MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), difasilitasi oleh Islamic Relief Indonesia dan Konsepsi NTB, menyelenggarakan Seminar Pengarusutamaan Adaptasi Perubahan Iklim (API) Berbasis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, pada tanggal 10 Maret 2020 bertempat di Kantor Bappeda Prov. NTB.
Kegiatan pada hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus mengikat komitmen seluruh stakeholder di Prov. NTB terhadap dampak perubahan iklim dan perencanaan adaptasinya, sehingga memudahkan proses pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan di NTB.
Provinsi NTB telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) yang diresmikan melalui Peraturan Gubernur No. 54 tanggal 23 Desember 2019, dan merupakan yang pertama dari seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi daerah lainnya dalam menyusun RAD API.
Dalam kegiatan ini dilakukan diskusi panel yang dimoderatori oleh Bapak Wayan Suadnya (Peneliti Perubahan Iklim Universitas Mataram), dengan menampilkan 4 narasumber yaitu (1) Bapak Perdinan (Ahli Perubahan Iklim IPB), menyampaikan tentang dampak perubahan iklim yang
sangat berdampak pada perekonomian, (2) Bapak Andi Abikusno (Kepala Sekretariat LCDI) mewakili Dir. LH Bappenas, menyampaikan tentang kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional melalui RAN API dan RPJMN 2020-2024, serta lesson learned proyek LCDI dalam hal adaptasi, di Pulau Sumbawa misalnya, kemudian (3) Bapak Agung Gede Putra (Kasubdit Perencanaan PPI KLHK), menyampaikan mengenai program adaptasi perubahan iklim di Indonesia, diantaranya yang tercantum dalam RAN API dan mekanisme integrasinya yang disesuaikan dengan karakteristik di daerah, dan (4) Bapak Agus Hidayatullah (Kabid Perencanaan Wilayah Bappeda NTB), menyampaikan mengenai RAD API Prov. NTB dan rencana pengarusutamaannya dalam perencanaan pembangunan di NTB.
Disampaikan juga sharing pengalaman Konsepsi NTB dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim, diantaranya pendekatan langsung dengan petani melalui pembelajaran informasi iklim yang baik, sehingga tidak menyulitkan petani dalam memahami perubahan iklim. Peran kelembagaan dan pendanaan dalam keberhasilan program adaptasi juga menjadi hal yang sangat penting, disamping perencanaan yang baik.
Selanjutnya, setelah disahkannya RAD API Provinsi NTB, integrasi isu adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah akan mulai diakomodasi dalam penganggaran kegiatan tahun 2021, dan apabila memungkinkan, akan diakomodasi dalam perbaikan anggaran tahun 2020. Kerjasama antar Kelompok Kerja (Pokja) API NTB, dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan tenaga ahli dari universitas, juga akan dimaksimalkan untuk keberlanjutan ketahanan iklim di NTB.