Fumio Kisida Bertaruh: Jepang Mencabut Larangan Industri Perjudian

Otoritas Jepang telah memberikan lampu hijau untuk rencana kontroversial pengembangan resor perjudian perdana di negara ini. Akan debut di Osaka pada tahun 2029, kompleks hiburan ini menandai pergeseran signifikan, seperti yang dilaporkan oleh BBC pada 14 April.

Secara historis, kasino dilarang di Negeri Matahari Terbit. Namun, pada tahun 2018, sebuah undang-undang diperkenalkan dengan pengecualian untuk beberapa permainan seperti poker dan baccarat, dengan tujuan merangsang pertumbuhan pekerjaan dan meningkatkan pariwisata.

Sentimen publik di Jepang terbagi, dengan banyak yang menyatakan kekhawatiran tentang peningkatan kejahatan dan kecanduan judi yang diantisipasi. Sentimen ini ditekankan oleh layanan berita Inggris.

Selain kasino, kompleks seluas 50 hektar ini akan mencakup hotel, pusat konferensi, pusat perbelanjaan, dan museum.

“Kami membayangkan kasino menjadi pusat pariwisata, memamerkan daya tarik Jepang kepada penonton global,” ujar Perdana Menteri Fumio Kisida.

Selain itu, dengan perkembangan industri perjudian di Jepang, para penggemar kasino online mencari platform unggulan untuk menikmati permainan favorit mereka. Pasar berkembang bagi kasino online Jepang telah muncul, menawarkan berbagai opsi permainan untuk memenuhi permintaan yang tumbuh. Pemain dapat menjelajahi platform ini untuk pengalaman bermain yang nyaman dan mudah diakses, menikmati kegembiraan permainan kasino dari kenyamanan rumah mereka. Saat negara ini merangkul ekspansi sektor perjudiannya, baik resor fisik maupun platform online berkontribusi untuk membentuk kehadiran Jepang di arena perjudian global.

Investasi awal untuk proyek ini mencapai 1,8 triliun yen (13,6 miliar dolar pada kurs saat ini), dengan operator kasino Amerika MGM dan grup Jepang Orix bersama-sama memiliki 40% saham dalam usaha ini. Sisa 20% kepemilikan akan didistribusikan di antara perusahaan lokal seperti West Japan Rail, Kansai Electric Power, dan Panasonic dari Osaka.

Penyusunan Rencana Kerja Tim Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Pokja Perubahan Iklim DKI Jakarta

Jakarta, 24 Februari 2020 Bertempat di Ruang Command Center Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim DKI Jakarta mengundang Sekretariat LCDI untuk berdiskusi mengenai penyusunan rencana kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat dibuka oleh Ibu Fitri selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan dihadiri oleh OPD terkait lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30% dan telah didukung melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.96 tanggal 30 Januari 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.

Dalam merencanakan penurunan emisi gas rumah kaca, salah satu hal yang penting adalah adanya sistem monitoring dan pelaporan terpadu secara realtime, sehingga capaian penurunan emisi untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan program penurunan emisi tiap tahunnya dapat terdokumentasi. Pada rapat ini disampaikan juga bahwa pada tingkat nasional telah diluncurkan platform pelaporan online yaitu AKSARA sebagai sistem monitoring, pelaporan dan verifikasi secara online dari penurunan emisi gas rumah kaca di lingkungan Kementerian dan Lembaga, serta 34 provinsi di Indonesia. Melalui platform AKSARA tersebut, data dari para OPD yang sebelumnya tersebar dan dilaporkan secara manual, dapat dikumpulkan dengan lebih efektif dan efisien. Validasi data pada platform pelaporan emisi juga menjadi hal penting yang tak terpisahkan untuk peningkatan kinerja penurunan emisi.

Terkait fenomena banjir di Jakarta akibat salah satu dampak perubahan iklim, Sekretariat LCDI memaparkan bahwa di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, aksi mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman pohon, taman kota, dan urban farming di sekitar perumahan dan jalan untuk menjaga debit air sekaligus sebagai penangkap emisi gas rumah kaca dan  penggunaan setu atau embung sebagai sumber air bersih. Upaya adaptasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan, serta pemberdayaan masyarakat juga dapat dimaksimalkan melalui dukungan CSR. Provinsi DKI Jakarta yang seringkali menerima debit air yang tinggi (banjir kiriman) dari daerah hulu di Bogor, hal ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta untuk melakukan CSR berupa pengembangan kapasitas, reboisasi, rehabilitasi, membangun sumur resapan di daerah hulu guna meningkatkan infitrasi air dan mengurangi debit banjir kiriman, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah hulu sungai.

Demi mendukung komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mitigasi dan adaptasi bencana iklim, kedepan Pemprov DKI Jakarta akan membangun sistem digital bekerjasama dengan C-40 dalam mengembangkan portal database untuk pelaporan aksi mitigasi. Hasil pelaporan tersebut diharapkan dapat berhubungan dengan aplikasi AKSARA.

[Youtube] Bersama Kelola Kawasan Hutan – Insight With Desi Anwar

[Liputan Program] Belitung Mangrove Park yang berlokasi di Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung merupakan program rehabilitasi kawasan pesisir eks-tambang timah hasil kolaborasi Sekretariat Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, LCDI, ICCTF-Yayasan Terangi dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Seberang Bersatu dengan dana hibah USAID serta didukung oleh pendanaan APBN/APBD dan instansi pusat dan daerah dengan membangun fasilitas pendukung, pendanaan CSR, serta pendanaan mandiri dari kas kelompok . Kawasan hutan lindung ini sekarang menjelma menjadi kawasan ekowisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Melalui proyek ini, Belitung Mangrove Park telah berhasil merehabilitasi 50 ha hutan mangrove, reboisasi 150 ha hutan pantai, dan meningkatkan pendapatan anggota dari Rp3.000.000,00/orang/tahun bagi hasil tahun 2016 meningkat menjadi Rp2.000.000,00/orang/bulan sejak ekowisata dibuka secara resmi pada pertengahan tahun 2018.

Adapun tujuan dari program kerjasama ini adalah untuk memperbaiki kondisi hutan mangrove dan hutan pantai sebagai sarana sekuestrasi karbon di Desa Juru Seberang, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah Belitung, menyediakan sarana ekowisata dan pendidikan, menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Juru Seberang, menyebarkan informasi terkait perubahan iklim, ekosistem pesisir dan kawasan konservasi kepada masyarakat setempat dan wisatawan, serta menyediakan data pemetaan mangrove kepada pemerintah dan publik.

Selengkapnya: 

https://hkmseberangbersatu.com/
https://www.facebook.com/hkm.bersatu
https://terangi.or.id/pdf/pembelajaran_bmp.pdf
https://www.icctf.or.id/2019/11/05/upaya-warga-belitung-pulihkan-lahan-bekas-tambang-timah/