A. LATAR BELAKANG

Saat tingkat sirkularitas dalam penggunaan material di tingkat global (global circularity) terus menurun dari 8.6% pada 2022 menjadi 7.2% tahun 2023. Penggunaan material yang tidak berkelanjutan dapat berkontribusi pada sekitar 70% emisi gas rumah kaca global dan 90% total hilangnya keanekaragaman hayati global. Implementasi ekonomi sirkular dapat mengurangi penggunaan material sebesar 28% dan berpotensi mengurangi emisi GRK 39% di tahun 2050.

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin, sehingga meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya berupa pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, namun juga efisiensi sumber daya yang mencakup serangkaian intervensi di seluruh rantai pasok. Di tingkat perusahaan, efisiensi sumber daya yang lebih tinggi dapat diupayakan melalui prinsip 9R yang berprinsip mengurangi konsumsi sumber daya, memperpanjang masa guna sumber daya, dan mendaur ulang by-products.

Saat ini Pemerintah Indonesia mendorong Transformasi Menuju Ekonomi Hijau melalui ekonomi sirkular. Bappenas memimpin proses pengembangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES). Rencana aksi ini terdiri dari strategi di 5 sektor prioritas CE (Pangan, Tekstil, Konstruksi, Kemasan Plastik, dan Elektronik) yang berfokus pada peningkatan intensitas penggunaan sumber daya, daya tahan produk, dan tingkat daur ulang di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) indikator utama ekonomi sirkular yaitu tingkat input material sirkular, tingkat daya guna produk, dan tingkat daur ulang.  

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ekonomi sirkular ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan utama dalam Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, khususnya Tujuan 5: Implementasi Ekonomi Hijau. Sasaran RPJPN ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana ekonomi sirkular ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas (PP). Ekosistem Ekonomi Sirkular dalam RPJMN 2025-2029 mencakup empat kegiatan pembangunan utama: (1) Penerapan Efisiensi Sumber Daya, (2) Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan, (3) Pengembangan Produk Ramah Lingkungan, dan (4) Penguatan Rantai Nilai Sirkular.

Dalam rangka percepatan penciptaan ekosistem ekonomi sirkular diperlukan intervensi kondisi pendukung pada aspek: manajemen data, komunikasi, pendanaan, insentif, dan kebijakan serta kelembagaan. Hasil identifikasi tata kelola ekonomi sirkular menunjukan setidaknya implementasi ekonomi sirkular memerlukan dukungan dari 25 Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat. Kebijakan ekonomi sirkular juga perlu diarusutamakan ke kebijakan di daerah. Keterlibatan pihak non-pemerintah juga penting terutama pelaku usaha dalam bertransisi menuju ekonomi sirkular, lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan, akademisi dalam mendorong riset dan inovasi, serta media dalam mempromosikan kesadaran terkait ekonomi sirkular.

Sehubungan dengan kebijakan ekonomi sirkular yang relatif masih baru, serta luasnya cakupan kebijakan dan program, maka diperlukan Jasa Konsultan sebanyak 1 (satu) orang untuk mendukung capaian kegiatan ekonomi sirkular. Adanya Jasa Konsultan tersebut dapat mendukung koordinasi mencapai target ekonomi sirkular pada RPJMN 2025-2029.