jika panel diskusi pertama menitikberatkan pada pandangan nasional mengenai kebijakan kendaraan listrik, sesi panel diskusi kedua berfokus pada perspektif global dengan tema Driving Change: A Global Policy Perspective on the Future of Electric Vehicle. Sesi ini kembali menghadirkan empat narasumber internasional, yaitu Regional Energy Specialist Sustainable Energy Hub Bureau for Policy and Program Support Global Policy Network dari UNDP, Technical Officer for Just Energy Transition dari ILO, Industrial Development Officer Energy System and Industry Decarbonization Unit dari UNIDO dan Programme Officer Sustainable Mobility Unit dari UNEP. Terdapat dua penanggap pada sesi kedua ini, yakni Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan Ketua Center for Sustainability and Waste Management dari Universitas Indonesia. Dialog kebijakan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih konkret dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia guna mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

ROM_7864
ROM_7843
ROM_8268